Persaudaraan 98 Respon Kontroversi Dirty Vote: Kecurangan Bukan Sekedar Asumsi Tapi Harus Dapat Dibuktikan Dengan Fakta Dan Data

  • Bagikan

JAKARTA – Pada tanggal 11 Februari 2024, sebuah film dokumenter kontroversial bernama “Dirty Vote” diputar serentak, hingga mengguncang suasana politik jelang Pemilu 2024.
Respons terhadap film ini datang dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh politik terkemuka dan Persaudaraan 98.

Namun, pertikaian terutama muncul karena adanya pandangan berbeda terkait Film ini dan mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 03.

Ketua Umum Persaudaraan 98, Wahab Talaohu, menilai bahwa film ini penuh nuansa politis, provokatif, dan mencederai akal sehat rakyat.
Dia mengkritik kurangnya keakuratan data dan merasa bahwa film ini mencoreng reputasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua DPD Persaudaraan 98 Sumatera Barat Donny Magek Piliang, mengecam sikap rekan-rekan yang terlibat dalam film, menyebutnya kurang beretika dan dianggap sebagai tindakan menggiring opini. Ia menekankan bahwa semua pihak, termasuk media, memiliki kepentingan tertentu dan mengajak masyarakat untuk merendahkan tensi politik demi menciptakan suasana yang lebih baik.

Dalam film Dirty Vote, tiga ahli Hukum Tata Negara ikut terlibat, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Namun, Ketua Umum Persaudaraan 98, Wahab Talaohu, meragukan keahlian mereka dan mengklaim bahwa kepakaran sebagai ahli hukum gugur dengan adanya pandangan politis yang terlihat dalam film.

Film ini membawa isu kecurangan dalam Pemilu 2024 ke permukaan. Dengan mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, masyarakat diajak untuk merenung tentang kebenaran di balik tuduhan ini. Isu kecurangan tidak hanya menjadi polemik dalam film, tetapi juga menciptakan ketegangan di kalangan pemilih.

SIMAK JUGA :  Syafril Nursal Rela Masuk Semak Belukar Sejak 2018, Untuk Pembangunan Ponpes

Ketua DPD Persaudaraan 98 Sumatera Barat Donny Magek Piliang, menekankan pentingnya menjaga tensi politik saat ini. Dan dengan tegas Donny menyatakan bahwa kecurangan itu bukan sekedar asumsi, harus ada alat bukti yang kuat dan cukup, jika memang ada ada bukti perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian pada paslon lainnya silahkan laporkan kepada lembaga pengawas pemilu. Saya mensinyalir ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menggiring opini di ruang publik seolah-olah ada kecurangan dalam pemilu kali ini, lha pemilu nya belum berlangsung kok sudah ada kesimpulan bahwa pemilu curang? Lanjut Donny.

Selanjutnya salah satu pengurus DPP Persaudaraan 98 Raymon Lidra Mufti menghimbau kepada seluruh masyarakat, jika memang masyarakat melihat, mendengar atau menemukan bukti-bukti tentang kecurangan dalam pemilu kali ini silahkan melaporkannya kepada lembaga pengawas pemilu terdekat.Atau bisa juga mulai dari sekarang kumpulkan semua bukti-bukti yang ada untuk dibawa pada sidang Mahkamah Konstitusi jika memang ada kecurangan yang dimaksud.

Dengan memperhatikan dukungan media terhadap pasangan calon tertentu, masyarakat diingatkan untuk tetap objektif dan merendahkan tensi politik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif jelang Pemilu.
Dengan melibatkan ahli-ahli politik dan hukum yang netral, kita dapat mengevaluasi keabsahan klaim dalam film tersebut.

Dengan menggali kedalamannya, kontroversi Dirty Vote telah menjadi fokus perhatian masyarakat dan menjadi isu yang memanas dalam perhelatan Pemilu 2024.

Sementara Persaudaraan 98 mengecam film tersebut, tetapi pendukungnya berpendapat bahwa film ini mengungkap kebenaran yang perlu dihadapi oleh masyarakat.

Masyarakat diharapkan untuk bersikap bijaksana dalam menanggapi dan mengkritisi, sambil tetap menjaga suasana yang kondusif menjelang Pemilu.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *