PROF SYAFRUDDIN KARIMI (foto : kredit forumsumbar)
JAKARTA – Seorang Ekonom Senior dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Padang menyayangkan sikap Presiden Prabowo menghapus kuota impor dalam menjawab tantangan naiknya tarif ekspor ke AS.
“Saya tidak percaya pak Presiden Prabowo yang selama ini kita kenal vokal menentang neoliberalisme bisa mengambil langkah kontradiktif dengan menghapus kuota impor. Itu sangat berbahaya untuk program ketahanan pangan kita,” kritik Prof Syafruddin Karimi dalam satu narasinya di media sosial, Rabu (9/4/2025) di Padang.
Menurut Syafruddin Karimi, jika Pemerintah memang akan mengambil langkah penghapusan kuota impor —khususnya untuk komoditas strategis seperti kedelai, gula, atau beras—secara langsung bertentangan dengan semangat swasembada pangan yang selama ini dijadikan prioritas utama oleh Presiden dalam berbagai pidato dan dokumen visi-misi.
Dijelaskannya, swasembada pangan bukan sekadar soal ketersediaan stok, melainkan soal kemampuan bangsa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada negara lain.
“Jika kebijakan impor dibuka tanpa kontrol, maka yang terjadi bukan penguatan ketahanan, melainkan pembiaran terhadap runtuhnya ekosistem pertanian nasional.” papar Guru Besar Unand ini.
Para Petani akan kehilangan insentif untuk menanam, pasar lokal akan dibanjiri produk asing, dan harga komoditas domestik akan jatuh.
Dalam jangka panjang, sergah Syafruddin Karimi, hal ini akan memperlemah fondasi pangan nasional dan menjauhkan Indonesia dari impian besar menjadi bangsa yang berdikari di sektor pangan.
“Maka dari itu, jika Presiden ingin tetap memegang teguh janji politiknya soal kedaulatan dan anti-neoliberalisme, maka membuka keran impor tanpa batas bukanlah pilihan yang konsisten.” tegasnya.
“Justru yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh di sektor pertanian, peningkatan produktivitas melalui teknologi dan infrastruktur, serta proteksi cerdas yang disertai evaluasi kinerja agar swasembada pangan benar-benar tercapai, bukan sekadar menjadi slogan kampanye.” pungkas Syafruddin Karimi mengakhiri.
Hapus Kuota Impor
Sebelumnya, Presiden Prabowo saat acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4) memerintahkan para Menteri Kabinet Merah Putih untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha dengan menghilangkan kuota impor.
“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu siapa yang mau impor silakan, bebas,” tuturnya.
Prabowo juga meminta agar tidak lagi perizinan impor yang hanya diberikan kepada pihak tertentu saja. Ia mengklaim penghapusan pembatasan impor itu juga dilakukan untuk memudahkan para pengusaha.
“Tidak ada lagi kita tunjuk hanya ini yang boleh hanya itu yang boleh. Ini salah satu upaya kita untuk merampingkan memudahkan iklim usaha bikin supaya pengusaha dimudahkan,” jelasnya.
Di lain sisi, Prabowo juga turut menyoroti keberadaan peraturan teknis yang selama ini justru lebih mengerikan dibandingkan peraturan presiden (perpres). Prabowo bertekad ingin memudahkan pengusaha.
Ini sejalan dengan beban tarif impor tinggi dari Amerika yang dibebankan kepada Indonesia. Menurutnya, aksi Trump justru membuat Indonesia bakal lebih efisien.
“Dia (Donald Trump) maksa kita supaya kita ramping, efisien, supaya kita tidak manja. Jadi, ini benar-benar kesempatan,” jelasnya.
“Pertek-pertek, apa itu pertek? Kadang-kadang pertek itu lebih galak dari keputusan presiden. Gak ada lagi pertek-pertek! Pokoknya pertek dikeluarkan kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia,” tutup Prabowo. (*)
Awaluddin Awe
awal.batam@gmail.com
Dari berbagai sumber
