Cawapres Paslon 02, Gibran Rakabuming Raka terlihat berada dibelakang Capres Prabowo Subianto pada saat Debat Capres lalu. Pencalonan Gibran digugat DKPP dengan pemberian sanksi keras kepada KPU. (FOTO : Dok)
Jakarta, HARIANIndonesia.ID –
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan enam anggotanya, karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Pembacaan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito, Senin (5/2/2024) dalam sidang 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.
Semua perkara mempersoalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU di Pemilu 2024.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” kata Heddy seperti ditulis CNNIndonesia.com.
DKPP menjelaskan pengadu tidak terima karena KPU telah menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan wakil presiden.
Para pengadu berpendapat, seharusnya KPU mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres cawapres usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023.
Putusan MK menambah ketentuan syarat usia capres-cawapres dari minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah.
Namun, pada praktiknya, KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK itu. Walhasil, Gibran yang masih berusia 36 tahun pun bisa tetap lolos pendaftaran meskipun PKPU belum diubah.
“Tindakan para teradu menerbitkan keputusan a quo tidak sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2022, seharusnya yang dilakukan oleh para teradu adalah melakukan perubahan PKPU terlebih dahulu, baru kemudian menerbitkan teknis,” kata DKPP.
“Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu,” imbuhnya.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat dimintakan tanggapannya atas putusan dan pemberian sanksi dari DKPP itu, hingga berita ini diturunkan belum merespons.
Tetapi komisioner KPU Idham Holik dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa pihaknya sudah memproses pencalonan berdasarkan aturan yang berlaku.
“KPU sudah memproses pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Idham.
DKPP menyatakan Ketua KPU dan enam anggotanya yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap telah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.
Beberapa pasal yang dilanggar itu yakni Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c serta Pasal 19 huruf a.
Pasal 11 huruf a berbunyi:
“Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”
Huruf c berbunyi:
“…melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”
Pasal 15 huruf c berbunyi:
“Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;”
Adapun Pasal 19 huruf a:
“Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;”
Cacat Secara Hukum
Sementara itu Aktivis Petrus Hariyanto dalam penjelasannya kepada wartawan mengatakan dengan keluarnya keputusan DKPP ini maka secara otomatis pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres cacat secara hukum.
“Hari ini, DKPP telah memutuskan bahwa KPU mulai dari ketua dan anggota, mendapat sanksi keras, karena melanggar kode etik penyelenggaa pemilu dalam memutuskan Gibran sebagai Cawapres. Keputusan KPU menetapkan Gibran sebagai Cawapres, saya berpendapat cacat hukum,” kata aktivis Petrus Heriyanto di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Sementara itu, Advokat yang tergabung dalam TPDI 2.0, Patra Zain menyatakan, bahwa berdasarkan putusan DKPP Ketua dan seluruh anggota Komisioner KPU telah melanggar etika penyelenggaraan pemilu.
“Terbukti, semuanya melanggar pasal 15 peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017,” kata Patra.
Ia mengatakan, ada dua etika yang dilanggar pimpinan dan anggota KPU. Pertama, KPU tidak menjalankan tugas sesuai jabatan dan kewenangan, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Kedua, lanjut Patra, KPU tidak menjamin adanya kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu.
“Tadi, kita juga mendengarkan DKPP telah memberikan sanksi peringatan keras terakhir. Kami ada catatan. Ketua KPU sebelumnya sudah pernah diberikan sanksi peringatan keras terakhir pada 3 April 2023, karena pada saat itu dinilai telah melanggar kode etik melakukan perjalanan pribadi bersama Hasnaeni selaku ketua umum partai (Republik Satu) yang sedang mengikuti proses pendaftaran pemilu,” kata Patra.
Oleh karena terbukti melakukan perjalanan bersama Hasnaeni Moien ‘Wanita Emas,’ Patra menyebutkan, semestinya DKPP juga memberikan sanksi berupa peringatan keras terakhir dan pemberhentian ketua KPU.
“Tentu, terakhir dengan putusan yang menyatakan bahwa pengaduan kami dikabulkan, kami memberi apresiasi dan ucapan penghargaan kepada DKPP,” tutup Patra. (*)
Editor : Awaluddin Awe
