“Karena pada dasarnya para pelaku ini biasanya menggunakan formulir dan formulir itu harus berjalan atau diserahkan di masing-masing lembaga berkali-kali dan berulang-ulang,” jelas Menkeu.
Kalau kita lihat penataan ekosistem logistik ini, Menkeu sampaikan bahwa proses bisnisnya akan dirapikan dan disederhanakan melalui single submission dan layanan pelabuhan serta perizinan.
Semua, menurut Menkeu, akan masuk di dalam platform dan melakukan bersama-sama perubahan di dalam bisnis prosesnya dan kemudian memadukan dalam 1 single submission system yang pasti akan sangat sangat mempermudah bagi para pelaku usaha.
NLE, tambah Menkeu, juga merupakan suatu platform dimana para pelaku seperti transportasi, shipping, bidang kepelabuhan, warehouse dan depo itu bisa masuk di dalam platform ini dan sharing sehingga tidak terjadi transaksi maupun proses yang repetitif.
“Sistem pembayaran tadi juga platform pembayaran dan perbankan akan masuk di dalam hal ini sehingga kita bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Himbara. Tadi kalau masalah platform kita berhubungan dengan Meteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, APRINDO. Dan untuk pengelolaan tata ruang karena pergerakan kontainer, loading, unloading, itu semuanya sangat menentukan efisiensi baik pergerakan maupun waktu maka tata ruang menjadi sangat penting, penataan pelabuhan tata ruang, penempatan depo kontainer dan pembentukan consolidated centre ini sangat penting,” jelasnya.
