Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH
Jakarta, Harianindonesia.id — Ketua Umum GPMania2024Reborn (Relawan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD) menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melempem menanggapi laporan masyarakat terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
Menurut Sunggul, kontestasi politik makin memanas, terjadi gesekan di tataran elit dan lapisan bawah masyarakat terutama menjelang debat keempat antar cawapres akan Minggu 21 Januari 2024, namun Bawaslu melempem.
“Padahal terdapat beberapa potensi pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu seperti pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia 3 Desember 2023. Ada umpatan Prabowo di Pekanbaru soal memakai kata-kata “goblok” begitu juga Caleg PSI menggunakan gambar Presiden Jokowi. Namun saat dilaporkan tidak ada tanggapan dari Bawaslu. Ada apa ini? ” ujar Sunggul kepada wartawan Jumat (19/1) di Jakarta.
Karena itu relawan GPMania2024Reborn menyoroti bahwa Bawaslu melempem jika berhadapan dengan kekuasaan, bahkan dapat dikatakan hampir malfungsi (tidak berfungsi) karena tidak ada penjatuhan sanksi yang tegas oleh Bawaslu,” ujar Sunggul.
Menurut dia, padahal UU Pemilu No. 7 tahun 2017 mengamanatkan Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi secara mandiri (sendiri) atau Bawaslu diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara otonom.
“Contohnya di kasus Gibran, justru Bawaslu hanya merekomendasikan Gubernur DKI untuk menjatuhkan sanksi kepada Gibran Rakabuming Raka yang artinya Bawaslu mengingkari kewenangannya dalam penjatuhan sanksi jika salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan pemilu dan ini adalah pelanggaran undang-Undang oleh Bawaslu sendiri, ” kata Sunggul.
“Kami dari GPMania2024Reborn meminta Bawaslu supaya introspeksi diri, melakukan koreksi internal, apakah yang membuat Bawaslu tidak menindaklanjuti semua laporan itu secara tepat, profesional, dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada,” kata aktivis mahasiswa 1998 ini.
“GPMania202Reborn khawatir Bawaslu disusupi orang-orang yang punya kepentingan atas salah satu pihak dalam kontestasi Pilpres maupun Pileg,” kata Sunggul.
Karena itu GPMania2024Reborn meminta DPR RI khususnya Komisi III untuk memanggil Bawaslu RI dan memberikan teguran untuk meningkatkan kerjanya dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024.
“Jika Bawaslu tidak sanggup melakukan tupoksinya sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh unsur Bawaslu harus diganti mulai dari pusat sampai daerah, ” tegas Sunggul.
Relawan GPMania2024Reborn mengingatkan semua stakeholder pemilu untuk concern dalam penegakan hukum Pemilu oleh Bawaslu RI dalam konteks Pilpres dan Pileg 2024.
“Bawaslu gak boleh melempem apalagi berpihak pada satu paslon. Kalau gak mampu lebih baik mundur atau dimundurkan, ” tegas Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH yang juga seorang lawyer papan atas di Jakarta itu (We)
