Oleh : Awaluddin Awe)*
ISU Jalan tol Sumbar kembali menjadi perhatian publik. Penyebabnya ada dua lembaga sedang membahas jalan bebas hambatan itu.
Pertama, Penjabat Gubernur Sumbar Hamdani membahas soal tol Padang dengan Kepala BPN Sumbar dan Kapolda Sumbar. Bahasa Hamdani, tak ada masalah dengan tol Padang Sicincin.
Jaringan Pempred Sumbar (JPS) juga akan membahas isu jalan tol Padang ini bersama Gubernur Sumbar terpilih Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman terpilih Suhatri Bur, Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar, Sengaja Budi Syukur.
Diskusi juga mengundang khusus Kepala Proyek Jalan Tol Seksi Padang – Sicincin dari PT Hutama Karya Infrastruktur (HKi) Devi Adrian, Akademisi Unand Prof Weri Darta Taifur dan Asrinaldi. Diskusi dipandu Ilham Adelano Azre.
Diskusi digelar di Hotel Grandzuri Padang, Kamis (25/2) pagi hingga siang.
Kita menunggu seperti apa rekomendasi hasil diskusi jalan tol yang ditaja JPS ini.
LEMAH DI PEMBEBASAN LAHAN
Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sejak dari awal lemah dalam sambutan lokal. Tidak tau apa yang menjadi sebab.
Ada yang mengkaitkan dengan sikap anti Jokowi. Sebab program pembangunan jalan tol di Sumatera, termasuk feeder Padang Pekanbaru, adalah inisiatif Jokowi. Sementara Jokowi tidak disukai di Sumbar, sebab gayanya tidak suai di mata sebagian besar orang Sumbar menjadi seorang presiden.
Saya masih teringat, bagaimana mantan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni meresfon negatif penggantirugian lahan untuk jalan tol Padang Sicincin, salah satu ruas tol Padang – Pekanbaru. Tetapi kemudian diakhir jabatannya ‘antak antak-i’ meminta PT Hutama Karya memulai pembangunan underpass tol di gerbang Tarok City.
Belakangan diketahui, salah satu sebab keterlambatan pembangunan jalan tol Padang Sicincin adalah disebabkan sulitnya proses penggantirugian lahan untuk tol.
Sejauh ini saya berpandangan bahwa faktor kepemilikan tanah secara ulayat memang menjadi dilema. Sebab pengambilan keputusan untuk menjual atau tidak, tidak bisa diputuskan oleh orang per orang, tetapi harus bersifat bersama seluruh anggota kaum.
Tetapi ada satu sumber pernah berkata kepada saya, bahwa keterlambatan proses pembebasan lahan tol bukan karena soal tanah ulayat, kaum atau bukan, namun soal besaran ganti rugi yang diberikan PT Hutama Karya sangat tidak memadai.
Anasirnya, ada pihak pihak yang memanfaatkan situasi kepentingan negara di dalam pembangunan jalan tol. Bahasanya, terima atau tidak nilai ganti ruginya, jalan tol tetap harus dibangun.
Tetapi pemilik lahan tak bergeming. Tanah itu adalah warisan leluhur mereka sejak NKRI belum lahir. Jika gantirugi tak menguntungkan, mereka tak akan lepas lahannya.
SOLUSI HARGA APRAISAL
Sebenarnya, persoalan percepatan pembangunan jalan tol bisa dilakukan apabila pihak tim pembebasan lahan sepakat memberlakukan harga ganti rugi yang telah dibuat tim apraisal bentukan pemerintah.
Harga yang dibuat tim apraisal ini kabarnya cukup cantik, paling bawah Rp300 ribu per meter.
Berbeda dengan harga sebelumnya, terutama di Kawasan Kasang yang Nauzubillah, sangat rendah sekali.
Artinya, permasalahan jalan tol bukan disebabkan anti Jokowi tetapi kepada faktor harga lahan. Kenapa tim tidak memberlakukan harga berdasarkan apraisal, ini yang perlu dikejar oleh diskusi JPS.
Bila perlu JPS turun ke lapangan mendengarkan langsung dari rakyat, mengapa mereka tak berkenan melepas lahannya untuk Tol.
Jika soal harga dan mekanisme penggantian lahan tol Padang Sicincin tidak tuntas, maka jangan mimpi jalan tol Padang Pekanbaru bisa terwujud.
Sebab, persoalan di seksi lain seperti Kapalo Hilalang – Bukittinggi, Bukittinggi – Payakumbuh, Payakumbuh – Pangkalan, dan Pangkalan – Bangkinang juga belum selesai. Masalahnya juga sama yakni soal remeh temeh ganti rugi lahan.
Persoalan lain di ruas ini adalah, soal anggaran. Sampai saat ini pemerintah belum mencadangkan anggaran untuk seksi jalan tol dari Kapalo Hilalang hingga Pangkalan.
Artinya, jika Sumbar memang merasa penting dengan jalan tol ini maka harus berjuang dulu melalui mekanisme DPR, Kemen PUPR bahkan langsung ke Presiden Jokowi.
Harus ada kesepakatan menjelang Presiden Jokowi berakhir 2024 mendatang, dana lanjutan tol Padang Sicincin ke Pangkalan sudah standby dikocek PT Hutama Karya sebagai owner jalan tol di Sumatera.
Dana itu cukup besar, berkisar Rp19,5 triliun!
Jika tidak, maka tol Padang Pekanbaru hanya akan ada dari Padang ke Kapalo Hilalang dan bertemu lagi di Bangkinang ke Pekanbaru.
Semoga mimpi buruk saya ini tidak terjadi🙋
)* Penulis adalah wartawan dan sekaligus Pemimpin Redaksi Harianindonesia.id Jakarta
