AMBON, harianindonesia.id – Banyak proyek pembangunan di Maluku yang biaya pemerintah sering terkena masalah hukum. Dugaan terjadinya kerugian negara dalam pekerjaan proyek pemerintah selalu menjadi momok. Olehnya itu, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) sebagai salah satu asosiasi profesi siap memainkan peranan penting mengawal serta berusaha meminimalisir kemungkinan ada kerugian keuangan negara dalam pekerjaan proyek pemerintah.
Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Inkindo Maluku Antonio R Herrenauw kepada wartawan Selasa sore (6/8) di Gedung Sekretariat DPP Inkindo Maluku Jalan Sedap Malam, Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
“Kehadiran Inkindo Maluku adalah untuk menjawab tantangan serta bertujuan untuk mengawal semua kebijakan dan proses pembangunan dari pemerintah di Provinsi Maluku. Dimana agar semua dampak kerugian negara dapat diminimalisir seminim mungkin atau bahkan menjadi tidak ada sehingga implikasi hukum menjadi berkurang dalam praktek pelaksanaan proyek dilapangan,” ujarnya.
Herrenauw yang saat itu didampingi Wakil Sekretaris I Johnny L Metubun dan beberapa fungsionaris lainnya mengungkapkan, kehadiran Inkindo di Maluku adalah dalam rangka untuk menjalin kerjasama yang strategis dengan pemerintah baik pusat lewat instansi balai-balai yang ada di Provinsi Maluku maupun dengan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. Tujuannya agar program-program dari pemerintah pusat maupun daerah dapat dikawal secara maksimal sehingga dampak permasalahan dikemudian hari dapat teratasi dan tertangani dengan baik sesuai harapan akhir bahwa seluruh kegiatan proyek akan tepat sasaran juga tepat manfaat.
Namun sebagai asosiasi jasa konsultan di Maluku, Inkindo Maluku merasa bahwa eksistensinya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak pemerintah baik pusat maupun daerah.
“Padahal Inkindo Maluku sebagai wadah bergabungnya perusahaan-perusahaan jasa konsultan di Provinsi Maluku telah banyak melahirkan konsep-konsep serta gagasan-gagasan inovatif yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku secara umum,” tukasnya.
Ia katakan, Inkindo Maluku sebagai satu-satunya asosiasi profesi jasa konsultan di Maluku merasa perlu membangun kerjasama yang lebih erat lagi dengan pemerintah pusat dalam hal ini lewat balai jalan nasional, balai sungai dan balai cipta karya melalui pendanaan APBN dan Pemerintah Provinsi Maluku serta Pemerintah Kabupaten/Kota lewat pendanaan APBD.
“Kita perlu membangun relasi kerjasama yang lebih erat lagi dengan pihak pemerintah. Kami yakin Inkindo Maluku dapat berkolaborasi dengan program pemerintah maupun bersinergi dengan program pemerintah melalui jasa konsultasi bidang konstruksi maupun non konstruksi,” jelas Herrenauw.
DPP Inkindo Maluku berharap jasa konsultan sebagai organisasi yang melahirkan konsep olah pikir perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Inkindo dengan keberadaannya adalah untuk mencari solusi serta mengembangkan ide serta gagasan yang dapat dipakai pihak owner (pemerintah maupun swasta) di Provinsi Maluku demi maksud dan tujuan pembangunan yang lebih mensejahterakan warga masyarakat di Provinsi Maluku.
Ia beberkan Inkindo memillki peran stategis dalam proses pembangunan bangsa baik yang bersifat nasional kewilayahan maupun secara lokal (provinsi, kabupaten, kota) dimana perannya antara lain pertama, bahwa bangsa yang maju ditentukan oleh tenaga konsultan nasional yang baik dan profesional serta berintegritas.
Kedua, konsultan berperan dalam alih teknologi mulai tahap konsep, perencanaan, pengembangan proyek, desain, implementasi, operasi, pemeliharaan hingga rehabilitasi dan ketiga, konsultan merupakan faktor penentu dalam industrialisasi dan pembangunan ekonomi suatu negara.
“Oleh karena itu keberadaan jasa konsultasi lewat Inkindo Maluku sebagai satu-satunya organisasi konsultan khususnya di Provinsi Maluku seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pihak owner (pemerintah dan swasta) dalam upaya dan usaha untuk menjalin kerjasama strategis yang dapat dirasakan manfaatnya secara bersama,” harapnya.
Saat ini, Inkindo Maluku memiliki anggota aktif sebanyak 84 perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultasi. Dengan sumberdaya yang ada di Inkindo Maluku ini, menurutnya merupakan potensi yang sangat besar dalam berkolaborasi lewat kemitraan/partnership yang produktif dan efisien.
“Inkindo siap untuk melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan dan inovasi-inovasi lewat konsep, kajian, penyusunan dokumen-dokumen non konstruksi begitu juga perencanaan serta pengawasan konstruksi terhadap proses-proses pelaksanaan proyek-proyek strategis dari pemerintah baik pendanaan APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta APBN lewat balai-balai di Provinsi Maluku,” tandanya.
Dengan paparan tersebut, Herrenauw yakin keberadaan Inkindo Maluku dapat menjadi Mitra strategis pemerintah. Dengan fungsi dan tugas sebagai konsultan, Inkindo siap mengawal serta menjamin agar program-program pemerintah dapat terealisir secara maksimal serta tepat sasaran tanpa adanya permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku di negara Indonesia.
Inkindo Maluku, kata dia akan siap berkolaborasi serta selalu siap manakala dibutuhkan kapan saja baik untuk pekerjaan jasa konsultasi konstruksi maupun non konstruksi.
“Karena itu, akan menjadi sebuah kerugian jika para owner tidak mau memanfaatkan secara maksimal kemitraan dengan Inkindo di Maluku,” pungkas Herrenauw. (Imran)
