AIM ZEIN
PADANG – Seorang praktisi usaha mengusulkan pembentukan satu Holding Company yang bertugas mengelola aset Propinsi Sumatera Barat menjadi lebih produktif secara bisnis.
“Jalan keluar dari pengelolaan aset Propinsi Sumbar adalah dengan membentuk Holding Company, dia nanti yang bertugas melakukan kajian bisnis sehingga aset itu menjadi menarik di mata investor,” ujar Aim Zein dalam diskusi terbatas di Hotel Lovotel Padang, Selasa (1/3) malam.
Menurut Aim, konsep aksi pembentukan holding jauh lebih efektif dalam mencari format pengelolaan aset produktif Sumbar yang terdiri dari berbagai jenis bisnis dan tersebar di wilayah Sumbar dan luar Sumbar.
Mekanisme Holding Company, sebut Aim juga sangat dikenal di kalangan pebisnis dan investor nasional dan luar negeri, sehingga setiap kali ada penawaran aset kepada pihak investor, bahasa dan komunikasinya sudah sama.
Pembentukan holding company juga relatif mudah dalam menarik pembiayaan dari sistem keuangan dan perbankan dalam dan luar negeri.
Selain itu, pengusaha pariwisata Sumbar ini, pembentukan holding company juga bisa menjadi prospek income bagi Propinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten dan kota se Sumbar atas keuntungan dari pengelolaan asetnya.
“Dan yang paling substansial adalah dengan menggunakan mekanisme holding company sistim pengelolaan keuangan aset dapat lebih kompetitif seperti perusahaan swasta, termasuk dalam pertanggungjawabannya,” jelas Aim.
Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar SK 075 ini menambahkan bahwa kegagalan dalam pengelolaan aset daerah Sumbar selama ini adalah terletak pada tidak profesionalnya manajemen BUMD yang dimiliki Pemprop Sumbar.
Selain juga menghadapi kendala sumberdaya manusia yang terbatas pemahamannya terhadap pola bisnis yang melekat di aset milik Pemprop Sumbar itu.
“Dan yang harus juga dipahami, mekanisme pengelolaan aset melalui BUMD saat ini tidak lagi kompetitif, sebab mekanisme pengawasannya terkadang menghambat ruang gerak BUMD untuk bersikap lebih luwes terhadap perkembangan bisnis,” tegas Aim.
Oleh sebab itu, katanya lagi, tuntutan untuk menyelesaikan semua permasalahan itu melalui mekanisme holding company harus direspon secara positif gubernur dan DPRD Sumbar. (*)
Awaluddin Awe
