WAKIL Ketua Umum Kadin Indonesia Insannul Kamil (kiri) bersama sejumlah panelis pada acara Forum Sinergi BUMN-Swasta di Hotel Ritz-Calton Pacific Palace, Jakarta, Senin (14/8/2023). (Foto : Awe/HI)
JAKARTA (HARIANINDONESIA.ID) – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur Dr. Ir. Insannul Kamil, M.Eng,. Ph.D mengkritisi sinergi perusahaan BUMN sektor konstruksi dengan pihak kontraktor swasta yang justru banyak memunculkan masalah, salah satunya yang banyak diinformasikan adalah lambatnya pembayaran terhadap subkon yang diakibatkan sistem administrasi.
“Kadin, tentu khususnya pada bidang konstruksi banyak mendapatkan laporan terkait permasalahan tersebut. Banyak pembayaran pekerjaan untuk subkon BUMN Karya, khususnya yang terlambat bayar, malah ada yang sampai makan waktu bertahun. Ini bukan contoh sinergitas yang baik, tapi justru dapat mematikan kontraktor swasta,” tegas Insannul Kamil pada Forum Sinergi BUMN-Swasta sesi Infrastruktur dan Logistik di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Senin (14/8/2023).
Insannul Kamil tampil satu sesi Akbar Djohan Kepala Badan Logistik dan
Rantai Pasok KADIN Indonesia, Silvia Halim Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Otorita Ibu Kota Nusantara, Sinur Linda Gustina Direktur Strategi Korporasi dan HCM – PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk dan Prasetyo,
Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia.
Menurut Nanu – panggilan akrab Insannul Kamil, sinergi antara BUMN dan swasta yang telah berjalan sampai saat ini harus dievaluasi dan dikoreksi secara total, untuk menjawab tantangan yang diberikan Menteri BUMN Erick Tohir agar dibuat Blue Print Sinergi BUMN – Swasta dengan keberpihakan kepada UMKM harus menjadi prioritas, Sebab kerjasama dan sinergi yang terjadi ternyata tidak mampu menaikan kelas pengusaha konstruksi swasta dari level kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar.
Sebaliknya, papar WKU Kadin Indonesia yang juga Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang Bidang SDM dan Teknologi Informasi ini, bukan malah mendorong peningkatan kelas pengusaha swasta, BUMN konstruksi malah banyak diasyikkan untuk melahirkan anak bahkan cucu perusahaan yang notabene lebih gampang mendapatkan pekerjaan dari induknya.
“Ini bukan model BUMN yang kita harapkan. Bukan melokalisir seluruh rantai pasok pekerjaan untuk diri sendiri, tetapi semestinya memiliki tanggung jawab untuk mendorong lahirnya pengusaha swasta nasional yang kuat dan berkualitas. Oleh sebab itu, kami meminta sinergi antara BUMN dan swasta dievaluasi dan diperbaiki,” pinta Insannul Kamil
Sebelumnya, Nanu memulai pemaparannya dengan kondisi data terkini profil pengusaha kontruksi di Indonesia posisi pada akhir Juli 2023 yang keseluruhannya terdapat sebanyak 84.600 perusahaan, terdiri dari kualifikasi besar 1.842 perusahaan, menengah 9.726 perusahaan dan sisanya berkualifikasi kecil sebanyak 70.648 perusahaan.
“Hampir 90 persen domisili perusahaan kontruksi itu berada di daerah, tetapi riskannya mereka kurang mendapatkan alokasi pekerjaan yang berasal dari proyek pemerintah.
Jika sudah ditemukan model kerjasama operasi yang lebih apik antara BUMN dan swasta, Nanu meminta perusahaan yang menjalin kerjasama dengan BUMN itu harus menjadi anggota KADIN.
“Tujuannya supaya ada tanggungjawab Kadin melakukan pembinaan sampai ke daerah,” termasuk peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi untuk dapat menjamin kualitas infrastruktur yang dibangun dan merupakan amanat dari Undang – Undang tentang Jasa Konstruksi, kata Insannul Kamil.
Menanggapi permintaan dari Kadin daerah yang meminta Kadin Indonesia membuka posko pengaduan KSO BUMN dan swasta, Insannul mengakui bahwa selama ini sudah menerima keluhan dan pengaduan yang dari pengusaha swasta sektor konstruksi, terutama yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran oleh pihak BUMN.
“Kalau memang perlu dibuat posko pengaduan, nanti tentu akan dibicarakan dulu di Kadin Indonesia,” sebagai tindaklanjut dari acara yang sangat baik ini katanya. (*)
Awaluddin Awe
