TANJUNGBALAI, harianindonesia.id – Dalam rapat pembahasan DPRD Tanjungbalai, Sumut dengan usai KUA PPAS ,dan penjabaran perubahan 2019, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya terlalu sedikit yang datang di ruang Aula Dewan Rabu (14/8/2019)
Sesuai dalam kesepakatan pembahasan perubahan APBD di sebabkan ada beberapa kegiatan dalam pos anggaran, ini merupakan pendapatan yang terjadi pergeseran dana anggaran yang mana sudah sepakat, dari sebahagian OPD harus di lakukan rasionalisasi (pemangkasan) dalam bentuk P – APBD tahun 2019.
Dalam rapat musyawarah Banggar Dewan hanya dua dinas yang di fending diantaranya dinas kesehatan, dan dinas Satpol PP kedua dinas tidak dapat di setujui oleh banggar, kemungkinan kata Herna Veva dapat menyelesaikan pada P APBD tahun 2020, yang mana gaji honorer sejak bulan Januari s/d Desember dari 10 orang tidak dapat gaji untuk di masykkan ke P APBD tahun 2019, namun akan kita bicarakan di tahun 2020,akan datang, ” pungkasnys.
Sementara Keoala Badan Bappeda (Kaban) menyebutkan, ” untuk melakukan dengan sipatnya rancangan, dan di minggu ke tiga maupun ke emoat sudah ending ke Propinsi, ” tandas Solihin als Lopo.
Lebih lanjut dikatakannya Lopo , ” kita siap dalam pembahasan lanjutan dengan agenda KUA PPAS tahun 2020 esok untuk hadir para OPD Pemerintah Tanjungbalai di temoat dan harus hadir keseluruhan SKPD , ” ucapnya.
Dalam kesempatan ini ,Badan Penggelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPK – PAD) Asmui Rasyid alias Evan mengatakan, ” pembahasan di P APBD bagi OPD sudah di rasionalisasi dalam anggaran setiap dinas, dan pada umum dana barang dan jasa di kurangi, ” ungkapnya.
Sedangkan Herna Veva menegaskan, ” menyahuti persoalan mengurangi anggaran dari OPD atau setiap dinas , harus di sebutkan,misal dinas Pertanian di kurangi berapa, atau yang lainnya lingkungan hidup di kurangi seperti jumlahnya Ro. 700 juta,ini harus di kaji.
Dikatakannya, ” nah kejelasan ini lah yang kita harapkan agar lebih jelas penyampaian para dinas dalam anggaran yang lebih rinci, dalam pemotongan, seperti dana hibah, maupun lainnya. ungkap Veva.
Ditambahkan Veva, ” untuk keperluan bagi masyarakat jangan ada pemotongan, bila untuk dinas seperti barang dan jasa ini perlu di kurangi ,” tandasnya.
Rinaldi selaku Wakil pimpinan sidang DPRD Tsnjungbalai mengatskan, ” Perubahan anggaran pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2019,harus solid dalam pengurangannya. ” ucapnya.(Auda)
