JAKARTA (Harianindonesia.id) – Prospek pengembangan Sumatera sebagai subtitusi pembangunan nasional harus berbasis empat program strategis.
“Jika kita bicara tentang bagaimana membangun dan mengembangkan Sumatera, maka saya berpandangan perlu membuat empat program prioritas saja,” papar Wakil Ketua Kadin Indinesia bidang PUPR dan Infrastruktur, Dr Innsanul Kamil saat berbicara pada Rakorwil Kadin Sumatera di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (1/12).
Rakorwil dibuka Ketum Kadin Indonesia Arsyad Rasyid dan diikuti oleh 10 Ketua Umum dan Pengurus Kadin di Sumatera berlangsung satu hari, dengan menampilkan pembicara, diantaranya adalah Wakil Gubernur Sumut H. Musa Rajekshah, S.Sos., M.Hum.
Rakorwil juga diisi oleh Pemateri dari Kadin Indonesia sendiri, seperti WKU Bidang Perdagangan Juan P Adoe, WKU Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz, WKU Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dan WKU Bidang PUPR dan Infrastruktur Insannul Kamil.
Rakorwil juga membahas masalah keorganisasian di KADIN. Sesi ini akan menampilkan pembicara, yakni WKU Kordinator Bidang Organisasi,Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki N Hanafi, WKU Organisasi KADIN Indonesia Eka Sastra, dan WKU Wilayah Sumatera Kadin Indonesia Tengku Zulham.
Dijelaskan Nanuk, panggilan akrab PR III Universitas Andalas Padang ini, keempat pilar tersebut adalah, pertama, bagaimana menjadikan Sumatera sebagai lumbung energi dan lumbung pangan nasional.
Kedua, memacu hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan dan sektor pariwisata
Ketiga, pemerataan pembangunan wilayah pesisir barat Sumatera dan daerah rawan bencana
Keempat, menjadikan Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.
Menurut Nanuk, keempat program strategis pengembangan Sumatera itu bisa dilakukan bersama sama oleh Kadin Sumatera dengan pemerintah daerah, sampai ke kabupaten dan kota.
WKU PUPR dan Infrastruktur Kadin Indonesia ini juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menggulirkan 17 proyek koridor Sumatera yang terdiri dari pembangunan jalan tol trans Sumatera (JTTS), jalan lintas, jalan akses, pelabuhan, jembatan dan sampai distribusi gas.
“Total investasi pembangunan infrastruktur koridor Sumatera ini mencapai puluhan triliun rupiah.” sebut Nanuk.
Potensi infrastruktur ini, menurut Nanuk, sangat membantu Kadin Sumatera dalam merealisasikan empat program utama pengembangan Sumatera nantinya.
Tetapi Nanuk memprihatinkan kondisi perusahaan jasa kontruksi yang tersertifikasi jumlahnya masih sedikit dibandingkan populasi yang ada. Hal ini, menurut dia, akan berpengaruh terhadap peranan dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan di bidang infrastruktur.
“Sebab, apapun, pemerintah tentu akan lebih memperioritaskan perusahaan yang sudah lolos sertisifikasi dan kompetensi tenaga ahlinya dalam distribusi pekerjaan kontruksi,” papar Nanuk lagi.
Dalam kaitan menunjang kemudahan perusahaan mendapatkan pelayanan sertifikasi dan kompetensi perusahaan jasa kontruksk, Nanuk meminta WKU bidang PUPR dan Infrastruktur agar melaksanakan proses sertifikasi perusahaan di daerah masing masing.
“Sertifikasi melalui Kadin ini perlu dilakukan untuk mengganti tugas dan fungsi LPJK Propinsi yang sudah dicabut oleh pemerintah,” pungkas Innsanul Kamil mengakhiri. (*)
Awaluddin Awe
