Menko PMK Pujikan Penanganan Darurat Bencana Longsor di Padang Pariaman dan Pesisir Selatan

  • Bagikan

KmAKARTA – Harianindonesia.id :
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memujikan langkah langkah yang diambil Pemprop Sumbar, Pemkab Padang Pariaman dan Pesisir Selatan dalam penangan darurat bencana longsor di kawasan tersebut.


Pujian itu disampaikan Muhajir usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penanganan Pascabencana Longsor Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Banjir dan Longsor di Sumatera Barat, dan Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro (Sulawesi Utara), yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Sebelumnya, Muhajir memimpin Kordunasi bencana yang dihadiri langsung Gubernur Sumbar H Mahyeldi Ansharullah, Kepala Badan Penghubung Pemprop Sumbar di Jakarta Aschari Cahyaditama, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan yang mewakili Bupati Pesisir Selatan.

Rapat Koordinasi juga dihadiri secara daring maupun luring oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Sestama BNPB Rustian, Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan pejabat perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, dan Provinsi Sulawesi Utara.

Saat menyampaikan sambutan, Menko PMK sangat mengapresiasi upaya penanganan darurat bencana longsor di Kab. Tana Toraja, banjir dan longsor di Kab. Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, serta erupsi Gunung Api Ruang di Sulawesi Utara yang telah dilaksanakan dengan baik oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Intinya dari tiga bencana ini sudah ada penanganan secara baik, oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian teknis lain. Sekarang sudah berjalan. Telah dilakukan evaluasi dan membahas apa yang akan dilakukan untuk berikutnya,” jelas Muhadjir usai melaksanakan rapat koordinasi.

Menko Muhadjir menyampaikan bahwa telah dilakukan inventarisasi informasi dan tindak lanjut dukungan dari Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait progres isu penanganan pascabencana bencana.

Selain itu juga telah dilaporkan progres yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga dalam penanganan bencana, yaitu oleh Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kemenag, KemenESDM, dan BNPB.

Untuk penanganan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Muhadjir menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan akan kembali menangani kebutuhan pelayanan kesehatan dalam penanganan pasca bencana.

“Pelayanan kesehatan terutama untuk pengungsi erupsi Gunung Ruang. Termasuk pembangunan ulang fasilitas kesehatan di Sumatra Barat Pesisir Selatan dan Padang Pariaman, termasuk di Tana Toraja akan mengutamakan pelayanan pengungsi yang saat ini belum optimal,” ujarnya.

SIMAK JUGA :  Rezka Oktoberia Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum Pengcab TAKO Sumatera Barat

Muhadjir juga menerangkan bahwa Kemendikbudristek telah menginventarisir sekolah yang terdampak bencana, dan merancang program “Satuan Pendidikan Aman Bencana” di sekolah-sekolah yang terkena bencana.

Kemudian, Kementerian PUPR akan segera melaksanakan percepatan penanganan pembangunan infrastruktur yang terdampak berupa jalan dan jembatan rusak/putus, normalisasi sungai akibat longsor, penanganan irigasi yang putus, serta fasilitas umum lainnya.

“Khusus untuk perbaikan irigasi, dapat dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak menutup kemungkinan menggunakan Dana Siap Pakai BNPB. Yang penting PUPR bisa maksimal dan cepat menangani infrastruktur yang sangat mendesak,” ujarnya.

Muhadjir menerangkan, untuk Kementerian ATR/BPN akan memastikan status sertifikat tanah yang terkena dampak, terutama yang direlokasi baik tanah yang ditinggalkan dan baru harus memiliki kepastian status tanahnya.

KemenESDM juga akan memastikan upaya pemulihan dini sarana/prasarana berupa jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi dan menjaga stok kebutuhan energi di wilayah terdampak.

“Kementerian LHK agar membantu Pemda memfasilitasi penyediaan lahan relokasi yang berada di kewenangan LHK berupa hutan yaitu di taman nasional atau lahan konservasi. Serta melakukan revegetasi area yang mengalami deforestasi terutama di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS),” jelasnya.

Kemudian, BNPB akan segera melakukan pendataan permukiman terdampak by name by address di lokasi terdampak bencana. Setelah ada kepastian lahan aman dari bencana serta statusnya clear dan clean, BNPB bersama pemerintah daerah akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui perbaikan, atau perlu dilakukan relokasi

“Untuk wilayah di area erupsi Gunung Ruang sebanyak 301 KK yang akan direlokasi direncanakan ditangani Kementerian PUPR. Dan relokasi kecil-kecilan akan ditangani BNPB,” jelasnya.

Muhadjir juga meminta semua Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Kabupaten yang terdampak bencana agar berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar penanganan bencana dapat berjalan dengan baik di tiap daerah.

“Saya minta Provinsi dan Kabupaten terdampak bencana agar segera berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terutama dengan Kementerian PUPR dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum agar penanganan bencana bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Usai rapat Menko PMK sempat terlibat diskusi panjang dengan Guhernur Mahyeldi yang didampingi Kaban Penghubung Pemprop Sumbar dan Ketua Bappeda Pesisir Selatan, serta Bupati Padang Pariaman.

Pada kesempatan itu, Muhajir menyampaikan pujian atas upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan Pemprop Sumbar dan Pemkab Padang Pariaman serta Pesisir Selatan (tt)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *