Yorrys Minta Munas Golkar Dipercepat

  • Bagikan

Yorrys Raweyai

JAKARTA, Harian Indonesia – Dorongan untuk mempercepat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar kembali bergaung. Setelah kader-kader muda Golkar yang tergabung dalam Barisan Pemuda Partai Golkar, kini dorongan juga datang dari politikus senior Golkar Yorrys Raweyai.

Yorrys mengungkapkan hasil Pemilu 2019 yang didapat Partai Golkar harus dievaluasi karena tak mencapai target. Sebab, sejak awal Golkar telah menargetkan 110 kursi DPR, namun hasilnya hanya 85 kursi. Angka itu berkurang dari perolehan Golkar di Pileg 2014 yang mendapatkan 91 kursi.

“Dulu kita punya target sesuai dengan penambahan dapil, penambahan kursi dan Golkar punya prediksi dengan mendukung Jokowi bisa dapat efek ekor jas minimal dapatkan 110 kursi, itu komitmen dan jadi target, dan kita lakukan konsolidasi,” kata Yorrys di diskusi ‘Beringin Bergoyang Lagi’ di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6) seperti dikutip Kumparan.com

Dari situlah ia merasa para pimpinan Golkar termasuk dirinya harus bertanggung jawab. Maka dari itu, munas harus segera dilaksanakan untuk menentukan siapa pemimpin Golkar selanjutnya.

Namun, Yorrys menegaskan tak mendukung Airlangga Hartarto untuk maju kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nama Airlangga memang santer terdengar untuk dicalonkan kembali. Akan tetapi, menurut dia, dalam tradisi Golkar ketua umum hanya menjabat selama satu periode.

Ia menuturkan setelah era reformasi pergantian Ketum Golkar selalu berjalan setiap periode. Yorrys kemudian menceritakan perlawannya ketika Aburizal Bakrie berencana mencalonkan kembali sebagai Ketum Golkar untuk kedua kalinya.

“Kenapa saya lakukan perlawanan ke Aburizal ketika dia mau mencalonkan diri lagi untuk kedua kali? Saya bilang enggak bisa itu melanggar tradisi. Sampai saya dulu pakai istilah HMI itu cuma dua tahun. Enggak boleh dua kali,” jelasnya.

Sudah Mengundurkan Diri dari Golkar, Yorrys Diminta Tak Ikut Campur

Ketua DPP Partai Golkar Sabil Rachman menyampaikan Yorrys bukanlah lagi kader Golkar, karena sudah mengundurkan diri untuk maju sebagai caleg DPD DRI. Sabil lalu meminta Yorrys untuk tak sembarangan dalam berbicara soal kepartaian.

SIMAK JUGA :  Obat Ini Sembuhkan Bayi di Muara Enim dari Virus Corona

“Yorrys jangan asal bicara. Dia harus menunjukkan aturan yang melarang atau tidak membolehkan atau membatasi periodisasi jabatan ketua umum Golkar,” ungkap Sabil.

Sabil juga meminta Yorrys untuk tidak ikut campur terkait dinamika internal Partai Golkar dan fokus pada tugasnya sebagai anggota DPD terpilih 2019-2024.

Hal senada juga diungkapkan oleh Waksekjen DP Partai Golkar Maman Abdurrahman. Maman menyebut Yorrys lupa ingatan karena tak pernah ada kebijakan Partai Golkar yang diambil didasarkan pada tradisi.

“Bang Yorrys sejak mundur dari Partai Golkar jadi amnesia. Mana ada proses pengambilan keputusan di Partai Golkar berdasarkan tradisi, tetapi selalu berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada. Tenang saja Bang Munas pasti ada, ojo kesusu,” kata Maman.

Ia menduga Yorrys berambisi mendapatkan kekuasaan lebih besar ketimbang membesarkan partai berlogo pohon beringin itu. Maman kemudian menyarankan Yorrys, apabila ingin melakukan evaluasi perolehan suara Golkar, lebih baik fokus mengkritisi caleg inkumben yang tak dapat mendulang suara besar di dapilnya masing-masing.

“Sudahlah Bang (Yorrys), saatnya Abang kasih pembelajaran yang baik ke kami-kami ini. Sekarang ini saatnya kita duduk bersama dan saling bertabayyun bukannya menuding dan bahkan mencari borok. Masih enggak puas ribut-ribut bertahun tahun selama ini?,” tutur Maman.

Meski ada pihak yang mendorong dipercepat, nyatanya Munas Golkar akan tetap digelar pada Desember 2019. Ketua Kordib Perekonomian DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan, usulan percepatan munas merupakan hal biasa. Ia lalu meminta usulan terkait dinamika internal partai disampaikan langsung ke DPP.

“Iya 2019 itu kan sampai Desember tanggal 31 toh Pak Airlangga juga waktu mengambil alihkan Desember. Ya kita tunggu aja sabar, kan sekarang kan ini sekarang masih ada proses Mahkamah Konstitusi dan itu jauh lebih penting daripada internal partai,” kata Aziz, Senin (17/6). (Rizal)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *