Program Barak Militer KDM Tuai Kritik, Tapi GPA dan PGRI Pasang Badan: “Ini Soal Bela Negara!”
Program kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer terus memicu pro dan kontra di publik. Namun, di tengah derasnya kritik, dukungan tak kalah deras justru datang dari Gerakan Peduli Anak (GPA) Jawa Barat dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat.
Sekretaris GPA Jabar, Herry Richardy, menyatakan pihaknya berdiri tegak mendukung langkah Gubernur KDM. Bagi mereka, kebijakan ini adalah bentuk konkret dalam menyelamatkan generasi muda dari krisis karakter yang makin parah.
> “Kami Gerakan Peduli Anak Jawa Barat sangat setuju dengan kebijakan Gubernur dalam rangka melindungi hak-hak anak agar menjadi insan Panca Waluya—cageur, bageur, singer, dan bermental nasionalis,” ujar Herry kepada wartawan, Jumat (6/6).
Menurut Herry, pelatihan di barak bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan investasi karakter yang sangat relevan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
Program ini menyasar siswa yang dianggap bermasalah oleh sekolah dan orang tua. Mereka akan menjalani pelatihan karakter selama 14 hari, bahkan bisa diperpanjang hingga enam bulan untuk kasus khusus. Pelatihan akan dilakukan langsung oleh TNI, dengan pendekatan disiplin dan pembentukan mental.
> “Banyak anak yang justru butuh pendekatan keras namun terukur, agar tumbuh kesadaran sosial dan tanggung jawabnya sebagai warga negara,” tegas Herry.
Bahkan, GPA mengusulkan agar ke depan seluruh siswa, bukan hanya yang bermasalah, ikut program ini saat liburan panjang sebagai bagian dari pendidikan bela negara.
Herry juga menjawab kritik yang mempertanyakan aspek legalitas program ini, khususnya dari KPAI. Menurutnya, tidak ada aturan yang dilanggar karena surat edaran dari Pemprov sudah cukup menjadi dasar pelaksanaan.
> “Kalau KPAI mempermasalahkan soal regulasi, surat edaran itu sudah merupakan regulasi,” tandasnya.
Senada dengan GPA, PGRI Jawa Barat juga menyambut baik program ini. Organisasi guru ini menilai bahwa pembinaan karakter semestinya menjadi bagian integral dalam proses pendidikan, dan barak militer dinilai sebagai tempat yang tepat untuk itu.
Dalam keterangan sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menyebut bahwa siswa yang melanggar akan didata, diberi surat peringatan oleh kepala sekolah, lalu dikirim ke barak militer. Mereka tidak akan mengikuti sekolah formal selama pelatihan, namun akan mendapat bimbingan karakter dan bela negara dari TNI.
> “Siswa akan dibina selama enam bulan. Mereka tidak sekolah, tapi dibekali pelatihan karakter. TNI yang akan menjemput mereka langsung dari rumah,” kata Dedi saat menyampaikan rencana ini pada April lalu.
Meski menuai polemik, GPA menilai terobosan KDM patut diapresiasi karena berani menyentuh akar persoalan generasi muda: lemahnya disiplin, etika, dan kepedulian sosial.
> “Bahwa kebijakan KDM terukur dan tidak mengangkangi aturan. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan anak-anak Jawa Barat,” tutup Herry.
Dengan pelibatan institusi militer, Pemprov Jabar berharap lahir generasi tangguh—berkarakter, nasionalis, dan punya empati sosial tinggi—yang kelak jadi pondasi kokoh bagi masa depan bangsa.
