FADLY AMRAN
Padang Panjang, Harianindonesia.id – Berstatus sebagai kota terkecil di Indonesia, dan dengan populasi penduduk yang sedikit, tetapi Kota Padang Panjang kalimpasiangan menghadapi tekanan Covid -19 dan harus merealokasi sejumlah anggaran APBD.
“APBD kami juga harus bongkar pasang anggaran guna mengatasi Covid -19 dan mengalami penurunan pendapatan dari sejumlah sektor usaha,” ujar Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran BBA, saat tampil sebagai pembicara pada seminar web (webinar) yang digelar Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik (Rancak Publik) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unand dan Seknas Fitra tentang Bongkar Pasang Postur APBN-APBD dalam Penanggulangan Covid-19 untuk Merawat Stabilitas Sistem Keuangan Negara, Rabu (17/6).
Selain Fadly Amran, Webnar ini juga menampilan sejumlah pembicara lain, diantaranya Prof. dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP (Guru Besar FISIP UGM), Drs. Astera Primanto Bhakti, M. Tax (Dirjen perimbangan keuangan Kementerian Keuangan), DR. H. Genius Umar, S. Sos (Walikota Pariaman), Ahmad Misbakhul Hasan (Sekjen Forum Indonesia untuk transparansi anggaran), Zulfikar Arse Sadikin, S. IP. M. Si (Anggota DPRRI), dan DR. Hadi Koeswara, S. IP. M. Sos. Sc (Kepala Laboratorium Administrasi Publik FISIP UNAND, Dewan Pakar Rancak Publik).
Fadly Amran sendiri menyampaikan pengalaman daerahnya di webnar ini melalui fasilitas zoom meeting Ruang Rapat VIP Balaikota Padang Panjang. Ikut mendampingi Fadly dalam webnar itu para Asisten, Staf Ahli, Kepala BPKD Dr. Winarno, SE, ME dan Kabag Perekonomian Putra Dewangga, SS, M.Si.
Dalam paparannya, Fadly Amran menjelaskan kondisi anggaran kota Padang Panjang sebelum pandemi dan selama masa pandemi Covid -19 sampai saat ini.
Dia menyampaikan bahwa kondisi anggaran kota Padang Panjang tergerus cukup besar selama masa pandemi Covid -19, padahal jauh sebelum Covid -19 tiba, anggaran kota Serambi Mekkah ini juga sudah mengalami keterbatasan.
Makanya untuk mengatasi serangan Covid -19, jelas Fadly, pihaknya terpaksa melakukan pemotongan terhadap sejumlah anggaran seperti dana perimbangan, belanja tidak langsung, dana barang dan jasa serta anggaran lainnya.
“Tetapi realokasi anggaran yang kami lakukan sudah sesuai dengan petunjuk Menteri Keuangan, sehingga pemerintahan masih tetap bisa berjalan,” paparnya.
Selain itu, Wako termuda di Sumbar ini juga menyebutkan bahwa Pemko Padang Panjang juga mengalami penurunan penerimaan uang sewa Pasar Pusat Padang Panjang, serta retribusi hotel dan restoran sampai posisi nihil.
Dalam kesempatan diskusi terbatas dengan Harianindonesia.id sebelumnya, Fadly Amran membuka kartu, akibat krisis anggaran yang dialami Pemko Padang Panjang selama masa pandemi Covid -19 dirinya menolak menerima insentif Covid -19 yang sebenarnya sudah dianggarkan dan disetujui oleh pemerintah pusat.
“Ini sebenarnya terlalu lebay tetapi perlu saya sampaikan kepada media bagaimana saya meresfon keadaan anggaran Pemko Padang Panjang selama masa pandemi Covid -19,” ujarnya.
Meski dia menolak menerima insentif bagi kepala daerah pada saat Covid -19, tetapi Fadly tetap membayarkan insentif yang sama bagi para anggota Forkompimda Padang Panjang.
(awe/rel)
