PADANG (HARIANINDONESIA.ID) : PT Gamindra Mitra Kesuma (GMK) meneken nota kesepakatan penggunaan fasilitas pelabuhan Teluk Tapang, sebagai upaya menekan efesiensi biaya transportasi dan lama waktu pengiriman komoditas biji besi yang diproduksi perusahaan yang bersangkutan di kawasan Pasaman Barat.
Penandatangan nota kesepakatan sewa lahan dan fasilitas pelabuhan Ketapang ini dilakukan langsung oleh Dirut PT GMK Tatwa Dhairya S dengan Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wigyo, dihadapan Gubernur Sumbar H Mahyeldi Ansharullah dan Ketua Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, di Gubernuran Sumbar, Senin (12/12).
Dalam rilis yang diwartakan oleh Wartaminangnews, Rabu (14/12) disebutkan bahwa pihak PT GMK sebagai pihak menyewa dan menggunakan fasilitas dan sarana pelabuhan Ketapang dengan rincian kontrak sebagai berikut :
Pihak PT GMK akan memakai causeway seluas 217,5 M², Bangunan Sisi Kanan Trestle 85,5 M², dan Dermaga sepanjang 12 x 1,5 atau seluas 18 M² yang nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan PT. GMK.
Direktur Utama PT GMK Tatwa Dhairya menjelaskan bahwa perusahaannya menyewa fasilitas yang dimiliki Pelabuhan Ketapang adalah bertujuan untuk menghemat, dan membantu menunjang transit pengiriman hasil produksi biji besi perusahaan.
Menurut Tatwa Dhairya, perusahaannya kedepannya akan memproduksi biji besi sebesar 40 ribu ton per bulan. Jika menggunakan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang dengan menggunakan jalur darat tidak lagi idle karena jaraknya mencapai 300 Km dari lokasi penambangan.
Tetapi jika dengan menggunakan Pelabuhan Ketapang, pengiriman bisa langsung tanpa harus transit dulu di Pelabuhan Panjang.
“Dengan demikian cost transportasi kami akan menjadi lebih murah dan akan membuat daya saing ekspor menjadi lebih tinggi.” Paparnya.
Tatwa menyebut jika saat ini baru perusahaannya yang menggunakan Pelabuhan Ketapang untuk ekspor biji besi, nanti akan banyak perusahaan di Pasaman Barat yang juga akan mengirim CPO dari pelabuhan tersebut.
Gubernur Apresiasi PT GMK
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi mengapresiasi PT GMK yang bekerjasama dengan KSOP Teluk Bayur untuk memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Teluk Tapang, khususnya pada sisi laut yang telah selesai pembangunannya 100 persen.
“Teluk Tapang memang jadi perhatian utama kita sebab belum termanfaatkan secara maksimal. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini bisa lebih optimal, dan akan menjadi bahagian yang mendorong perekonomian masyarakat Pasaman Barat,” ujar gubernur.
Gubernur juga memaparkan berbagai upaya yang dilakukan untuk menunjang konektivitas ke Pelabuhan Teluk Tapang, dengan pembangunan Jalan akses sepanjang 43,167 Km menghubungkan Bunga Tanjung dengan Pelabuhan Teluk Tapang.
Jalan akses yang telah terbangun sepanjang 19 Km, sedang proses pembangunan jalan akses sepanjang 23,47 Km yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan skema MYC T.A 2022- 2024 dengan sumber dana SBSN.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah membangun dua unit jembatan, dan 4 unit lagi akan dibangun menggunakan anggaran pada tahun anggaran 2023-2024.
“Jalur ini nantinya akan menyambung ke Sumut, sehingga akan menunjang optimalisasi pengembangan 30 ribu hektar kawasan potensial disana. Kita juga telah menjajaki kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi,mudah-mudahan lancar sehingga bisa lebih optimal. Tak ada artinya pemerintah membangun jika tak memberikan manfaat pada masyarakat,” lanjut gubernur.
Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wigyo menambahkan bahwa dengan kerjasama ini, fungsi Pelabuhan Teluk Tapang bisa lebih optimal, sekaligus akan membantu mengurangi antrian kapal dan stockpile di Pelabuhan Teluk Bayur.
“Jadi Pelabuhan Teluk Tapang kita dorong untuk jadi penopang Pelabuhan Teluk Bayur. Kalau sekarang cargo stay dan port stay tinggi, dengan adanya optimalisasi Teluk Tapang, akan mengurangi antrian dan penumpukan barang sehingga faktor efesiensi dan efektifitas bisa tercapai,” kata Wigyo.
Keuntungan lainnya, tambah Wigyo adalah, potensi berkurangnya trucking angkutan CPO ke Teluk Bayur, dimana 60 persen CPO berasal dari Pasbar. Dengan kata lain, Pelabuhan Teluk Tapang nantinya juga bisa melakukan eksport langsung berupa hasil perkebunan dengan sistem Ship to ship transfer (STS) dari kapal tongkang ke kapal besar. (*)
Awaluddin Awe
