Oleh : Nanda Abraham*)
Pendapat yang menyatakan Indonesia “baik-baik saja” karena belum mengalami kolaps total seperti 1998 justru memperlihatkan cara berpikir yang berbahaya: menunggu negara benar-benar hancur dulu baru mengaku ada krisis.
Masalah ekonomi tidak selalu datang seperti ledakan. Kadang kehancuran dimulai perlahan: daya beli melemah, kelas menengah turun menjadi miskin, industri lesu, pengangguran meningkat, rupiah melemah, utang membengkak, dan rakyat hidup dari cicilan. Dan itulah yang sedang terjadi hari ini.
Para pejabat dan pengamat pro-rezim prabowo mencoba menenangkan publik dengan mengatakan: “Fundamental ekonomi Indonesia kuat dan resilien yang ditopang pergumbuhan ekonomi 5,61% pada triwulan I 2026″, artinya indonesia belum bangkrut karena bank masih normal, cadangan devisa masih ada, dan APBN masih berjalan. Kondisi indonesia tidak seperti tahun 1998.
Padahal pertanyaannya bukan: “Apakah Indonesia sudah bangkrut?”
Pertanyaan yang lebih jujur adalah:
“Apakah arah kebijakan negara hari ini sedang membawa Indonesia menuju risiko krisis fiskal, sosial, dan politik yang semakin besar?”, jawabannya Ya!
Negara Belum Bangkrut, Tapi Fondasinya Mulai Retak.
Benar bahwa Indonesia belum mengalami collapse seperti Venezuela atau Sri Lanka.
Tetapi menggunakan logika itu sama saja seperti mengatakan: “Pasien belum mati, berarti sehat.”
Padahal indikator kerusakan ekonomi sudah terlihat jelas:
• Rupiah menembus level Rp17.500 lebih per US Dollar.
• IHSG mengalami tekanan panjang.
• PHK meningkat di berbagai sektor industri.
• Pinjaman online dan gadai melonjak tajam.
• Daya beli kelas menengah turun.
• Defisit APBN melebar.
• Beban utang jatuh tempo 2026 mencapai sekitar Rp833 triliun.
• Subsidi energi terancam membengkak akibat gejolak harga minyak dunia.
• Ancaman kendala eksport barang ke eropa harus ikutin regulasi _Carbon Border Adjusment Mechanism_ (CBAM)
• Hambatan eksport sawit ke eropa dan amerika karena non-tarif yang ketat.
Ini bukan tanda ekonomi sehat. Ini tanda negara sedang berada dalam tekanan serius. Persoalannya bukan sekadar perubahan geopolitik global, Tapi juga salah prioritas.
Pejabat dan dan pendukungnya menarasikan “semua negara juga susah” sering dipakai untuk membela pemerintah.
Masalahnya: kenapa di tengah situasi global yang berbahaya, defisit fiskal yang melebar, pemerintah justru mempertahankan program-program populis berbiaya raksasa?
Program MBG dan Kopdes diduga sebagai proyek politik electoral dikemas sebagai distribusi bantuan, dan dipromosikan sebagai prioritas, seolah satu-satunya solusi ekonomi nasional.
Padahal masalah utama rakyat hari ini adalah: Kepastian pendapatan untuk biaya hidup yang terus bertambah karena harga pangan yang naik, sulitnya lapangan kerja, industri yang melemah dan jika mau jujur, apakah mayoritas rakyat punya jaminan kepastian masa depan hidup yang sejahtera dan berkeadilan?
Negara terlalu sibuk membangun citra “peduli rakyat”, tetapi gagal memperkuat fondasi ekonomi produktif. Kemiskinan tidak selesai hanya dengan bansos.
Karena rakyat tidak butuh sekadar diberi makan. Rakyat butuh pekerjaan, pelayanan kesehatan yang berperikemanusiaan, stabilitas politik dan rasa aman, serta jaminan masa depan yang lebih baik.
Saat rupiah melemah: Ini Pertaruhan besar tim ekonomi yang di orchestra oleh
Menkeu Purbaya, yang meyakini rupiah akan kembali menguat ke kisaran Rp15.000 per dollar AS. Namun kenyataannya rupiah justru terpuruk lebih dalam. Dan penulis meyakini akan sulit untuk rupiah kembali diangka Rp. 15.000.
Ini menjadi pertaruhan besar bagi Purbaya Yudhi Sadewa, karena pelemahan rupiah bukan hanya soal angka. Dampaknya langsung kepada subsidi BBM yang membengkak, impor pangan naik, biaya produksi naik, transportasi logistik naik, daya beli rakyat turun, dan risiko inflasi meningkat.
Dampak perang Timur Tengah yang berkepanjangan bisa menjadi bom fiskal Indonesia.
Perang Iran versus Amerika dan Israel bukan sekadar konflik regional. Ketegangan di Teluk Persia mengancam:
• stabilitas energi dunia,
• rantai pasok perdagangan global,
• dan harga minyak internasional.
Indonesia sangat rentan terhadap gejolak ini karena:
• impor energi masih tinggi,
• subsidi BBM sensitif,
• dan fiskal negara makin sempit.
Jika harga minyak melonjak tajam, atau bertahan diatas ambang batas APBN yang sebesar 70 USD, pemerintah berada dalam dilema, dan jika belum ada perdamaian dalam waktu dekar, kemungkinan besar pemerintah akan :
• menaikkan harga BBM subsidi dan memicu kemarahan publik, atau
• mempertahankan subsidi dan memperbesar defisit APBN. Keduanya berbahaya secara politik maupun ekonomi.
Sikap politik luar negeri presiden juga membingungkan, karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif dan simbol moderasi dunia Islam.
Tetapi di era sekarang, posisi itu mulai terlihat kabur.
Di satu sisi pemerintah mendukung kemerdekaan Palestina. Namun di sisi lain, kedekatan geopolitik dengan Trump dan kepentingan Israel membuat sikap Indonesia terlihat ambigu tapi terkesan kuat lebih pro ke amerika. Akibatnya: Indonesia tampak kehilangan ketegasan moral dan arah diplomasi.
Di tengah dunia Islam yang sedang panas, posisi ambigu ini justru berisiko menurunkan kepercayaan publik domestik maupun internasional.
Krisis kepercayaan mulai terlihat,
dan masalah paling berbahaya saat ini bukan hanya ekonomi.
Tetapi turunnya legitimasi sosial pemerintah.
Komunikasi presiden yang arogan, emosional, dan suka membalas nyinyiran jika dikritik, semakin memperluas _distrust_ (ketidak percayaan publik) terhadap presiden.
Ketika rakyat sedang cemas terhadap pekerjaan, harga pangan, dan masa depan… yang dibutuhkan adalah kepastian arah.
Bukan pidato yang “omon-omon”.
Karena ekonomi sangat bergantung pada trust.
Investor membaca stabilitas politik. Pasar membaca kepastian kebijakan. Rakyat membaca ketegasan kepemimpinan.
Dan ketika kepercayaan mulai runtuh, efeknya bisa jauh lebih cepat daripada data statistik pemerintah.
Jika terjadi instabilitas politik, akar masalahnya ada di puncak kekuasaan.
Pemerintah tidak bisa terus menyalahkan situasi global.
Karena publik juga melihat:
• kebijakan yang sering menabrak konstitusi,
• prioritas anggaran yang dipertanyakan,
• lemahnya komunikasi,
• dan program populis yang menguras fiskal.
Jika legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terus tergerus… sementara tekanan ekonomi makin berat maka instabilitas sosial dan politik bukan lagi teori.
Melainkan risiko nyata.
Sejarah Tidak Menghancurkan Negara Secara Mendadak
Negara runtuh bukan hanya karena perang atau kudeta.
Negara runtuh ketika:
• pemerintah gagal membaca bahaya sejak dini.
• Kegagalan pengelolaan ekonomi
• penguasanya kehilangan prioritas,
• Data pertumbuhan ekonomi bertolak belakang dengan realita sosial
• rakyat kehilangan harapan dan
• Hilangnya legitimasi sosial
Hari ini Indonesia memang belum bangkrut. Tetapi menganggap semua masih aman justru bisa menjadi awal dari bencana yang lebih besar.
Karena sejarah selalu membuktikan:
“Negara tidak runtuh ketika rakyat jatuh miskin.”
“Negara runtuh ketika hilangnya kepercayaan publik, penguasanya berhenti mendengar kritikan rakyat dan mengalami kegagalan sistemik.” (*)
Jakarta, 28 Mei 2026.
*)Penulis adalah Pengamat Politik dan Ekonomi. Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia. (UN Climate Change – Observer UNFCCC Cop 21, Paris and Cop 26, Glasgow)
