Jakarta, Harianindonesia.id ‐‐ Lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s Global Ratings (S&P;) mempertahankan peringkat kredit Indonesia tetap di posisi BBB. Dalam laporannya S&P; menyampaikan bahwa peringkat tersebut mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan kebijakan pemerintah yang adaptif dan responsif terhadap pandemi virus corona.
“Kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung upaya penanggulangan masalah kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang sedang berkembang saat ini,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari melalui keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (17/4).
Namun di sisi lain, katanya, kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini karena bertambahnya kebutuhan pembiayaan melalui hutang dan meningkatnya beban hutang.
Menanggapi wabah corona yang terus merebak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona.
Rahayu mengatakan Perppu tersebut dibuat sebagai upaya menjaga akuntabilitas dan sebagai landasan hukum upaya penanggulangan corona. Diiringi dengan penghematan dan alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga, fasilitas perpajakan, serta tambahan belanja penanganan corona.
Bank Indonesia (BI) pun telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebagai opsi cadangan pembiayaan penanganan dampak corona jika mekanisme pasar tidak terpenuhi.
Hal ini diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) BI No. 190/KMK.08/2020 dan No. 22/4/KEP.GBI/2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai dasar pelaksanaan kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) Pemerintah.
“Langkah yang diambil oleh pemerintah dan BI tersebut sejalan dengan langkah di negara-negara maju yang juga menerbitkan paket stimulus dan kebijakan moneter dengan jumlah yang cukup signifikan,” pungkas Rahayu.
(AWE)
