Potongan video yang memperlihatkan seorang warga mengusir Wabup Rahmad Hidayat dari kantor Wali Nagari Kapalo Hilalang, Jumat (12/9). Pengusiran ini terkait dengan kemarahan warga yang tidak diterima bupati JKA saat demo lalu. (Foto : Screenshoot video)
JAKARTA – Grup WA di Sumatera Barat dan luar Sumbar dikagetkan dengan beredarnya video pengusiran Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmad Hidayat dari kantor Wali Nagari Kapalo Hilalang Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (12/9/2025).
Dalam potongan video itu terlihat Wabup Rahmad Hidayat didampingi dua orang, satu sepertinya Wali Nagari dan satu lagi pejabat Pemda Padang Pariaman, duduk dibangku paling ujung arah video.
Sementara disisi kiri dan kanan terlihat pada barisan kiri pejabat Pemda Padang Pariaman dan pada barisan sebelah kanan terlihat kaum perempuan yang mungkin juga berasal dari Pemda Padang Pariaman bersama sejumlah tokoh masyarakat.
Terakhir di bangku paling depan arah bangku wabup terlihat tiga tokoh masyarakat duduk.
Dilain pihak, pada bagian sisi kanan dan kiri membelakangi dinding ruangan, masih terdapat warga lain yang duduk.
Nah, pada bagian sisi kanan itu lah muncul seorang warga yang “mengusir” wabup dan rombongan dari ruangan rapat. Pria bertubuh kecil dan ramping berbaju merah itu sempat menyampaikan kekesalannya dihadapan Wabup Rahmad Hidayat dan kemudian meminta Rahmad keluar dari ruangan.
Pria itu menyampaikan kekecewaan masyarakat Kapalo Hilalang Kabupaten Padang Pariaman kepada Bupati John Kennedy Aziz yang tidak menemui mereka saat melakukan demo ke kantor Bupati beberapa hari sebelumnya.
Merasa tidak dihargai dan dicueki bupati, warga pun balik memperlakukan buruk terhadap wabup dengan mengusirnya dari ruangan rapat di Kantor Wali Nagari Kapalo Hilalang.
Rahmad Hidayat yang dikonfirmasi wartawan tentang kejadian pengusiran itu membenarkannya.
“Iya pak. Warga marah kepada bupati karena pak bupati tidak hadir, dan tidak menyambut mereka demo pada waktu demo kedua.” jawab Rahmad melalui jariangan pribadinya, Sabtu (13/9/2025).
Awalnya, jelas Rahmad, dirinya diminta Bupati datang ke kantor walinagari kapalo hilalang dalam rangka menampung aspirasi masyarakat terkait tanah Tarok City.
Masyarakat Kapalo Hilalang, menolak pembangunan batalyon kesehatan. Surat keputusan pertama pembangunan batalyon ini ditandatangani oleh almarhum Bupati Ali Mukhni.
Selain itu, warga juga menuntut penyelesaian ganti rugi tanah mereka yang tidak tuntas sampai masa Bupati John Kennedy Azis.
“Proses ini sudah berlangsung lama, bertahun tahun lalu, sebelum masa pemerintahan pak JKA dan saya,” papar Rahmad menjelaskan.
Masyarakat sudah menyampaikan aspirasi ke Pemda Padang Pariaman dua kali. Tetapi sampai setelah itu, tidak juga ada jalan keluarnya dari Bupati.
Sebab itu, mereka beranggapan bahwa kedatangan Wakil Bupati ke kantor wali nagari tidak ada artinya. Sebab sebelum ini sudah ada juga pertemuan dengan pejabat Pemda Padang Pariaman tetapi tidak ada juga solusinya. (*)
Awaluddin Awe
