KETUA Umum Kadin Indonesia Arsyad Rasyid membuka secara resmi Rakernas Ketenagakerjaan Kadin dari Singapura secara daring, Rabu (15/2). (Foto : Awe/HI)
JAKARTA (Harianindonesia.id) – Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rasyid meminta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ketenagakerjaan bisa merumuskan konsep aksi dari hubungan Tripartit yang bisa mendorong iklim usaha yang sehat dan produktif.
WAKIL Ketua Umum bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji didampingi para ketua Komtap sedang memimpin Rakernas Ketenagakerjaan di Menara Kadin Kuningan Jakarta, Rabu (15/2). (Foto : Awe/HI)
“Sebab pada dasarnya Kadin itu dibentuk untuk membangun dan mengembangkan dunia usaha nasional. Karena ini Rakernas Ketenagakerjaan Kadin Indonesia maka saya minta bisa merumuskan konsep aksi hubungan Tripartit yang mendorong penciptaan iklim usaha yang sehat dan produktif,” kata Arsyad Rasyid dari Singapore secara daring saat meresmikan Rakernas Ketenagakerjaan Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (15/2).
Menurut Arsyad, untuk mendukung konsep Tripartit yang mendorong iklim usaha yang sehat, Kadin Indonesia dan Apindo sudah meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam hubungan industrial, Tripartit Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan.
Dalam hal kesepakatan tentang jumlah personil di Dewan Pengupahan, Kadin dan Apindo setuju jumlahnya ganjil dan genap, sesuai dengan kebutuhan.
PKS juga menyetujui penunjukan unsur Tripartit dari pemerintah mesti berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
PKS ini, sebut Arsyad diteken sebagai usaha untuk mendinamisasi dan mendorong penciptaan iklim berusaha yang sehat dan produktif, sebagaimana fungsi Kadin.
“Semangat ini yang saya maksudkan bisa ditularkan kepada Kadin propinsi, kabupaten dan kota melalui Rakernas ini, sehingga target menciptakan iklim dunia usaha yang sehat dan produktif bisa dicapai,” papar Arsyad.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji dalam pengantar dialog Rakernas bersama utusan Kadin Propinsi, kabupaten dan kota di Menara Kadin Indonesia menjelaskan bahwa PKS antara Kadin dengan Apindo sudah diteken oleh Ketum Kadin Indonesia dan Ketum DPN Apindo pada bulan Juli 2022 lalu.
“Perjanjian Kerjasama tentang hubungan industrial, Tripartit Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan terdiri atas 11 poin yang secara keseluruhan menjelaskan posisi Kadin dan Apindo dalam hubungan industrial, Tripartit Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan,” papar Adi.
Penandatanganan Kerjasama ini, kata Adi Mahfud, akan menjadi landasan dari Peraturan per Undang undangan tentang hubungan industrial, Tripartit Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan.
Keseluruhan poin PKS antara Kadin Indonesia dan Apindo, kata Adi Mahfudz sudah dijalankan dengan semangat kebersamaan tanpa mempersoalkan faktor tertentu dari masing asosiasi perusahaan tersebut.
“Artinya kita di Kadin tidak terlalu mempersoalkan hal hal yang tidak spesifik di dalam PKS saat menjalankan kesepakatan yang sudah diteken. Misalnya soal Kartu Tanda Anggota Kadin bagi anggota Apindo di Dewan Pengupahan, atau sebaliknya.” papar Pimpinan Grup Usaha yang memiliki 12.000 tenaga kerja ini.
Oleh sebab itu, kata Adi, sesuai dengan amanat Ketum Kadin di awal Rakernas, kesepakatan yang sama di Kadin Indonesia dan DPN Apindo itu agar bisa juga dijalankan di Kadin Propinsi, kabupaten dan kota. (*)
Awaluddin Awe
