Ganjar Pranowo Terharu Masih Dikawal Relawan, Sebut Hak Angket Bongkar Kecurangan Pemilu Bukan Gertakan

  • Bagikan

Ganjar Pranowo bersama Ketua TPN Arsjad Rasjid dan Deputi 0.5 TPN Andi Widjajanto (foto : dok TPN)

JAKARTA, HARIANINDONESIA.ID –

Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan rasa haru karena masih tetap dikawal para relawan, meskipun masa kampanye dan hari pemungutan suara Pemilu 2024 telah berakhir.

Hal itu, disampaikan Ganjar usai pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024).

“Saya surprise, bangga, ya terharu gitu, mereka sampai hari ini mengikuti seluruh proses yang ada. Bahkan mereka menceritakan kondisi-kondisi yang ada di lapangan,” ujar Ganjar.

Dia mengungkapkan, dalam pertemuan dengan para relawan yang disebutnya sebagai kawan-kawan, mereka menceritakan banyak kejadian yang menurut Ganjar, sangat baik untuk mengawal hasil Pemilu 2024 sampai pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya ingatkan kepada kawan-kawan, satu jangan hoaks, kita mesti jaga kesatuan dan persatuan. Kita menghormati proses yang sedang berjalan, sehingga suasananya bisa kondusif,” ungkap Ganjar.

Capres berambut putih itu, meminta para relawan untuk menyampaikan protes melalui cara-cara yang elegan dan didasari bukti-bukti sesuai fakta di lapangan.

“Kalau ada yang mau protes, yang ingin menyampaikan kecurangan, sampaikan dengan cara yang baik-baik,” ungkap Ganjar.

Jangka Pendek

Saat ditanya apa yang menjadi rencana Ganjar ke depan terkait langkah politik, Ganjar menegaskan saat ini akan fokus atau berkonsentrasi pada hasil pemungutan suara Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU, pada 20 Maret 2024.

“Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 Maret 2024. Kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun, kita mitigasi,” kata Ganjar.

Dia menjelaskan, konsentrasi mengawal hasil Pemilu 2024 merupakan bentuk tanggung-jawab politiknya yang sudah diberi kepercayaan sebagai capres dari partai pengusung, maupun para relawan dan pendukung.

Bagi Ganjar, tanggung-jawabnya sebagai capres bukan hanya sampai hari pemungutan suara selesai, tetapi sampai semua masalah tuntas dan ada keputusan resmi yang dapat diterima semua pihak.

“Saya lebih pada konsentrasi tanggung jawab saya sampai semuanya tuntas. Tapi saya ingatkan mari kita jaga persatuan. Jangan nge-hoaks kita pakai jalur konstitusi ya. Makasih,” tutur Ganjar.

Hak Angket bukan Gertakan

Pada kesempatan sama Ganjar Pranowo juga mengatakan, bahwa usulan hak angket DPR untuk membongkar kecurangan pemilihan umum (Pemilu), bukan gertakan.

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Prof Jimly Asshiddiqie yang mengatakan, bahwa pengajuan hak angket hanya gertakan dan sudah tidak ada waktu untuk memprosesnya. Jimly bahkan mengusulkan agar gugatan atas kecurangan Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ganjar, usulannya mengenai penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024, bukan gertakan dan bukan upaya untuk menakut-nakuti.

SIMAK JUGA :  Ganjar Bertemu Cak Imin Saat Ziarah ke Makam Mbah Bisri di Jombang, Bangun Koalisi Putaran Kedua?

“Kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik dengan kondisi Pemilu seperti ini,” kata Ganjar.

Dia menjelaskan, usulan hak angket DPR untuk mengklarifikasi kecurangan Pemilu 2024 didasarkan pada dua alasan.

Pertama, Sirekap yang menjadi sistem tabulasi penghitungan suara ternyata failed atau error.

“Kan ada cerita Sirekap yang failed, ada cerita servernya di Singapura. Sementara KPU mengatakan nggak kok di tempat kita,” ujar Ganjar.

Kedua, ada cerita mengenai yang terjadi di lapangan selama proses Pemilu 2024, termasuk pada hari pemungutan suara, bagaimana kecurangan dan pengerahan aparatur dan sebagainya.

“Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk menyelidiki. Makanya hak angket bisa digunakan, dan itu fair. Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi,” tutur Ganjar.

Dia mengungkapkan, Prof Jimly berhak bicara mengenai hak angket terkait kecurangan Pemilu. Namun jangan sampai menilai, bahwa apa yang disampaikan para petinggi partai pengusung paslon 3 dan paslon 1 sebagai gertakan.

“Ya Pak Jimly boleh berkomentar, tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II juga bisa. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker saja dulu. Minimum Raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket biar berjalan. Dinamikanya biar berjalan,” ungkap Ganjar.

Keputusan Partai

Ganjar menegaskan, usulan hak angket yang disampaikannya merupakan keputusan PDI Perjuangan dan hal itu melalui proses yang serius.

Hal itu, lanjutnya, telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan diketahui oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga kader PDI Perjuangan.

“Kami tidak pernah tidak serius ngajuin hak angket. Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen yang berbicara, itu artinya sudah keputusan partai ya,” ujar Ganjar.

Mengenai keseriusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengajukan hak angket, lanjutnya, sudah dibicarakan saat pertemuan koordinasi pasca pemungutan suara, pada 14 Februari 2024.

“Ya sampai dengan tanggal 15 Februari, alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak untuk hak angket,” kata Ganjar.

Ganjar juga menegaskan bahwa media salah menangkap pernyataan Mahfud MD selaku cawapres paslon 3, yang seolah-olah tidak mau ikut-ikutan atau mendukung pengajuan hak angket di DPR.

“Saya kira Anda salah,” ungkap Ganjar. (*)

Editor : Awaluddin Awe

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *