oleh

Pollster Rangkap Jadi Konsultan, Poltracking Gadaikan Integritas Demi Mulyadi?

PADANG – Kontestasi demokrasi di Ranah Minang kini jatuh ke titik nadir. Segala cara digunakan demi merebut kemenangan, termasuk mengumbar rekayasa dukungan. Para intelektual yang seharusnya konsisten dalam kebenaran justru menggiring opini sesuai pesanan. Cara-cara serupa demikian yang merusak keteladanan.

Sebuah pertanyaan menggelayut dalam pikiran ketika membaca hasil survei elektabilitas para kandidat Pilkada Sumatra Barat. Hasil survei itu dirilis oleh Poltracking Indonesia pada Rabu 3 November 2020. Bagaimana mungkin sebuah lembaga survei (pollster) bisa bersikap netral sementara ia adalah bagian dari tim pemenangan salah satu kandidat?

Sudah menjadi rahasia umum jika Poltracking merupakan konsultan politik bagi calon Gubernur Mulyadi. Dari informasi yang beredar menyebutkan bahwa lembaga survei yang didirikan Hanta Yuda itu sudah mengelola tim pemenangan sejak Juni lalu. Namun, entah karena sebab apa, mereka enggan buka-bukaan tentang dukungan itu.

Selama ini publik tidak pernah mempersoalkan hal tersebut. Sebab, lembaga survei memiliki hak untuk memainkan peran sebagai konsultan politik yang berorientasi bisnis. Begitu pula dengan kandidat. Mereka sah-sah saja menggunakan jasa konsultan untuk membantu memenangkan simpati publik.

Akan tetapi, persoalan terjadi ketika kandidat dan konsultannya diduga berkomplot menggiring opini masyarakat. Berlindung di balik status pollster independen, mereka mengumbar bermacam informasi yang diragukan kebenarannya ke ruang publik. Salah satunya tentang hasil survei elektabilitas ke empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

Dari survei yang hanya dilakukan dalam kurun waktu empat hari, yakni pada 19-23 Oktober 2020, Poltracking menyatakan bahwa tingkat keterpilihan Mulyadi-Ali Mukhni telah mencapai 49,5 persen. Kemudian disusul Nasrul Abit-Indra Catri dengan 21,3 persen, Mahyeldi-Audy 17,1 persen, dan Fakhrizal-Genius Umar 6,2 persen. Metodenya stratified multistage random sampling. Jumlah sampelnya 1.200 responden. Margin of error survei ini kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Melihat hasil survei ini, setidaknya ada dua keganjilan yang terasa.

Pertama, elektabilitas Mulyadi terlalu tinggi. Bandingkan dengan angka kemenangan Gamawan Fauzi pada Pilkada Sumbar 2005 yang hanya 41 persen. Padahal saat itu, Gamawan sangat populer dan disukai masyarakat. Jauh sekali jika dibandingkan dengan sosok Mulyadi yang tidak punya kontribusi nyata bagi Sumbar.

Kedua, alasan Poltracking menempatkan elektabilitas Mulyadi paling tinggi juga tidak masuk akal. Menurut pollster ini, Mulyadi lebih disukai oleh pemilih yang rasional. Pemilih ini mengutamakan rekam jejak dan program yang dijanjikan, sekaligus menganalisis kemungkinan program-program tersebut relevan untuk dikerjakan atau tidak.

Hal ini jelas bertolak belakang karena rekam jejak Mulyadi selama menjabat wakil rakyat tiga periode di Senayan, nyaris tidak ada yang bisa dibanggakan. Silakan ketik sendiri di mesin pencari Google dengan kata kunci ‘Kinerja Mulyadi di DPR’.

Maka hasil yang didapat akan didominasi pemberitaan negatif, seperti perkelahiannya dengan anggota dewan, kasus penyebaran fotonya dengan seorang perempuan, konfliknya dengan PDI Perjuangan karena mengembalikan mandat Puan Maharani, dan sejumlah berita hoaks tentang dugaan Mulyadi melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Jadi bagaimana mungkin kaum rasional itu bisa jatuh hati kepada Mulyadi jika rekam jejaknya justru negatif semua?

Inilah alasannya kenapa hasil survei Poltracking ini begitu sulit dipercaya.

Selain karena hasilnya tidak masuk akal, netralitas mereka juga disangsikan lantaran bermain ‘dua kaki’, sebagai pollster dan campaigner. Bukan tidak mungkin mereka akan menjadi alat kampanye untuk menggiring opini atau membangun kesadaran palsu di ruang publik.

Pada Pilkada 2020 ini, integritas Poltracking memang dipertanyakan.

Selain di Sumbar, kinerja pollster ini juga digugat di Pilkada Sulawesi Tengah dan Pilkada Surabaya. Di dua daerah itu survei Poltracking dianggap tidak masuk akal, bahkan terkesan abal-abal. Mereka dituduh merekayasa hasil survei untuk mengangkat citra kandidat tertentu.

Sekarang ini, banyak pollster yang beralih fungsi dari lembaga profesional menjadi tim pemenangan politik. Mereka ikut berperan mempengaruhi pemilih. Mengaku sebagai lembaga profesional, sementara perilaku mereka tidak ubahnya seperti organisasi sayap dari partai politik.

Begitulah jika intelektual telah tergadai imbalan yang menggiurkan, tidak akan ada lagi kebenaran yang konsisten keluar dari mulutnya. Juga tidak ada aib yang dikutuk secara konsisten pula. Ketika cendekiawan sudah pailit berpikir, nurani mereka binasa karena tergoda harta, maka negara ini akan berada di ambang kehancuran.

* Opini oleh Ari Lesmana

Credit photo: Kompasiana

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed