Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Deputi 5.0 TPN Ganjar-Ahmad Widjajanto memberikan keterangan pers usai menyaksikan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati di Posko Media Centre TPN Ganjar-Mahfud Jalan Cemara 19 Menteng Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023). (Foto : HI/Donny Magek Piliang)
JAKARTA, Harianindonesia.id – Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sampai hari ini masih sangat menghormati Jokowi sebagai Presiden, terkait dinamika Pilpres 2024.
Demikian penegasan Ahmad Basarah saat menanggapi pertanyaan wartawan tentang sikap Megawati terhadap Jokowi ditengah hiruk pikuk perjalanan Pilpres 2024.
“Bahkan Ibu Mega meminta semua kader tanpa kecuali untuk tidak menyampaikan perkataan dan ucapan yang menyudutkan Haji Joko Widodo. Itu perintah beliau,” ujar Ahmad Basarah usai mendengar pidato politik Megawati di Rumah Media Centre TPN Ganjar-Mahfud Jalan Cemara 19, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).
Menurut Basarah, Megawati berhasil memposisikan diri Jokowi sebagai yang dihormatinya karena terbiasa memandang permasalahan negara dari sudut kenegaraan. Begitu juga sebaliknya melihat permasalahan politik dari kacamata partai politik.
“Makanya, sampai saat ini, dalam pandangan kenegaraannya Megawati masih tetap menempatkan Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, kepala negara, chief of diplomat bangsa Indonesia, Panglima Tertinggi Tentara Nasional dan lain lain dan lain lainnya.” ujarnya.
Padahal, dalam dinamika Pilpres yang berkembang rakyat sudah bisa melihat terjadinya drama politik. Sebutlah misalnya dalam hal penurunan baliho Ganjar-Mahfud.
“Itu tegas (sikap Megawati membela Jokowi). Bahkan Ibu Mega sampai menangis membela pak Jokowi dari orang yang menghujat dengan perkataan yang tidak pantas,” urai Ahmad Basarah.
Tetapi, kata Ahmad Basarah pula, sebagai Ketua Partai Politik beliau memegang teguh aturan Kontitusi. Bahwa wewenang pencalonan presiden dan wakil presiden adalah ranahnya partai politik.
Pasal 6 A ayat 2 UUD 45 mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan dari partai politik sebelum pemilihan umum dimulai.
“Artinya ranah Pilpres ini adalah ranahnya partai politik. Dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Partai, ya tentu Ibu Mega yang berhak menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden dari PDIP,” papar Basarah.
Tetapi setelah menyampaikan sikap Megawati terhadap Presiden Jokowi, dia balik mempertanyakan bagaimana pula seharusnya sikap Jokowi terhadap Ibu Mega dan PDIP dalam statusnya sebagai kader utama yang telah mendapatkan privilage sangat luar biasa dari PDIP.
Seharusnya, kata Ahmad Basarah, Jokowi harus pula memintakan pendapat kepada Megawati pada saat akan mengusulkan siapa calon presiden dan capres yang akan dia usung.
“Itu adalah etika dan tata krama sebagai kader PDIP yang sudah terbentuk sejak lama. Semua kader sudah tahu tentang prosedur partai itu,” ujar Basarah.
Demikian juga halnya dengan Gibran Rakabuming Raka yang kemudian menjadi Cawapres Prabowo Subianto juga tidak pernah meminta pandangan dan pendapat dari Megawati sebagai Ketua Umum Partai.
Termasuk Bobby Nasution, menantu Jokowi yang kemudian mendukung pencawapresan adiak iparnya, Gibran Rakabuming Raka, seharusnya menyampaikannya terlebih dahulu kepada Ibu Megawati.
Jika pun kemudian Jokowi dan keluarganya memutuskan mengusulkan capres dan cawapres lain, tegas Ahmad Basarah, tentukanlah sikap terhadap kepartaian di PDIP.
“Kembalikan KTA Partai dan partai pasti akan memproses sesuai aturan organisasi. Tidak akan mempersulit kok,” tegas Ketua DPP PDIP ini.
Tegakan Sendi Demokrasi
Sebelumnya Ahmad Basarah bersama Deputi 0.5 TPN Ganjar-Mahfud Andi Widjajanto mendengarkan pidato politik Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri bersama wartawan. Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan Press Conference dengan Ahmad dan Andi.
Ahmad Basarah, mengatakan, pidato Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyiratkan keinginan agar agenda Pilpres dan Pemilu 2024 bisa menegakkan sendi-sendi demokrasi yang berdasarkan Pancasila.
“Itu merupakan pidato hati nurani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan secara langsung ke seluruh rakyat Indonesia setelah melakukan kontemplasi,” kata Ahmad Basarah.
Menurut Ahmad Basarah, Megawati menyampaikannya pesan moralnya sebagai anak bangsa, sebagai Presiden RI ke 5 dan juga sebagai peserta pemilu selaku Ketua Umum DPP PDIP.
“Agenda pilpres dan pemilu harus bisa menegakkan sendi-sendi demokrasi berdasarkan Pancasila. Saya katakan ini sebagai tuntutan akal sehat dan kebenaran hakiki,” kata Ahmad Basarah.
Menurut dia, dalam pidatonya, Megawati menyampaikan keprihatinan yang telah terjadi dan mungkin akan selalu terjadi ke depan dalam kehidupan demokrasi dan hukum Indonesia ke depan.
Salah satunya adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/PUU-XXI/2023 yang memang kontroversi. Yang kemudian oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan tegas menyatakan telah terjadi pelanggaran etik berat sehingga diputuskan memberhentian ketua MK Anwar Usman.
“Kolusi dan nepotisme adalah praktik yang harus dilawan dalam masa reformasi. Praktik KKN harus dihentikan dalam gerakan reformasi,” kata Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI.
Ahmad Basarah mengatakan, konstitusi sebagai visi besar bangsa Indonesia didesain oleh founding father atau bapak pendiri bangsa sebagai dasar mendirikan negara Indonesia untuk didedikasikan untuk bangsa dan negara. Bukan didedikasikan untuk keluarga dan satu kelompok.
Dia mengatakan, hakim konstitusi adalah penjaga konstitusi, juga harus bersikap sebagai negarawan. Jadi sudah jadi kewajiban moral bagi hakim MK untuk menjaga marwah konstitusional.
“Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Megawati mengajak masyarakat Indonesia juga berjuang untuk mengawal proses pemilu dan demokrasi. Rakyat harus berani menyuarakan hati nurani untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai cita cita bangsa Indonesia,” kata Ahmad Basarah.
Ahmad Basarah berharap mudah-mudahan pidato Megawati bisa menyemangati TPN Ganjar-Mahfud agar bisa menjaga nilai-nilai bangsa Indonesia dan memegang etika berbangsa dan bernegara Indonesia.(*)
Awaluddin Awe
