BUDI PRASETYO – Jubir KPK
JAKARTA – Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dilaporkan telah mengirimkan laporan tentang proyek strategis, hibah, dana pokir DPRD dan Bansos yang dimintakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Data yang diminta KPK sudah diupload langsung ke aplikasi KPK. Jadi tidak dalam bentuk laporan. Alhamdulillah kita sampaikan lengkap,” tulis Kepala Inspektorat Propinsi Sumatera Barat, Andri Yulika kepada Harianindonesia.id, Kamis (4/9/2025).
Tetapi Andri Yulika yang baru saja menjabat Kepala Inspektorat dan ditunjuk sebagai leading sector laporan ke KPK berjanji akan mengirimkan uraian dari laporan Pemprop Sumbar ke KPK tersebut.
Budi Prasetyo Jubir KPK dalam kesempatan terpisah menjelaskan kembali bahwa Surat KPK kepada Gubernur Sumbar dan 19 Bupati dan Walikota se Sumbar tersebut terkait kegiatan koordinasi dan supervisi.
“Jadi ranahnya lebih kepada aspek pencegahan. Tujuannya untuk memitigasi, dengan melakukan pendampingan dan pengawasan sejak awal atas program-program Pemerintah Daerah (Pemda,” kata Budi Prasetyo melalui jaringan pribadinya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK melalui surat resmi kepada Gubernur Sumbar dan 19 Bupati dan Walikota meminta memberikan laporan tentang proyek strategis, dana hibah, dana pokir DPRD dan dana bantuan sosial (Bansos).
Mantan Ketua Bappeda Sumbar Medi Iswandi menyebut bahwa proyek strategis yang dimaksud bukan proyek yang kinerjanya bisa diukur berdasarkan RPJMD, tetapi proyek yang memiliki rentabilitas hukum yang tinggi.
Andri Yulika sebelumnya juga sudah menjelaskan bahwa 10 proyek strategis yang dimaksud, sebagian besar adalah proyek di Dinas PU Sumbar.
Tetapi sayangnya, sampai hari ini Harianindonesia.id masih belum mendapatkan jawaban dari Plt Kepala Dinas PU Sumbar tentang proyek strategis yang dimintakan KPK tersebut.
Kepala Inspektorat Propinsi Sumbar Andri Yulika dalam pernyataan transparansi atau keterbukaan informasi tentang laporan KPK menyatakan akan memberikan laporan terpisah kepada wartawan.
“InsyaAllah akan saya siapkan dulu laporannya,” tulis mantan Asisten III Setda Propinsi Sumatera Barat ini melalui jaringan pribadinya.
Sementara itu laporan yang sama dari para Bupati dan Walikota se Sumatera Barat kepada KPK, sejauh ini belum bisa diperoleh, kecuali dari Sekda Kabupaten Dharmasraya Jasman Rizal yang mengatakan laporan telah dikirimkan Senin kemarin.
“InsyaAllah laporan ke KPK kami kirimkan hari Senin (kemarin, red),” ujar mantan Staf Ahli Gubernur Sumbar yang pernah viral mengaku sebagai Gubernur Sumbar. (*)
Awaluddin Awe
