ERICK THOHIR
Jakarta, HARIAN Indonesia.ID ‐ Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot 6 dari 11 direksi pada PT Pertamina (Persero) pada Jumat (12/6) kemarin.
Mereka adalah Direktur Hulu Dharmawan H. Samsu, Direktur Pengolahan Budi Santoso Syarif, dan Direktur Pemasaran Korporat Basuki Trikora Putra. Kemudian, Direktur Pemasaran Ritel Mas’ud Khamid.
Kemudian, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang, dan Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Heru Setiawan.
Jabatan mereka dari struktur dewan direksi Pertamina juga dihapus. Struktur direksi Pertamina kini hanya diisi enam jabatan, salah satunya diisi oleh Iman Rachman sebagai Direktur Strategi Portofolio and New Ventures. Iman sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Erick mengatakan ada tiga alasan kenapa dirinya merombak direksi Pertamina besar-besaran.
Pertama, terkait rencana besar holding BUMN. Ia ingin memastikan tiap BUMN fokus pada bisnis inti masing-masing sehingga kinerjanya bisa optimal dan membaik.
“Kedua, kami mau konsisten untuk restrukturisasi dan konsolidasi, dan ketiga, KPI (Indikator Kinerja Utama) yang baik,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jumat (12/6) seperti dikutip CNNIndonesiacom
Untuk itu, ia akan memastikan tiap direktur holding BUMN tidak lebih dari enam orang di mana seluruh unit usaha di Pertamina akan digabung.
“Apa yang terjadi di Pertamina? Itu nanti ada holding, bukan super holding. Jangan salah loh,” ujarnya.
Setelah melakukan perombakan, Erick pun menjamin tak ada “raja-raja kecil” lagi di Pertamina. Katanya, ada anak usaha Pertamina yang memaksa untuk menggelar RUPS sebelum RUPS induk usahanya.
“Sudah ada edaran, anak-cucu holding (Pertamina) itu harus dikonsolidasikan. Saya pastikan tidak ada raja-raja kecil lagi,” ungkapnya.
Sejak awal menjabat, Erick gencar merombak jajaran pejabat pada perusahaan BUMN. Beberapa di antaranya termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Singgung PLN
Tak hanya Pertamina, Erick juga menaruh perhatian pada PT PLN (Persero). Ia berharap perseroan meningkatkan efisiensi operasional dengan mempertahankan layanan. Bahkan, ia sempat menyindir dengan ungkapan main proyek saat membahas soal belanja modal (capex) perusahaan setrum negara tersebut.
Ia meminta alokasi capex PLN tahun ini yang mencapai Rp100 triliun, dipotong 30 hingga 40 persen. Ia menduga anggaran capex kadang bisa dipakai untuk proyek tidak jelas supply chain dan kebutuhannya.
“Ini salah satu capex PLN yang kami tinjau. Mudah-mudahan tidak ada yang main proyek. Kalau ada nanti biasa lah kena batunya,” ujar Erick dalam konferensi pers, Jumat (12/6).
PLN sendiri kini tengah ramai diperbincangkan karena dugaan keluhan masyarakat soal kenaikan tagihan listrik pelanggan pascabayar. Namun, Erick membela PLN dalam kasus ini.
Ia mengatakan tagihan listrik masyarakat naik drastis karena pencatatan listrik yang umumnya dilakukan bulanan sempat tersendat pandemi covid-19 atau corona.
“Isu sekarang kok tagihan naik? Kan bukan naik, tapi dari yang (dicatat) bulanan, karena covid-19 jadi baru ditagihkan. Padahal, itu tagihan beberapa bulan jadi satu,” ujarnya.
SEVP Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono pun menjelaskan kenaikan tagihan listrik bukan karena peningkatan tarif.
Namun ada perubahan skema pencatatan meter kWh penggunaan listrik. Umumnya PLN menggunakan hitungan meter kWh pelanggan sesuai penggunaan listrik rata-rata pelanggan di bulan-bulan sebelumnya.
Di awal pandemi virus corona, perseroan melakukan pembatasan petugas di lapangan agar terhindari dari penyebaran virus. Untuk itu ketentuan baru akhirnya diterapkan.
Kendati demikian, ketentuan tersebut sudah diubah. PLN sudah menerjunkan petugas kembali ke lapangan.
Selain itu, kenaikan tagihan listrik juga tak lepas dari peningkatan pemakaian seiring kebijakan kerja di rumah (WFH). Dalam hal ini, penggunaan listrik warga meningkat untuk penggunaan AC, televisi, dan laptop yang lebih lama.
(Awe)
