PROF ASRINALDI
JAKARTA – HARIANINDONESIA.ID :
Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Andalas Padang Prof Asrinaldi menilai kemenangan Paslon 02 yang tercermin dari hasil hitung cepat lebih mencerminkan kedigdayaan Presiden Jokowi ketimbang gerakan demokrasi dan semangat perubahan.
“Saya lebih melihat faktor kemenangan Paslon 02 dipengaruhi oleh kedigdayaan Presiden Jokowi, bukan mencerminkan semangat demokrasi dan semangat perubahan,” ujar Asrinaldi dalam jawaban voice note nya kepada Harianindonesia.id, Rabu (14/2/2024).
Asrinaldi ditanyakan fenomena kemenangan Paslon 02 pada Pilpres yang baru saja dilaksanakan dengan melibatkan 204,8 juta pemilih dari 820 ribu TPS di 28 Propinsi se Indonesia.
Menurut Pakar Ilmu Politik ini, dilihat dari semangat demokrasi yang dibangun oleh kalangan perguruan tinggi, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menjelang Pilpres maka kemenangan Paslon 02 dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi tersebut.
“Ini hasil pemilihan kontraproduktif dari kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat yang mendorong Pilpres berjalan demokratis,” tegas Asrinaldi.
Oleh sebab itu, Asrinaldi lebih cenderung berpendapat kemenangan Paslon 02 lebih ditentukan oleh kedigdayaan Presiden Jokowi melalui penggunaan instrumen negara dan berbagai fasilitas negara lainnya.
Sebagai contoh, Asrinaldi menyebut jauh sebelum pemilihan dilakukan publik sudah mendengar adanya isu ketidaknetralan aparat dan penggunaan bansos sebagai alat komunikasi politik dengan rakyat.
Selain itu, Presiden juga sempat menyatakan keberpihakannya terhadap paslon Pilpres tertentu, yang secara kasat mata ditujukan untuk Paslon 02 yang notabene Cawapresnya adalah putera sulung Jokowi sendiri.
Dalam kaitan ini, sebut Asrinaldi pula, terbuka peluang bagi kedua paslon lain untuk menggugat hasil Pilpres 2024 karena ada indikasi keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemenangan Paslon 02 secara tidak langsung.
Namun, lanjutnya pula, untuk membuktikan adanya keterlibatan Presiden Jokowi terhadap pemenangan Paslon 02 harus dapat dibuktikan dengan bukti materil di persidangan Mahkamah Konstitusi.
Secara kasat rasa, kata Asrinaldi, keterlibatan Presiden Jokowi sudah diketahui oleh publik. Namun sebaliknya secara material, keterlibatan itu harus bisa dibuktikan secara kasat mata.
“Inilah yang perlu dilakukan oleh tim kedua paslon lain jika memang ingin melakukan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi nanti,” paparnya.
Pro Kemapanan
Pada bagian lain pendapatnya tentang hasil Pilpres 2024, Asrinaldi juga menyebut tidak mencerminkan dinamika demokrasi yang bergulir menjelang Pilpres dan semangat perubahan yang diusung oleh Paslon Anies Baswedan dan Muhaimin.
Hal ini terjadi karena populasi masyarakat pendukung perubahan jauh relatif lebih kecil dibanding kelompok yang pro kemapanan.
Dia menyebut bahwa paham perubahan itu secara teori politik hanya dikenal oleh kelompok berpendidikan dan berada diperkotaan.
Sementara mayoritas masyarakat lain yang masih berpendidikan rendah dan tidak memahami semangat perubahan itu.
“Mereka inilah yang kemudian disasar oleh kelompok Pro Kemapanan dengan cara cara politik praktis. Sehingga hasil Pilpres didominasi oleh kelompok pro kemapanan ini,” ujar Guru Besar Unand ini.
Tetapi keberhasilan kelompok Pro Kemapanan ini diindikasikan dengan cara cara yang tidak demokratis. Seperti terjadinya banyak kecurangan dan sikap aparat yang tidak netral menjelang dan pada saat Pilpres berlangsung.
Asrinaldi sepakat mengatakan bahwa fenomena Pilpres 2024 memang menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dipelajari mengingat dinamika yang berkembang di masyarakat, sama sekali tidak tercermin pada hasil Pilpres.
“Saya sebagai pengajar ilmu politik memang melihat fenomena ini patut untuk dipelajari lebih mendalam. Sebab terjadi status quo dan sikap masyarakat yang menginginkan perubahan,” katanya.
Jika status quo itu memang cerminan dari hasil Pilpres 2024 ini, kata Asrinaldi, maka perlu dikaji lebih mendalam aspek mana saja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menurut pemilih perlu dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran.
Atau sebaliknya, masyarakat menolak isu perubahan karena menganggap apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang sudah memuaskan mereka.
“Jadi poinnya disitu yang perlu kita kaji lebih mendalam. Supaya tergambarkan realitas politik yang tumbuh di tengah masyarakat yang sebenarnya,” imbuhnya lagi.
Editor : Awaluddin Awe
