Momen Capres Ganjar Pranowo memaparkan konsep pembangunan bidang kesehatan pada Debat Capres di Jakarta Convention Centre (JCC), Minggu (4/2/2024) malam. (Foto : TPN-GM)
JAKARTA, HARIANINDONESIA.ID –
Calon Presiden Ganjar Pranowo menyatakan, pasangan Ganjar – Mahfud akan mengutamakan pembangunan sistem kesehatan nasional berbasis promotif dan preventif, dibandingkan kuratif.
Ganjar menjelaskan hal itu saat berbicara pada Debat Kelima Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Debat yang menghadirkan tiga Capres, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Ganjar menjelaskan, preventif adalah usaha paling bagus untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, seperti bergaya hidup sehat, berolahraga, dan mengonsumsi makanan sehat.
Hal ini, lanjutnya, sangat membantu politik kesehatan yang akan dikembangkan. Setelah itu, kata dia, menciptakan akses kesehatan yang merata, yaitu 1 Fasilitas Kesehatan 1 Desa dan 1 Tenaga Kesehatan (Nakes) perlu dibangun di seluruh Indonesia.
Akses yang merata ini bisa diakses masyarakat seperti para ibu, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat adat yang berada di daerah terisolasi.
Selain askes kesehatan yang merata, Ganjar – Mahfud akan membangun sistem pendidikan yang dilengkapi akses yang lebih baik dan merata, lebih inklusi, dan kurikulum yang dijalankan baik, termasuk memperhatikan nasib guru dan dosen.
“Jika ini berjalan baik, penyandang disabilitas dan perempuan tidak akan mendapat agar tidak mendapat diskriminatif,” tegas Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menyebut, setelah pembangunan kesehatan dan pendidikan, Ganjar-Mahfud akan menggenjot pembukaan lapangan pekerjaan baru sebagai respons keterampilan dan pendidikan yang telah dibangun dengan upah yang lebih baik.
Paslon Nomor 3 itu memberi perhatian kepada permintaan buruh untuk merevisi UU Cipta Kerja.
“Kemarin, kami bertemu dengan buruh dan mereka meminta tolong Pak segera di-review UU Cipta Kerja, karena ini yang perlu mendapat keseimbangan dengan nasib kami,” ujarnya.
Naikkan Anggaran hingga 10 Persen
Ganjar Pranowo mengusung gagasan ‘Kesehatan Semesta’ yang disebutnya sebagai One Health. Dengan konsep itu, terdapat upaya holistik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat mulai dari promotif-preventif, tidak sekadar kuratif.
Ganjar menegaskan kesehatan semesta ini juga melingkupi unsur kehidupan manusia dan ekosistemnya, terdapat juga kesehatan hewan. Belakangan, tegasnya, terdapat gejala zoonosis yang bisa mempengaruhi ekosistem kesehatan manusia.
Di sisi lain, konsep Kesehatan Semesta menurut Ganjar, dilakukan mulai dari tingkat terkecil, upaya promotif dan preventif yang bisa dilakukan orang per orang. “Mulai dari olah raga, makanan sehat, hingga fasilitas kesehatan terdekat dengan tenaga kesehatan yang mumpuni di setiap desa,” katanya.
Untuk melakukan itu semua, Ganjar menegaskan komitmen politik kesehatan dimulai dari mengubah formula anggaran kembali seperti sebelumnya, dipatok 5%-10%.
Ganjar menegaskan, dalam kesehatan preventif atau pencegahan jauh lebih penting. Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan harus bisa mencapai ke desa-desa untuk memberi sosialisasi ke masyarakat.
Mantan gubernur Jawa Tengah ini pun menjelaskan sudah menyiapkan program 1 Desa, 1 Fasilitas Kesehatan, dan 1 Tenaga Kesehatan. Meski demikian, lanjutnya, perlu anggaran yang tidak sedikit.
Dia pun merasa pengaturan anggaran kesehatan kini tidak memungkinkan peningkatan anggaran kesehatan yang signifikan. Padahal, Ganjar ingin meningkatkan hingga 10% dari APBN.
“5%-10% bisa jauh lebih baik,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Ganjar ingin mengembalikan aturan UU Kesehatan seperti sebelum direvisi pada 2023. Lebih lanjut, dia ingin menguatkan peran posyandu dan dasawisma. Pemerintah, lanjutnya, akan mendampingi setiap kebijakan yang ada.
Meski demikian, Ganjar menekankan pentingnya pemerintahan mengatur politik anggaran. Oleh sebab itu, peningkatan anggaran kesehatan ini bisa dilakukan secara bertahap.
Ganjar menekankan akan menyeimbangkan anggaran kesehatan di bidang promotif dan preventif untuk meningkatkan angka harapan hidup rakyat Indonesia.
Ganjar menyampaikan hal itu merespons pertanyaan panelis perihal angka harapan hidup rakyat Indonesia yang rendah dibanding usia harapan hidup negara lain di kawasan Asean.
World Population Prospect tahun 2022 menyebut bahwa angka harapan hidup manusia Indonesia berada di nomor 10 dari 11 negara di kawasan Asean, karena kebijakan dan anggaran kesehatan lebih kuratif (pengobatan) dibanding promotif dan preventif.
Menurut Ganjar, anggaran pembangunan kesehatan sebesar 5% hingga 10% dari APBN untuk memastikan layanan kesehatan akan jauh lebih baik dengan memperhatikan prinsip promotif dan preventif.
“Setelah promotif dan preventif, kemudian fasilitas kesehatan dibangun di setiap desa yang dilengkapi tenaga kesehatan, hanya memang anggaran kesehatan sebelumnya terpotong,” ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan bahwa untuk meningkatkan usia harapan hidup rakyat Indonesia juga dibutuhkan layanan kesehatan yang baik, hiburan yang baik, dan budaya yang baik.
“Di samping itu mereka juga berharap layanan baik maka kami senang, maka harus dapat pelayanan kesehatan yang baik,” ujarnya.
Untuk itu, Ganjar-Mahfud akan menggerakkan kekuatan di tengah masyarakat untuk turut serta meningkatkan usia harapan hidup seperti posyandu, dasawisma, rukun tetangga (RT).
“Posyandu, dasawisma, RT menjadi kekuatan yang luar bisa, di samping peran pemerintah, persentase anggaran kesehatan secara bertahap,” lanjutnya.
Ganjar menambahkan, bahwa promotif dan preventif jauh lebih baik, kalau tidak biaya akan habis untuk menangani orang sakit.
“Tapi kalau bisa mencegah, maka ini yang bisa membuat manusia bisa lebih sehat. Jadi anggaran kesehatan bisa ke formula awal, dan ciptakan upaya promotif dan preventif,” tegasnya.
Perlu Didukung Politik Anggaran
Tetapi Ganjar Pranowo, mengatakan pula bahwa untuk merealisasikan pelayanan kesehatan yang baik, harus ada dukungan melalui politik anggaran.
Dengan politik anggaran, kata Ganjar, maka akan ada persentase yang harus disiapkan agar anggaran untuk kesehatan bisa cukup dan terpenuhi.
“Tentu ini bisa kita lakukan scara bertahap, itulah program yang cukup komprehensif dalam menyelesaikan, bagaimana harapan hidup bisa lebih panjang,” kata Ganjar
Kalau tadi di awal pembuka, lanjut Ganjar, disampaikan harus preventif dan promotif, perwujudannya dalam bentuk pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan, minimal untuk diri sendiri. Semisal berolahraga, makan sehat, hidup yang sehat, itu menurutnya adalah hal paling baik.
Barulah pada tahap berikutnya, Ganjar menambahkan, memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa.
“Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, satu desa, satu faskes (fasilitas kesehatan), dan satu nakes (tenaga kesehatan),” paparnya.
Ganjar menyayangkan dalam anggaran sebelumnya presentasi anggaran kesehatan yang harus dialokasikan dipotong. Untuk itu, ke depan anggaran kesehatan harus dikembalikan pada persentase 5%-10%.
Menurutnya, persentase tersebut jika dipastikan melalui politik kesehatan, maka layanan kesehatan yang diterima masyarakat bisa lebih baik.
Jika bicara angka harapan hidup, maka masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan yang baik, masyarakat harus memperoleh hiburan yang baik, dan disini peran budayawan bisa membantu untuk membahagiakan masyarakat.
“Maka pada saat itu ada juga keinginan dari masyarakat, kami juga perlu mendapatkan layanan yang baik, maka ketika kami bisa mendapatkan layanan yang baik, kami merasa nyaman, kami senang dan hidup kami akan lebih panjang,” jelas Ganjar.
Jika ini didukung oleh peran penting posyandu, peran dasawisma, peran kelurahan, RT (Rukun Tetangga), yang bisa menjadi kekuatan luar biasa.
“Disamping tentu saja pemerintah mendampingi setiap kebijakan yang ada,” tegasnya.
Stop Pernikahan Dini
Ganjar Pranowo juga menyampaikan penilaiannya tentang program “Makan Siang dan Susu Gratis” pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran kurang efisien untuk menurunkan angka stunting hingga angka kematian ibu (AKI) maupun angka kematian bayi (AKB).
Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Prabowo apakah dirinya setuju program makan siang dan susu gratis untuk memenuhi gizi ala Prabowo-Gibran yang disebut mampu menekan AKI-AKB, kemiskinan serta stunting di Indonesia.
Lantas Ganjar secara lantang menjawab program tersebut adalah salah satu upaya yang cukup bagus, tetapi kurang efektif.
“Kalau bapak kasih gizi kepada ibu hamil ah baru setuju. Nanti setelah itu dia akan lahir ibunya selamat karena diperiksa, tadi bapak sampaikan sudah bagus pak tadi pertama, AKI AKB akan turun kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh,” jelas Ganjar.
Pria kelahiran Karanganyar Jawa Tengah itu mengatakan pencegahan stunting bisa dilakukan sejak sebelum pernikahan atau pranikah. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin bisa dilakukan di klinik atau Puskesmas, meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, kadar Hemoglobin, serta lingkar lengan atas.
Perencanaan kehamilan dengan pemeriksaan status kesehatan, maupun pemeriksaan kandungan saat hamil bisa mengantisipasi lahirnya anak yang terdampak stunting.
“Jadi, mengatasi stunting sejak ibu hamil bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan si calon pengantin perempuan laki-lakinya juga maka dia siap menikah ya,” ucap Ganjar.
Pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu cara untuk mengurangi gizi buruk atau stunting. Perlunya edukasi dan pemahaman dari pemerintah serta lintas sektoral kepada masyarakat mengenai hal-hal tersebut.
“Maka jangan menikah dini. Baru hamil periksa rutin kasih gizi insyaallah pak itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat yang kuat dan kemudian kalau itu kurang gizi ah baru bapak bener tadi pak. Kasih gizi yang baik agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas,” pungkas dia.
Sebagai informasi, debat capres kali ini akan mengambil tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.
Tak Cukup Makan Gratis
Ganjar Pranowo juga menilai bahwa pencegahan stunting tidak cukup hanya dengan pemberian makan gratis untuk anak. Namun juga harus memperhatikan faktor lain, salah satunya kasus anemia pada remaja putri.
Hal itu dia sampaikan ketika merespon pernyataan Prabowo Subianto soal strategi pencegahan stunting dalam debat capres kelima yang berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta pada Minggu (4/2).
Ganjar menyebut, anemia pada remaja putri bisa berdampak pada kasus stunting. Anemia yang terjadi pada masa remaja akan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit di usia dewasa serta berisiko melahirkan generasi yang bermasalah gizi.
“Bapak harus lihat perempuan Indonesia, remaja Indonesia, itu sebagian anemia. Perhatikan itu dulu,” kata Ganjar saat merespon pernyataan Prabowo.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pencegahan stunting juga perlu diawasi sejak sebelum masa pernikahan. Ganjar menekankan pentingnya memperhatikan usia saat ingin menikah.
“Kalau itu sudah, maka dia menikah perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini, adalah menjadi ukuran dimana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik,” katanya.
Selain itu, diperlukan pula pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin. Meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, kadar Hemoglobin, serta lingkar lengan atas.
Perencanaan kehamilan dengan pemeriksaan status kesehatan, maupun pemeriksaan kandungan saat hamil bisa mengantisipasi lahirnya anak yang terdampak stunting.
“Kalau itu sudah diperiksakan ke dokter ke rumah sakit dan rutin itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya,” sebutnya.
Sebagai informasi, debat kelima capres sekaligus debat terakhir pilpres 2024 ini mengangkat tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan inklusi. Kemudian terdapat sub tema dari tiga tema besar itu, antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. (*)
Editor : Awaluddin Awe
