Tamiang Layang, harianindonesia.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah, Ariantho S. Muler mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Kerja (Rakor) bersama Pemerintah Daerah membahas tentang Pajak dan Retribusi Bartim, Kamis (10/06/2021).
Kegiatan rapat tersebut dipimpin langsung oleh, Ariantho S. Muler diikuti anggota DPRD, serta dihadiri pihak eksekutif beserta jajarannya yang lain.
Dalam rapat, pihak DPRD ingin mengetahui apa-apa yang menjadi kendala dan sejauh mana jumlah dari pajak serta retribusi kita yang belum masuk daerah, ucap Ariantho.
“Ariantho menjelaskan, ada 3 sektor pajak yang menjadi kendala yakni, dari sektor pelabuhan pemda Bartim, BPJS dan dari sektor penerangan jalan (PJ)”.
Yang mana disektor pelabuhan pada saat ini kita tidak bisa mengelolanya, karena masih akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan RI, mungkin di bulan Juli 2021 akan ada rapat koordinasi antara esekutif, legislatif Bartim dan pihak Direktorat Jenderal Perhubungan.
“Nanti setelah pungutan disektor pelabuhan ini sudah berjalan berdasarkan undang-undang yang berlaku bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal bagi pemda Bartim”.
Kemudian, terkait dengan BPJS informasi dari pak Sekda Bartim disaat rapat tadi, beberapa nilai klaim yang cukup besar, sehingga pada saat ini belum bisa diselesaikan. Sehingga nanti mungkin direncanakan oleh badan musyawarah yang akan menyusun jadwal DPRD memfokuskan untuk penyusunan agenda DPRD bersama eksekutif, agar dilaksanakan rapat koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD dan pihak BPJS juga pada bulan Juli 2021.
Selanjutnya, disektor pajak yang belum maksimal penerimaannya dari sektor penerangan jalan (PJ). Sehingga pada bulan Juli 2021 juga akan kita rencanakan rapat koodinasi antara seksekutif, legislatif dan pihak PLN terkait.
“Di dalam 3 hal sektor pajak ini nanti, kita lihat yang mana akan menjadi prioritas, maka itu lah yang akan kita dorong semaksimal mungkin sebagaimana mestinya”, tegas Ariantho. (Snn).
