HADIDJOYO NITIMIHARJO
JAKARTA (HARIANINDONESIA.ID) – Partai besutan Tan Malaka, Partai Murba mendesak Presiden Prabowo keluar dari Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP), sekaligus mengutuk keras serangan Israel dan Amerika ke negara Iran.
Ketua Dewan Pembina DPP Partai Murba, Hadijoyo Nitimiharjo menegaskan sikap keluar dari BOP dan terhadap serangan ke Iran menunjukan eksistensi Indonesia sebagai negara berdaulat dan memiliki peran besar dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Kita ingin Indonesia keluar dari BOP dan mengutuk keras serangan ke Iran supaya terhindar dari tuduhan sebagai negara boneka Amerika,” tegas Hadijoyo dalam satu wawancara khusus dengan Harianindinesia.id, Senin (2/3/2026).
Pemerintahan Prabowo, sebut Hadijoyo harus melihat latar belakang sejarah dan sikap politik Indonesia dalam kerjasama baru dengan Amerika, khususnya dalam pembentukan Dewan Perdamaian Gaza atau BoP.
Menurut Hadi, sikap Indonesia terhadap Palestina adalah jelas menolak penindasan dan pencaplokan rakyat dan negara Palestina. Selain itu, sikap Israel terhadap Palestina juga bertentangan dengan semangat Pembukaan UUD 1945.
Dalam kaitan itu, Politisi senior Partai Murba ini menyebut sikap Indonesia bergabung dengan BoP adalah kekeliruan dan kesalahan sikap politik Indonesia yang bebas aktif.
Apalagi, dengan terjadinya terus menerus serangan Israel ke Gaza dan terakhir menyerang Iran yang mengakibatkan terbunuhnya Pemimpin Tertinggi lran Ayatullah Ali Khamenei, membuat posisi Indonesia menjadi bersalah. Sebab telah bergabung dengan negara pelanggar kedaulatan negara lain.
“Presiden Prabowo harus kembali kepada sejarah perjuangan bangsa bangsa di Bandung dulu, dimana Indonesia memegang kendali dalam membangun negara non blok. Sejarah itu membuat posisi tawar Indonesia menjadi sangat kuat di mata negara lain,” tegasnya.
Tetapi sebaliknya, dengan kebijakan politik dibawah Pemerintahan Prabowo, termasuk dengan bergabung di BoP dan menandatangai kerjasama ekonomi dengan Amerika yang kemudian dibatalkan Mahkanah Agung Amerika, serta mengusulkan jadi penengah Perang Iran, Indonesia menjadi bahan olok olok di dalam dan luar negeri.
Hadijoyo mengaku tidak paham atas sikap politik luar negeri Prabowo dalam kasus Palestina dan hubungan diplomasi ekonomi dengan Amerika. Apakah ada pihak pihak ‘yang “mengakali” Prabowo sehingga Indonesia keluar dari sikap politik bebas aktifnya.
Seharusnya, tegas Hadijoyo, Indonesia tidak perlu bergabung dengan BoP. Sebab pembentukannya tidak ada mandat dari PBB dan belum mendapat persetujuan dari DPRRI. Oleh sebab itu, Indonesia harus keluar secepatnya dari BoP,” paparnya tegas.
BoP dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump pada 16 Januari 2026 sebagai lembaga transisi untuk penyelesaian konflik Gaza dan Palestina, memastikan stabilitas jangka panjang.
BoP dipimpin langsung oleh Trump dan melibatkan tokoh seperti Jared Kushner, Marco Rubio, Tony Blair, serta Nickolay Mladenov sebagai Direktur Jenderal.
Organisasi ini mengawasi Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) untuk pemerintahan sehari-hari, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan keuangan.
BoP bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, strategi ekonomi, investasi rekonstruksi Gaza, serta demiliterisasi melalui Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Tetapi BoP dianggap sebagai tandingan PBB untuk konflik global, dimulai dari Gaza, dengan pertemuan perdana di Washington DC pada 19 Februari 2026.
Sebagai inisiatif AS, BoP melibatkan negara-negara seperti Qatar, Mesir, UEA, serta undangan ke Turki dan Mesir untuk legitimasi internasional. AS berkomitmen mendukung melalui kemitraan dengan Israel dan komunitas internasional.
Perang Iran, Langgar Piagam PBB
Selanjutnya Hadijoyo mendesak Presiden Prabowo agar menyatakan kutukan keras terhadap serangan Israel dan Amerika ke negara Iran. Sebab serangan itu jelas melanggar Piagam PBB.
Pernyataan mengutuk keras serangan ke Iran, sebut Hadijoyo, diperlukan karena Indonesia tercatat sebagai bangsa yang yang ikut membidani lahirnya sejumlah negara baru dalam Dasa Sila Bandung.
“Dengan posisi sejarah di dalam Dasa Sila Bandung maka sangat penting bagi Indonesia menyatakan mengutuk keras serangan Israel dan Amerika ke negara Iran. Sebab bertentangan dengan semangat Dasa Sila Bandung dan pembukaan UUD 1945,” papar Hadi lebih lanjut.
Dia berharap Presiden Prabowo membuka diri dan berkaca ke belakang untuk melihat kembali perjalanan arah bangsa, selama satu tahun pemerintahannya.
Hadi juga mengingatkan bahwa kritisi yang dilakukan banyak pihak bukan sebagai bentuk perlawanan atau ketidaksukaan, tetapi sebagai bentuk bahwa kawan kawan sangat berharap dengan kepemimpinan Prabowo membawa Indonesia menjadi negara besar.
“Jadi jangan disalahartikan jika ada kritisi dan aksi demo mahasiswa sebagai ketidaksukaan tetapi justru sebaliknya adanya keinginan supaya pemerintahan Prabowo berjalan lebih terarah sesuai UUD 1945,” ujarnya lagi.
Terakhir, Hadijoyo juga meminta para menteri dan pembisik Presiden bekerja sungguh sungguh dan memberi masukan yang benar kepada presiden supaya tidak terjebak opini keliru. (*)
Awaluddin Awe
