Foto ilustrasi Rumah Gadang Minang yang sampai saat ini masih kokoh berdiri. (Foto : kredit)
JAKARTA, Harianindonesia.id –
Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Asrinaldi menyebutkan Pemerintah memang perlu memberi penghargaan bagi daerah Sumbar yang memiliki peran penting dalam perjalanan Republik Indonesia, contohnya sebagai Daerah Istimewa (DI) seperti Daerah Istimewa Aceh dan DIY.
“Sebab bicara peran Sumbar dan tokohnya dalam pergerakan sejarah kemerdekaan dan pasca kemerdekaan adalah sangat penting dan strategis. Sebab itu, saya kira perlu Pemerintah memberikan penghargaan bagi daerah Sumbar,” kata Asrinaldi melalui pesan tertulis kepada Harianindonesia.id, Minggu (17/12/2023).
Guru Besar Politik Unand ini dimintakan pandangannya terhadap pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang (UNP), Ahad.
Pada kesempatan itu, Mahfud yang juga menjadi Cawapres NU-3 memaparkan kembali atau menyegarkan kembali pikiran tentang peran penting tokoh Sumbar dalam perjalanan Republik sejak masa menjelang kemerdekaan sampai masa kemerdekaan.
Sumbar, kata Mahfud, adalah penyelamat Republik Indonesia dari kekosongan kekuasaan pasca proklamasi Kemerdekaan. Setelah Ibu Kota Republik pindah ke Yogyakarta, dan Presiden Soekarno ditangkap, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.
“Sehingga tak ada kekosongan Pemerintahan yang berpotensi diambil alih oleh Pemerintah penjajahan Belanda. Sumatera Barat ini penyelamat Republik,” kata Mahfud saat orasi ilmiah.
Peran penting Sumbar lainnya, yakni secara intelektual telah membangun integrasi ke-Islaman dengan nasionalisme ke-Indonesiaan. Cendekia nasionalis dan agamis banyak lahir di Tanah Minang ini.
“Buya Hamka, Mohammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak lagi intelektual lainnya yang mengihiasi pemikiran dan perjuangan bangsa ini,” ungkap Mahfud.
Karena itulah, Mahfud mengajak anak muda, utamanya mahasiswa untuk bersetia dan selalu membela negara.
“Dari manapun asal kalian, setialah kepada Republik Indonesia. Dari Sumatera Barat inilah, 19 Desember jadi Hari Bela Negara,” ajak Mahfud.
Harus Dikonkretkan
Tetapi Asrinaldi menyayangkan sikap pemerintah terhadap Sumbar masih berbeda atau masih dalam sebatas wacana lisan saja.
Padahal, kalau dirunut sejak awal apa yang diberikan daerah Sumbar terhadap Republik ini adalah sangat besar dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan Pemerintah Republik Indonesia.
“Dalam konteks sumbangan sejarah Sumbar terhadap Republik Indonesia masih belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Contohnya prakarsa pembentukan PDRI,” ujarnya.
Seharusnya, kata Asrinaldi, Pemerintah wajar memberikan status Daerah Istimewa bagi Sumbar seperti Aceh dan DIY. Malah, pada UU dalam pembentukan UU Sumbar tidak mencantumkan status itu sama sekali.
Pemerintah, tegas Asrinaldi, perlu mengkaji kembali kebijakannya terhadap peran penting Sumbar itu, dan memberikan pengakuan terhadap peran tersebut. Sehingga masyarakat Sumbar merasakan kehadiran negara dalam sejarah daerahnya.
Tetapi upaya itu, juga tidak serta merta harus datang dengan sendiri dari pemerintah. Perlu juga prakarsa dan inisiatif dari tokoh Sumbar saat ini untuk menuntut hak istimewa tersebut.
“Saya kira poinnya adalah pak Mahfud telah membukakan jalan bagi tokoh Sumbar untuk meminta ulang kebijakan khusus terhadap Sumbar dan sejatinya harus dilakukan oleh para tokoh Sumbar saat ini,” pungkas Guru Besar Politik Unand ini. (*)
Awaluddin Awe
