JAKARTA (HI) – Langkah Polri untuk mengamankan Ratna Sarumpaet yang berencana pergi ke luar negeri merupakan langkah yang tepat. Ratna Sarumpaet yang sudah mengaku berbohong sehingga membuat kegaduhan di masyarakat dan elit politik.
“Kebohongan (hoax) yang diciptakan Ratna Sarumpaet juga sempat memicu pihak dan tokoh tertentu untuk bereaksi dengan menggebu-gebu melakukan pembelaan, yang akhirnya kini berbalik menjadi kecaman,” kata Rr. Dewinta Pringgodani, SH, MH kepada harianindonesia.id hari ini di Jakarta.
Menurut Dewi, proses hukum harus dilakukan kepada Ratna Sarumpaet mengingat dampak yang ditimbulkan atas kebohongan yang diciptakan sudah cukup besar terutama di tengah suasana politik Pilpres 2019.
“Kebohongan tersebut sempat menimbulkan rasa curiga terhadap pihak tertentu terutama lawan politik yang menjadikan dinamika politik menjadi keruh dan tidak sehat,” kata wanita cantik kelahiran Solo, Jawa Tengah ini.
Karena itu langkah Polri yang dengan cepat membuktikan bahwa Ratna Sarumpaet bohong sangat tepat. “Namun sebaiknya langkahnya tidak berhenti hanya pada pembuktian kebohongan tersebut, namun harus dilanjutkan dengan proses hukum dan mengungkap motif dan dugaan-dugaan lain yang bisa menyertai kebohongan tersebut. Kemungkinan bahwa kebohongan dan pengakuan Ratna Sarumpaet tersebut hanya untuk menutup kebohongan lainnya bisa diselidiki juga,” tegas Dewi.
Dia mengatakan kecurigaan terhadap kebohongan Ratna Sarumpaet yang dapat dibongkar dalam waktu cepat adalah kebohongan yang menutupi kebohongan lainnya layak untuk dicermati. Dan hal ini bisa diungkap jika proses hukum dilakukan.
Menurutnya, dukungan dari Prabowo Subianto kepada Polri untuk memproses hukum penyebar kebohongan, setelah kebohongan Ratna Sarumpaet terungkap adalah sikap yang patut diapresiasi, walaupun sebelum Prabowo Subianto sempat membela Ratna Sarumpaet. “Polri diharapkan juga melakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku kebohongan (hoax) lainnya terutama yang berdampat besar dan menjadi kegaduhan,” ujarnya.
“Ratna Sarumpaet harus diproses hukum, hoax harus dicegah supaya tidak terjadi lagi di Indonesia. Dinamika politik Pilres 2019 harus berorientasi pada Program-Program Kerja yang menarik minat publik, bukan dengan simpati atas permainan menjadi korban (playing victim),” Dewinta Pringgodani menambahkan.
Zaidina Hamzah
