SUPARDI
PADANG – Ketua DPRD Sumbar mengingatkan jangan sampai ada praktik mafia lahan dan mafia proyek di Proyek Jalan Tol Padang – Pekanbaru. Jika ketahuan maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
“Jangan ada praktik mafia lahan di jalan Tol Padang dalam bentuk manifulasi daftar harga pembebasan lahan, selain itu jangan juga ada mafia proyek yang memberorong pengadaan material pada kelompok tertentu saja. Jika ada maka akan kami bongkar dan akan laporkan kepada pihak yang berwenang,” ujar Supardi kepada wartawan di Padang, Selasa (29/9).
Supardi menyampaikan sikapnya ini terkait dengan adanya dugaan praktik mafia lahan di jalan tol Padang.
Indikasinya seperti diungkapkan Awaluddin Awe, relawan Jokowi dari Solideritas Merah Putih (Solmed) terlihat dari tidak maunya tim pembebasan lahan membukakan harga lahan sebenarnya kepada para pemilik lahan yang akan dibebaskan. Itulah yang menyebabkan mengapa progres jalan tol Padang terhambat.
Lambatnya progres pembangunan jalan tol juga diakui oleh Direktur Proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru PT Hutama Karya, Marthen Robert Singal. Menurut dia, selama tiga tahun mereka bekerja di ruas jalan Tol Padang baru benar benar selesai 4,2 Km dari total progres 36 Km. Penyebabnya adalah keterlambatan dalam pembebasan lahan.
Supardi menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol yang merupakan proyek nasional memiliki nilai sejarah bagi masyarakat disekitar ruas jalan yang akan dibangun.
Mereka, kata Supardi, akan kehilangan aset bersejarahnya seperti sekolah, pemukiman, perkantoran, areal pertanian, ladang dan bahan tambang. Dan mereka melepas lahan mereka untuk kepentingan tol atas nasionalisme Indonesia.
“Oleh sebab itu, jangan coba coba ada pihak pihak yang memanfaatkan momentum pembebasan lahan untuk cari keuntungan pribadi atau kelompok,” tegas Supardi.
Dia berharap tim pembebasan lahan jalan tol Padang membayarkan berdasarkan harga penetapan dari pemerintah, bukan atas dasar harga preasure karena melibatkan aparat.
Selain itu, Supardi juga meminta tim apraisal dan tim pembebasan menghitung dan menetapkan harga lahan sesuai dengan nilai ekonomisnya. “Jangan dibuat pukul rata seperti membeli ubi kayu. Saya tidak akan bisa terima jika rakyat Sumbar diperlakukan seperti itu oleh tim,” papar Supardi.
Politisi senior di DPRD Sumbar ini juga meminta pemerintah Propinsi, kabupaten dan kota agar ikut mengawasi kebijakan harga lahan yang ditetapkan pemerintah benar benar sampai ke tangan pemilik lahan.
“Jika ketahuan ada praktik penipuan itu, akan saya bongkar ke akar akarnya. Coba saja lakukan. Sebab konflik of interes di jalan tol ini sudah membuat malu kita semua,” tegas Supardi.
Sebagai contoh, dia juga banyal mendengar ada praktik mafia proyek di jalan tol, dimana perusahaan yang mendapatkan pekerjaan adalah kelompok tertentu yang memiliki pola hubungan dengan orang dalam.
“Cobalah bersikap arif dengan memberi porsi yang ideal bagi pengusaha mampu lain supaya terjadi pertumbuhan ekonomi sebagai efek pembangunan jalan tol ini,” ujar Supardi lagi.
Menjawab pertanyaan wartawan, Supardi mempertimbangkan untuk memanggil tim pembebasan lahan dan main kontraktor jalan tol Padang untuk membereskan segala kendala di lapangan, supaya pembangunan jalan tol bisa cepat dipacu lebih kencang.
(Tata)
