Terkait Isu Kudeta, DPC Demokrat Payakumbuh Tegaskan : AHY Harga Mati

  • Bagikan

PAYAKUMBUH – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Payakumbuh menyikapi isu kudeta yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Dimana ada gonjang-ganjing terkait akan dilengserkannya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatannya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh Adi Suryatama didampingi Sekretaris Andrifal dan Ketua Fraksi Sri Joko Purwanto serta Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Armen Faindal dan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni menyatakan sikap AHY harga mati.

“Terkait isu kudeta kepemimpinan ini, kami DPC Partai Demokrat se Sumatera Barat bersama DPD tetap tegak lurus mendukung penuh AHY sebagai ketua umum, tak bisa ditawar,” ujarnya kepada media, Jumat (5/2) di salahsatu rumah makan di Payakumbuh.

Bahkan, DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh sudah membuat surat pernyataan tertulis tentang kesetiaan dan kebulatan tekad untuk tetap mendukung AHY untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, termasuk seluruh DPC se Sumatera Barat bersama DPD Partai Demokrat Sumatera Barat.

Menurutnya, isu kudeta ini bisa memecah soliditas partai. Namun, di sisi lain dengan adanya isu kudeta ini, semakin menampakkan Ketua DPC Partai Demorkat se Indonesia tetap solid mendukung AHY sebagai pemimpin partai berlambang mercy itu.

“Kami yakin, SBY dan AHY tentu kapabel dalam melakukan tindakan preventif guna mencegah meluasnya isu ini, guna menjaga gerakan ini tidak menjadi lebih besar dan merusak tatanan partai yang sudah ada,” ujar Adi.

Senada, Armen Faindal menegaskan sebagai Kader Demokrat, mereka mengakui demokrasi, AHY dipilih secara demokrasi untuk menjadi Ketua Umum, jangan sampai ada hal yang menciderai demokrasi itu sendiri. Seluruh DPC pun bahkan hadir saat kongres untuk memberikan suara memilih AHY secara aklamasi, termasuk DPC Demokrat Payakumbuh.

SIMAK JUGA :  AHP: Sikap Bupati TTU Tunjukkan Rendahnya Kualitas dan Martabatnya

“Kalau hal itu memang ada, maka jangan coba di Partai Demokrat karena kita taat pada aturan dan konsekuen dengan pilihan, siapapun yang telah dipilih, apalagi kita orang Minang, maka yang tidak memilih harus ikut yang banyak. Ilegal bila bermain di belakang dan itu cacat hukum,” tegasnya. (Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *