Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Imam Priyono dan Direktur Komunikasi Online Tim Mahfud MD (MMD) Savic Ali tampil pada Konferensi Pers dan Diskusi berjudul Menanti Putusan MKMK dan Netralitas Aparat di Pilpres 2024 yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Oktober 2023. (Foto : Kredit MC TPN-GM)
JAKARTA, HARIANINDONESIA.ID –
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Imam Priyono mengatakan, pihaknya fokus pada langkah pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang satu putaran di Pilpres 2024, dan akan menghormati apapun keputusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
“TPN Ganjar-Mahfud akan menghormati apa pun putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Kami tetap fokus pada pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kami tidak akan sejengkal pun surut ke belakang,” kata Imam Priyono di Konferensi Pers dan Diskusi berjudul Menanti Putusan MKMK dan Netralitas Aparat di Pilpres 2024 yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Oktober 2023.
Menurut Imam, apabila putusan MKMK ternyata tidak sesuai harapan dan tidak bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, TPN Ganjar-Mahfud tidak akan melemah.
“Justru kami akan semakin bersemangat, kami tidak berubah dari visi kami bahwa permasalahan ini adalah soal bangsa,” kata dia.
Apa yang terjadi, kata Imam, posisi TPN Ganjar-Mahfud yakin akan selalu menang dan meyakini pada target-target yang telah ditetapkan.
“Kami akan tetap optimistis menang dalam satu putaran di Pilpres 2024,” pungkas Imam.
Ironis Hukum Jadi Alat
Sementara itu, Direktur Komunikasi Online Tim Mahfud MD (MMD), Savic Ali, menyampaikan kesedihannya di saat masa akhir jabatan Jokowi justru terjadi penunggangan hukum oleh kekuasaan untuk tujuan tertentu.
Padahal, kata Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) ini, satu hal yang jadi konsen gerakan reformasi 1998 adalah hukum. Yakni bagaimana hukum bisa mengembalikan rasa keadilan masyarakat.
“Saya sedih di akhir Jokowi, tren korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) menguat kembali. Hukum dipakai untuk tujuan tertentu,” kata Savic Ali di Konferensi Pers dan Diskusi berjudul Menanti Putusan MKMK dan Netralitas Aparat di Pilpres 2024 yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Oktober 2023.
Menurut Savic Ali, dalam kasus putusan MK No 90 PUU-XXI/ 2023 telah terjadi konflik of interes. Dimana Paman, Ketua MK Anwar Usman, meloloskan keponakannya, Gibran, melalui putusannya di MK.
“Saat itu saya sudah menebak dan yakin bahwa gugatan itu akan lolos sebab ada materi lain oleh penggugat lain sudah ditolak dan benar ternyata sore hari gugatan terakhir diputuskan diloloskan. Saya tidak kaget tapi sedih, sebab hal itu hanya mengonfirmasi bahwa benar bahwa hukum menjadi alat kekuasaan,” kata Savic Ali.
Menurut Savic, ada problem dalam putusan MK No 90 PUU-XXI/2023, dimana warna nepotismenya sangat kuat.
“Hal itu seperti yang banyak dibilang anak zaman sekarang keinginan terwujud karena Ordal alias orang dalam. Jadi putusan MK itu terjadi karena ada orang dalam,” kata dia.
Savic mengatakan, kondisi saat ini bangsa Indonesia sedang bertaruh benar untuk nasib Indonesia 10-20 tahun ke depan. Contohnya soal UU ASN yang menyebutkan miiliter aktif bisa menempati posisi pejabat ASN.
“Ketika banyak pejabat militer aktif menjabat posisi jabatan sipil maka bahwa yang digunakan adalah bahasa yang biasa dikuasai yakni bahasa milter,” kata Savic.
Menurut Savic, sekarang semangat reformasi sedang ditabrak oleh pihak yang berkuasa saat ini. Sangat kentara terlihat bahwa kalau bisa semuanya satu suara. Lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif harus satu suara menopang kekuasaan. Kalau itu terjadi maka tidak akan ada lagi demokrasi di Indonesia.
“Ironis Jokowi yang berasal dari sipil justru keluar dari semangat reformasi dan malah mengembalikan spirit militer. Bahkan di SBY yang milter saja tidak melakukan itu. Saya sangat kecewa dengan tidak ada kepekaan Jokowi soal ini,” kata Savic Ali. (*)
Awaluddin Awe
