PKDP Menuju Pergaulan Nasional, dan Kekuatan Tradisional

  • Bagikan

Oleh : Awaluddin Awe*)

SEMAKIN mendekati jadual Mubes DPP PKDP Indonesia sekaligus acara Baralek Gadang Ughang Piaman se Dunia di Padang, Padang Pariaman dan Kota Pariaman, 25 Februari – 3 Maret 2023 diskusi tentang masa depan dan peran DPP PKDP semakin menarik.

Adalah Irwandi,SH,MM,MH, mantan Wakil Walikota Jakarta Pusat yang menggelindingkan wacana PKDP naik kelas menjadi Ormas berskala nasional, bergaul dengan elit nasional dan berkontribusi untuk agenda strategis nasional.

Selama ini, status DPP PKDP sebenarnya sudah masuk dalam posisi dan jajaran Ormas nasional. Bahkan, dalam hirarki organisasi Minang tingkat nasional, DPP PKDP sudah masuk dan dikenali sebagai bagian dari komunitas orang Minang di Jakarta.

PKDP juga sudah memberi kontribusi terhadap pergerakan orang Minang di tingkat nasional melalui peran aktif warganya di banyak organisasi nasional. Kita tidak akan menyebut nama secara orang per orang. Sebab semua kita yang terlibat dalam pergaulan nasional, sudah tau dan kenal siapa siapa sosok tokoh asal Piaman yang bermain dan memberi kontribusi terhadap perkembangan nasional.

Tetapi yang dimaksudkan Irwandi adalah, bagaimana sosok DPP kemudian ‘tegak sama tinggi, duduk sama rendah’ dengan organisasi atau paguyuban sejenis dari daerah lain di Jakarta.

Semangat ke-Indonesian ini perlu dibangun oleh PKDP bersama Paguyuban lain supaya ‘Indonesia’ juga mengenal profil keorganisasian tokoh tokoh Pariaman yang sudah lebih berperan secara individu di tingkat nasional.

Selain bergaul dan mengenal pelbagai permasalahan nasional, DPP PKDP juga perlu memberikan sumbangan dan kontribusi terhadap agenda nasional. Tujuannya adalah memberikan efek terhadap kehidupan sosial politik warga Piaman di Indonesia dan interes positif terhadap daerah kelahiran PKDP, Padang Pariaman dan kota Pariaman.

PKDP idealnya harus juga memainkan peran diplomasi daerah melalui pergaulan nasionalnya. Hal itu akan membawa pengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan dukungan anggaran kepada daerah asal PKDP. Cara seperti ini, dulu pernah dilakukan para tokoh Gebu Minang pada saat Pemerintahan Presiden Soeharto. Secara bergiliran tokoh tokoh Minang duduk dalam kabinet Soeharto. Demikian juga terhadap dukungan anggaran pusat juga menggeliat masuk ke Sumatera Barat.

Maaf, nama Padang Pariaman sempat naik kelas ke tingkat nasional saat era Pemerintahan Bupati Anas Malik. Beliau mendapatkan perhargaan pembangunan daerah dari Presiden Soeharto sebagai Bupati yang gigih melakukan perubahan mental masyarakat dan bersemangat membangun daerah.

Pada saat itu juga Ikatan Keluarga Padang Pariaman lahir, yang kemudian dalam tahun berjalan bertukar panggilan menjadi Persatuan Keluarga Daerah Piaman. Kata Piaman adalah mewakili wilayah budaya, demografi dan emosional dua daerah Padang Pariaman dan kota Pariaman.

Perkembangan selanjutnya PKDP mulai terlibat dalam konflik internal berkepanjangan sampai hari ini. PKDP dalam perkembangan terakhir, dalam tata kelola dan komunikasi organisasi oleh figur pengurusnya tidak mampu menahan letupan emosional pribadi. Dampaknya sejumlah tokoh di PKDP keluar dan mendirikan organisasi setingkat DPP PKDP di Jakarta.

SIMAK JUGA :  Soal Temuan Dugaan Maladministrasi TWK, Ombudsman Diminta Tak Intervensi KPK

Ada tiga tokoh PKDP yang telah mendirikan organisasi sejenis yakni DPP PAKAR didirikan oleh pak Mahyuddin, IKA PARIS didirikan oleh Bagindo Fahmi dan Forum Komunikasi Masyarakat Pariaman Indonesia (FKMPI) didirikan oleh Ajo Dewa. Terakhir, entah bagaimana ceritanya, muncul lagi satu PKDP Mandiri.

Di tingkat organisasi Pemuda Pariaman yang dulu dikenal dengan nama GEMPAR, sekarang muncul organisasi sejenis dengan nama nama berbeda. Terakhir di Padang muncul organisasi baru bernama Ikatan Pemuda Peduli Padang Pariaman (I4P).

Munculnya organisasi itu, sebenarnya mencerminkan dinamika ughang Piaman yang suka bergaul, bersilaturahmi dan memperkaya aktifitas. Tetapi problema klasik ughang Piaman pacah kongsi ini benar benar teraktualisasi disebabkan tidak adanya tokoh pemersatu.

Dua Kepala Daerah asal PKDP yakni Bupati Padang Pariaman dan Walikota Pariaman juga seperti memakan buah simalakama melihat perkembangan organisasi perantau yang seharusnya memberi perkuatan terhadap kampung halamannya.

Sikap kedua kepala daerah ini juga tidak mau terlibat perpecahan dan konflik internal PKDP dan sejenisnya. Meski jika ada undangan PKDP dari tingkat propinsi dan kabupaten kota di rantau, Bupati dan Walikota asal kampung PKDP ini juga betah menghadirinya, meski orang DPP PKDP sempat tidak hadir dalam acara tersebut.

So whats next? Apa yang harus dilakukan DPP PKDP Indonesia pasca Mubes 2023. Syaharman Zanhar, Pjs Ketua DPW PKDP Sumbar dan Irwandi, mantan Wawako Jakarta Pusat, sama sama sepakat berpendapat bahwa PKDP harus kejar tayang dalam merehabilitasi kedudukan hukum dan struktur organisasi, serta memperkenalkan manajemen organisasinya menjadi organisasi kemasyarakatan yang modern dan hidup dalam dua sisi yakni nasional dan tradisional.

Saya membatasi kedudukan PKDP sebagai organisasi tradisional menjadi sarana komunikasi, silaturahmi dan kegiatan sosial keagamaan, pernikahan dan kematian serta kegiatan lainnya, tetapi bukan mustahil kemudian bermain dalam pergaulan nasional.

Tetapi semua itu, hanya akan menjadi mimpi semata, jika Ketua umum terpilih masih berpikir sempit tentang kedudukan politisnya dan bermain di area abu abu. Jika hal ini terjadi, maka Mubes VI DPP PKDP hanya mengulang peristiwa lima tahunan sekali, dan tidak menghasilkan apa apa sama sekali.

Sebagai pemerhati masalah PKDP saya berpandangan optimistik bahwa tokoh tokoh di PKDP saat ini akan mampu memilihkan warganya seorang Ketua Umum yang sangat diharapkan mampu mengangkat ‘batang tarandam Piaman Laweh’ dan sekaligus memberikan kegairahan bagi warganya untuk berorganisasi, tidak lagi hanya terlibat omongan dan pepesan kosong.(*)

*)Penulis adalah wartawan Senior Sumbar, saat ini menjadi Pemimpin Umum Harianindonesia.id dan Pemimpin Redaksi Kabarpolisi.com, alumni Harian Semangat Padang dan Harian Bisnis Indonesia Jakarta, Anggota PWI Sumbar dan Wartawan Kompeten Dewan Pers, berdomisili di Jakarta.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *