HARIANINDONESIA.ID – Mengatasi klientelisme seringkali memerlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan, karena hal ini melibatkan perubahan struktur kelembagaan dan praktik budaya.
Hal itu dikatakan Sekjen SATUPENA, Dr. Satrio Arismunandar ketika mengomentari diskusi tentang Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi dalam diskusi di Jakarta, Kamis 7 Desember 2023 malam yang diselenggrakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA.
Diskusi yang dikomentari Satrio Arismunandar itu menghadirkan pembicara Prof. Burhanudin Muhtadi, Ph. D., Guru Besar FISIP UIN Jakarta.
Menurut Satrio, klientelisme mengacu pada sistem politik di mana politisi atau partai politik bertukar barang, jasa, atau bantuan untuk mendapatkan dukungan politik dari individu atau kelompok.
“Dalam sistem klientelis, politisi sering kali memberikan keuntungan materi, seperti pekerjaan, layanan publik, atau sumber daya lainnya, kepada individu atau komunitas sebagai imbalan atas kesetiaan, suara, atau bentuk dukungan politik lainnya,” ujarnya.
Praktik ini, katanya, menciptakan hubungan ketergantungan antara patron politik (politisi atau partai) dan kliennya (individu atau kelompok).
“Klien bergantung pada patron untuk mendapatkan sumber daya dan bantuan, sedangkan patron bergantung pada dukungan berkelanjutan dari kliennya untuk mendapatkan kekuasaan politik,” tambahnya.
Ia menambahkan, klientelisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat terjadi pada berbagai tingkat pemerintahan, dari tingkat lokal hingga nasional.
“Hal ini sering dikaitkan dengan isu korupsi, karena pertukaran bantuan dapat menyebabkan penyalahgunaan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi atau politik,” tuturnya.
Satrio mengakui, meskipun klientelisme mungkin memberikan manfaat jangka pendek bagi kelompok tertentu, klientelisme juga dapat berkontribusi terhadap tantangan politik dan ekonomi jangka panjang, seperti kesenjangan dan lemahnya tata kelola.
Ia menegaskan, menangani klientelisme bisa menjadi suatu tantangan, karena klientelisme sudah tertanam kuat dalam beberapa sistem politik.
“Namun, penanganan klientelisme biasanya melibatkan kombinasi reformasi hukum, kelembagaan, dan budaya,” tuturnya.
Menurutnya, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Misalnya, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (K) ***
