TANJUNGBALAI, harianindonesia.id – Sejumlah pedagang di pasar bahagia Kota Tanjungbalai mengadukan nasib mereka kepada DPRD agar dapat Jalan masuk ke Pasar bahagia di lebarkan.
Adapun pengaduan para pedagang ke DPRD Rabu, (23/10)kemarin berjumlah puluhan orang yang datang merasa keberatan penyebabnya ada bangunan tapak meja baru di tambah di badan jalan, mengakibatkan jalan lintas selama ini sulit di masuki.
Saat para pedagang memasuki ruang Aula Dewan Tanjungbalai yang di sambut beberapa DPRD salah satu Rusnaldy mengatakan, ” penyebab ricuhnya pedagang pasar bahagia bangunan tambah meja itu harus di hentikan, akan tetapi pedagang bukan hanya persoalan ini aja, bahkan sudah berulang kali para pedagang mengeluh ada yang tak dapat meja berjualan, tak dapat kios, bila di perkirakan masalah ini hampir tiga tahun tidak dapat di selesaikan. ”
Maka lanjut Rusnaldy, ” dinas disperindag yang membidangi fungsi tugasnya harus dapat di selusuri ke lokasi, jangan hanya dinas bersangkutan tidak berfungsi, karena kita sudah sidak dilapangan pasar bahagi sangatlah sembraut,pedagang kain ada berdampingan dengan pedagang ayam, ini harus dapat di tertibkan,” ucapnya.
Kiranya lanjut Rusnaldy, ” saya berharap jangan saling menyalahkan bagi para pedagang,bila dibawa dengan emosi nantinya tak selesai masalah, herannya pajak sudah di bangun, tapi para pedagang tetap kekurangan tempat lokasi untuk jualan” pungkasnya.
Leiden Butar Butar fraksi PDI Perjuangan menyebutkan, ” pedagang pasar bahagia Tanjungbalai, topik persoalan ini dinas disperindag, jangan pedagang tumpang tindih,
kepada para pedagang agar dapat mentaati peraturan Pemerintah, bila tidak mampu dinas perindag petugas lapangan yang tidak mampu itu diberhenti aja, ”
Dikatakannya lagi, mengenai jalan yang baru di bangun meja dengan menambah bangunan, Pemerintah Kota dapat membelinya bukan untuk jalan di persempit,bila perlu para pedagang disana dapat tersahuti, jaga pedagang jangan menimbulkan keributan, ” tukasnya.
Oleh karenanya, pinta Leiden petugas dinas yang dihunjuk , kuncinya Pemerintah harus jujur terhadap para pedagang, dan pedagang juga harus dapat menyadari dalam peraturan, dan satu lagi Pegawai dinas perindag harus diadakan penyegaran, ” ungkap Leiden.
Disperindag yang di wakili A. Ginting mengakui, ” pasar bahagia sangat sembraut, di tahun 2013 ada pedagang tidak mendapat hak sewa, maka bersama organisasi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Tanjungbalai,yang menjembatani dari pemerintah untuk para pedagang.
Ketua APPSI Tengku Adlin menegaskan, ” dampaknya tudingan soal penambahan bangunan meja bagi pedagang di lapangan,kami sudah koordinasi kepada pihak Pemko Tanjungbalai saat itu di bulan Agustus 2019 Bersama Sekda (lama) Halmayanti didampingi oleh Nurmalini Marpaung, dari hasil pertemuan kami mendapat respon untuk penambahan meja bagi pedagang yang tidak dapat tapak jualan, maka mereka melakukan penambahan tapak meja,”
Lanjut Tengku Adlin, “para pedagang yang tidak dapat tapak jualan, untuk itu agar dapat pedagang berjualan, menyoal lokasi yang dibangun tentang meja itu, kita hanya sangat prihatikan bagi pedagang yang belum dapat tapak meja jualan, itupun pedagang secara swadaya membangun meja tersebut, ”
Dikatakan, ” ketua APPSI kami bukan apa apa,hanya membantu para pedagang yang tidak mendapatkan tempat lagi,soal keberatan lokasi yang dibangun di badan jalan itu pihak APPSI sudah koordinasi dengan Pemerintah setempat ,” tandasnya.
Asisten II Ekonomi sosial dan Pembangunan ( Eksosbang) Pemerintah Kota Tanjungbalai Zainul Aripin kesempatan ini mengatakan, ” pajak pasar bahagia bagi pedagang disana harus saling mengerti, kalau ribut seterus seperti benang kusut, ”
Selanjutnya kata Zainul Aripin permasalahan hanya tapak bangunan meja yang menghalangi bagi pedagang lainnya hingga timbul keributan, maka kita harus membangun pos penjagaan nantinya, agar jangan pedagang jadi sembraut, karena pedagang hanya untuk mencari nafkah kehidupan masing masing ini perlu mencari solusi agar pedagang terayomi, jelas Asisten. (Auda)
