Capres Ganjar Pranowo bicara di acara Himpunan Alumni IPB di IPB International Convention Center, Bogor, Selasa (19/12/2023). Pada kesempatan ini Ganjar menyampaikan kerjasama dengan IPB untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. (Foto : kredit media center TPNGM)
Bogor – HARIANINDONESIA.ID – Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan komitmen kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Sebab IPB dinilai memiliki pengalaman dalam mengembangkan sektor Pertanian.
Komitmen ini disampaikan Ganjar saat menghadiri acara Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) bertajuk ‘Food & Agriculture Summit II dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029: Mewujudkan Kedaulatan Agromaritim sebagai Fondasi Utama untuk Indonesia Emas 2045’, di IPB International Convention Center, Bogor, Selasa (19/12/2023).
“Kalo saya enggak pak, saya siapkan pertemuan kontrak dengan IPB, itu lebih pas. Ini komitmen take and give, ini take and give. Soal selera, saya tak pernah memaksakan tapi ini kongkrit,” tutur Ganjar.
Capres berambut putih ini menjelaskan mengapa ia ingin bekerjasama dengan IPB dalam mewujudkan kedaulatan pangan ini. Apalagi, sebagai kampus IPB sudah melakukan riset dan sebagian besar dihilirisasi sendiri.
“Jadi banyak hasil penelitian dari kampus seperti yang dicontohkan IPB itu ada 35 persen kurang lebih hasil risetnya itu ya dihilirisasi oleh IPB sendiri. Maka terbayangkan gak kalau itu diambil alih oleh pemerintah menjadi kebijakan nasional,” jelas Ganjar.
Ditambah lagi, dari pihak IPB pun sangat terbuka dengan apa yang bakal dilakukan oleh Ganjar. Kemudian pelaksanaannya bisa dikawal oleh para mahasiswa IPB sendiri.
“Dan menurut saya inilah langkah paling kongkrit yang bisa kita lakukan, maka gregetan saya adalah dengan data sains yang ada itu, seharusnya kita bisa ambil, saya tawarkan secara terbuka mau enggak kemudian, kita kontrak di situ. Kontrak untuk menjalankan itu dalam waktu dua tahun,” ucap Ganjar.
“Ilmunya sudah ada, metodenya sudah ada, orangnya pemerintah yang menyediakan, lahannya bisa kita carikan dan kemudian hasilnya bisa terukur, maka kedaulatan pangan saya kira menjadi makin optimis dengan apa yang dilakukan oleh IPB,” tambah Ganjar.
Sebagaimana diketahui, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen untuk mempercepat kedaulatan pangan dengan menghentikan praktik konversi lahan.
Hal ini merupakan bagian dari delapan langkah strategis mereka dalam mewujudkan visi Negara Maritim yang Adil dan Lestari sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Misi mereka melibatkan kombinasi langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mandiri dengan fokus pada pengetahuan dan nilai tambah.
Ajak Periset IPB Sat Set
Ganjar juga mengajak periset yang tergabung dalam Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Smart Distrubution, Smart Farming, dan Smart Fishing.
Pelibatan periset secara Sat Set sangat diperlukan khususny untuk membangun pusat data terintegrasi yang terangkum pada Satu Data Indonesia melalui KTP Sakti.
“Semuanya ini bisa berjalan baik, apabila didukung pusat data terintegrasi dalam Satu Data Indonesia berbasis KTP Sakti,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar kerja ini harus Sat Set dilakukan menyusul indeks keamanan pangan Indonesia yang hanya 60,2, lebih rendah dibandingkan Singapura yang nilainya 73,1.
Disebutkan, 77% wilayah Indonesia terdiri atas laut dan air. Di sisi lain, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor maritim hanya berkontribusi sekitar 7,6%.
Ganjar mengatakan, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan itu agar dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat maritim. Tiga hal itu adalah ekonomi pesisir, nelayan produktif, dan blue economy (ekonomi biru).
“Apalagi sekarang, 12,5% dari angka kemiskinan nasional berada di wilayah pesisir. Tentu, untuk mengatasi persoalan ini, kita bisa meningkatkan wisata konservasi dan kearifan lokal dengan skill set, yang meliputi vokasi keterampilan, tehnik lingkungan, dan menjalankan manajemen ekonomi yang lebih terukur” tuturnya.
Dalam upaya meningkatkan produktivitas nelayan, kata Ganjar lagi, ada tiga program yang akan dikerjakan apabila terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, periode 2024-2029, yaitu pertama KTP Sakti. Satu data alokasi subsidi usaha produktif (solar nelayan & alat tangkap ikan). Kedua Pengampunan & Keringanan Kredit Produktif Nelayan, dan yang ketiga adalah Asuransi Pertanian untuk gagal panen.
“Lalu, untuk mewujudkan blue economy di Indonesia, kita harus buat blueprint untuk Blue Carbon Credit ekosistem pantai dan laut di Indonesia. Sebab menurut riset Cides tahun 2021, terdapat potensi Blue Carbon Credit senilai Rp 3.540 triliun,” jelas dia.
Minim Ekspor
Ganjar juga menyinggung ekspor produk perikanan hanya sekitar 10% dari komoditas perikanan dunia, dengan nilai sektor perikanan US$ 29,6 miliar atau setara dengan 2,6 persen PDB Indonesia.
“Nilai ini masih dapat ditingkatkan melalui penegakan kedaulatan laut Indonesia. Nelayan Indonesia belum memanfaatkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dengan optimal.
Ganjar menyampaikan tiga solusi untuk Sat Set penegakan kedaulatan laut Indonesia. Pertama, penyelesaian sengketa perbatasan maritim. Kedua, penegakan aturan tangkap ikan bagi nelayan asing, dan ketiga adalah KTP Sakti dengan subsidi tepat sasaran dan investasi sharing kapal untuk nelayan lokal.
Kelangkaan Pupuk
Ganjar Pranowo juga menyoroti pentingnya penyuluhan terkait pupuk kepada masyarakat, dan dibutuhkan integritas serta kejujuran dalam mengatasi kelangkaan pupuk.
“Setelah debat perdana capres yang menyinggung pupuk, pemerintah memberikan informasi bahwa pupuk aman dan tersedia. Akan realitasnya tidak sesuai dengan informasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan integritas dan kejujuran dalam mengatasi isu pupuk,” papar Ganjar tegas.
Dia menambahkan, terjadinya disparitas antara subsidi untuk lahan kurang dari dua hektare dan yang lebih besar, justru menciptakan potensi untuk terjadinya penyelundupan.
Dijelaskannya, kenapa pupuk langka? Karena satu subsidi, satu tidak subsidi. Subsidi dasarnya adalah lahan maksimum dua hektare. Maka penyelundupan bisa dilakukan dengan sangat mudah.
“Jika saya juragan, maka saya akan sewa tanah yang kurang dari dua hektare, 1,9-1,5, tapi saya bisa punya 100 hektare. Saya bisa dapat subsidi enggak? Kalau basisnya itu, bisa dapat,” ujar Ganjar.
Riset Lokal
Menurut Ganjar, soal ketahanan pangan di Indonesia telah menjadi isu yang terus diperbincangkan. Faktor utama yang masih menjadi problem adalah ketergantungan pada impor, terutama untuk komoditas bahan pokok seperti beras.
Padahal ketergantungan ini dapat membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional, perubahan iklim, dan gangguan pasokan global.
“Maka pak rektor tadi menyampaikan, kedelai bisa kita bereskan kok, bawang putih bisa kita bereskan, gak usah lah 100 persen. Tapi kalau tanah masuk tropis itu separuh lebih dikit aja bisa kita produksi sendiri, kita bisa menghemat banyak hal, yang kedua, dari sisi kedaulatan, agromaritim yang diputuskan oleh IPB menurut saya bagus banget,” papar Ganjar.
Sebelumnya, Rektor IPB, Arif Satria, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sebanyak 35% penelitian IPB dihilirisasi oleh IPB sendiri.
Menanggapi hal ini, Ganjar menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan IPB merupakan langkah yang paling kongkret, tidak berhenti pada riset namun berlanjut kepada hilirisasi pertanian.
“Maka, gregetan saya adalah dengan data sains yang ada itu, seharusnya kita bisa ambil, saya tawarkan secara terbuka, kemudian mau atau tidak, kita kontrak di situ,” tutur mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Kemudian Ganjar mencontohkan kontrak yang ia maksud adalah kontrak untuk menjalankan hilirisasi riset PBB, dalam waktu dua tahun. Menurut Ganjar hasil pertaniannya akan membantu terwujudnya ketahanan pangan Indonesia.
“Ilmunya sudah ada, metodenya sudah ada, orangnya pemerintah yang menyediakan, lahannya bisa kita carikan dan kemudian hasilnya bisa terukur, maka kedaulatan pangan saya kira menjadi semakin optimistis dengan apa yang dilakukan IPB,” pungkas capres berambut putih itu saat ditemui wartawan. (*)
Awaluddin Awe
