Calon Presiden Ganjar Pranowo saat Debat Capres, Ahad (7/1/2024) di GBK menyampaikan program ketahanan nasional secara mandiri dengan melibatkan industri dalam negeri. Gagasan ini disambut serius Pengamat politik dan emeritus peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti. (Foto : TPNGM)
JAKARTA, Harianindonesia.id – Calon Presiden RI Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong belanja alutsista menjadi investasi pertahanan, yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pernyataan itu, disampaikan Ganjar dalam Debat Capres Ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2023). Debat Capres Ketiga mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik.
Menurut Ganjar, solusi ekonomi pertahanan untuk meningkatkan minimum essential forces agar pertahanan Indonesia tidak tertinggal dan lebih kuat harus dilakukan melalui kebijakan anggaran pertahanan yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi.
Ganjar menyampaikan dengan target pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, alokasi anggaran pertahanan dipatok sebesar 1-2% dari saat ini yang hanya sebesar 0,78%.
“Saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa pertumbuhan ekonomi 7% itu wajib, alokasi 1-2% wajib dari PDB untuk belanja pertahanan menjadi keharusan agar pertahanan kita kuat,” ujar Ganjar.
Capres berambut putih itu menjelaskan, selain alokasi anggaran pertahanan sebesar 1-2% dari produk domestik bruto (PDB), yang perlu ditata adalah belanja alutsista.
Ganjar menilai, belanja alutsista harus tepat dan menjadi investasi pertahanan, sehingga justru pembelanjaan terbesar sebaiknya dilakukan pada BUMN Pertahanan, yakni PT Pindad (Persero), PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan PT LEN Industri (Persero).
“Belanja alutsista harus menjadi investasi pertahanan kita, maka tank bisa dibuat Pindad, heli di PTDI, fregat (kapal perang) di PT PAL, dan siber di PT LEN. Kalau ini bisa kita optimalkan, rasa-rasanya apa yang ingin kita capai dari minimum essential forces akan tercapai,” ungkap Ganjar.
Dia menyampaikan, melihat kebijakan Kementerian Pertahanan untuk Tahun Anggaran 2024, minimum essential forces agak berat dicapai.
“Saya khawatir pertahanan kita makin mundur tidak ajeb. dalam perencanaan. Ini menyulitkan, padahal kita perlu garda samudera untuk mengawal Indonesia dan Pertahanan Sakti 5.0,” tutur Ganjar.
Tanggapi Serius Tekad Ganjar-Mahfud
Sementara itu, Pengamat politik dan emeritus peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menanggapi serius tekad pasangan capres Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD membangun kemandirian industri pertahanan nasional.
Pasangan Ganjar- Mahfud menyatakan, kemandirian di segala aspek menjadi kunci guna menegaskan kembali kedaulatan Republik Indonesia di mata dunia. Baik pada aspek ekonomi, pangan, pertahanan, dan keamanan (hankam).
Seperti tertuang pada Visi Misi, Ganjar-Mahfud akan mendorong kemandirian industri pertahanan keamanan, jika terpilih memimpin negeri ini. Kemandirian ini kemudian menjadikan PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT PAL Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan yang akan memperkuat proses alih teknologi, pembangunan kekuatan pertahanan, konektivitas nasional, dan penguatan daya gentar.
Ikrar menilai ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kemandirian, antara lain mengharuskan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membeli produk alat utama sistem senjata (Alutsista) dalam negeri dan bekerja sama dengan negara lain untuk memproduksi Alutsista.
“Semua ini mungkin saja, tergantung komitmen presiden. Masalahnya kita sendiri, serius gak mau mandiri dan tidak tergantung pada impor? Jika ya, Kemhan diharuskan membeli produk dalam negeri. Ini akan banyak membantu industri strategis dalam negeri,” kata Ikrar di Jakarta, Minggu, (7/1/2024).
Ikrar lebih lanjut memaparkan tentang kehebatan produk alutsista dalam negeri, salah satunya, PT Pindad, yang sudah memproduksi senapan tempur dengan kualitas sangat baik. Senjata tersebut selalu digunakan anggota TNI-AD dalam setiap pertandingan menembak antar kesatuan tentara dari pelbagai negara.
“TNI AD selalu menang setiap bertanding menembak antar negara. Bahkan, konon senjata buatan Pindad sampai dipotong untuk melihat apa rahasianya. Ternyata memang kualitasnya sangat baik. Mobil lapis baja (panser) buatan Pindad juga sangat handal. Sayangnya, kita belum bisa membuat mesin sendiri”, tutur Ikrar.
Ikrar optimistis Indonesia mampu memproduksi sendiri Alutsista, selama pemerintah serius.
“Kalau kita serius mau bikin mesin sendiri, saya yakin kita mampu. Banyak anak-anak Indonesia yang sudah bekerja di pelbagai perusahaan otomotif Jepang, di bidang permesinan. Berikan mereka kesempatan untuk berkreasi dan berkarya. Dalam jangka pendek pasti bisa,” tegas Ikrar yang pernah bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Tunisia.
Selain itu, Ikrar mempertanyakan, kurangnya minat Kemhan pada produk anak bangsa sendiri. Padahal, sejumlah produk PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia sudah masuk ke pasar internasional dan dibeli Korea Selatan, Senegal, serta beberapa negara lainnya untuk kebutuhan sipil, militer maupun pemantauan laut. Ia juga berharap kerja sama dengan negara lain dalam memproduksi Alutsista akan berlanjut.
“Dari pada beli pesawat bekas, kenapa nggak diseriusin saja kerja sama pembuatan alutsista seperti dengan Korea Selatan. Kita kan, punya kerja sama dengan Korea Selatan untuk pesawat fighter dan kita mampu bayar lho! Kalau nggak salah, Indonesia bisa mencicil 10 triliun per-tahun, penuhi komitmen kita,” ujar Ikrar yang sekarang aktif sebagai Tenaga Profesional Bidang Politik di Lemhanas. (*)
Awaluddin Awe
