RUAS jalan tol Padang-Sicincin yang sudah riggid (foto : Awe)
PADANG – Pembangunan jalan tol Padang-Sicincin sepanjang 36,7 Km bisa dipacu dengan menggunakan dana talangan dari pihak PT Hutama Karya, terutama untuk pembayaran konsinyasi lahan tol.
“Sesuai dengan pembahasan kelanjutan jalan tol Padang – Sicincin Senin 7 Januari 2022 lalu di kantor Gubernur Sumbar, pihak PPK Lahan harus secepatnya mengajukan permintaan dana talangan untuk konsinyasi lahan kepada PT Hutama Karya,” kata Berlin Tampubolon, Manager Pengengedalian Ruas PT Hutama Karya untuk Seksi Jalan Tol Padang – Sicincin, di Padang, Jumat (11/2/2022).
Rapat pembahasan jalan tol Padang-Sicincin, Senin (7/2) lalu, yang dipimpin Wagub Sumbar Audy Joinaldy yang didampingi Staf Ahli Gubernur Sumbar Syafrizal Ucok menyebutkan bahwa total lahan tol yang dibebaskan sudah mencapai 57 persen.
Bahkan pembebasan lahan di kawasan Koto Hilalang, bagian ujung dari tol Padang-Sicincin, yang sebelumnya masih ruwet, kini sudah menemukan titik terang. Besar kemungkinan dalam waktu juga sudah bisa dibebaskan.
Setidaknya terdapat sekitar 56 bidang tanah dikawasan itu kini sudah bisa diproses dengan menggunakan skema konsinyasi. Skema konsinyasi adalah pihak kontraktor bisa mengerjakan lahan yang belum dibebaskan dengan cara menyewa lahan tersebut, sampai kemudian proses ganti lahan tersebut tuntas.
Ke 56 bidang tanah tersebut terdiri 12 bidang di Nagari Sungai Buluh Selatan, 3 bidang di Sungai Buluh Barat, 2 Bidang di Sungai Buluh Utara, 17 bidang di Nagari Buayan, 1 bidang di Lubuk Alung, 1 bidang di Balah Hilia, 6 bidang di Pasia Laweh, 7 bidang di Sicincin, serta 7 bidang yang masih dalam penilaian di Parit Malintang.
Untuk mendukung program konsinyasi ini, pihak PT Hutama Karya telah menyiapkan anggaran senilai Rp52 miliar untuk pembayaran konsinyasi 46 bidang tanah.
Sementara tujuh bidang tanah lainnya masih dilakukan penilaian, dan tiga bidang tanah masih dalam proses perbaikan penilaian oleh appraisal.
Sesuai aturan dana talangan tersebut akan dititipkan ke Pengadilan Negeri Pariaman, sambil menunggu ketetapan pengadilan bagi 56 bidang tanah, sesuai PP nomor 19 tahun 2021 dan PERMA nomor 2 tahun 2021.
Berlin Tampubolon, mengakui bahwa untuk pembayaran dana talangan bagi 56 bidang tanah di atas pihaknya sudah mengajukan alokasi dana talangan kepada kantor pusat PTHK.
Menurut Berlin, pengajuan dana talangan untuk 56 bidang tanah tersebut memang sudah menjadi prioritas, sebab sudah membentuk lokasi konstruksi yang bisa dikerjakan oleh kontraktor.
Namun, sesuai dengan mekanisme pencairan dana talangan tersebut, sebut Berlin, pihak PPK Lahan harus secepatnya mengajukan permohonan kepada kantor pusat PTHK di Jakarta.
“Mekanisme begitu. Kita meminta alokasi dana ke kantor pusat PTHK dan pihak PPK Lahan mengajukan pencairan dananya,” kata Berlin menjelaskan.
Berlin menambahkan bahwa proses pembebasan lahan tol memang lebih efektif dilakukan dengan cara konsinyasi, sehingga memudahkan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya.
Sebab jika ditunggu selesai pembebasan lahan sesuai prosedur maka jumlah lahan yang diperoleh akan relatif lebih sedikit.
Berkaitan dengan itu, Berlin meminta kepada semua pihak terkait, terutama Pemprov Sumbar, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk melakukan pendekatan agar eksekusi lahan konsinyasi berjalan lancar.
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, saat rapat menyatakan bahwa Pemprov Sumbar mengapresiasi progres pembangunan jalan tol Padang-Sicincin yang semakin menampakkan titik terang berkat kerjasama yang baik dari tim percepatan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
“Saya sangat mengapresiasi, terutama pada Hutama Karya yang bersedia menyiapkan dana talangan untuk konsinyasi,” kata Audy.
Pemerintah Tambah Suntikan Dana
Sebelumnya, Pemerintah dilaporkan telah menambah suntikan dana bagi kelanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) termasuk tol Padang – Pekanbaru, sekaligus menambah cadangan anggaran pembebasan lahan tol dan proyek strategis nasional lainnya.
Kepastian tambahan alokasi anggaran tersebut terlihat di dalam naskah Letter of commitment (LoC) atas penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang mendapatkan tugas menyelesaikan pembangunan jalan tol yang telah diteken Menkeu Sri Mulyani dan diumumkan kepada Pers, Jumat (4/2/2022).
Di dalam LoC tersebut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan modal sebesar Rp 23,85 triliun tahun ini.
Tambahan modal itu diberikan untuk menyelesaikan Jalan Tol Trans Sumatera. Angka itu turun dari PMN yang diberikan pemerintah tahun lalu yakni Rp 25,2 triliun.
“PMN ini digunakan di dalam mendukung Hutama Karya dalam melaksanakan proyek strategis nasional terutama untuk Jalan Tol Sumatera ini yaitu untuk menyelesaikan Trans Sumatera,” katanya.
Sri Mulyani menyebutkan ruas jalan tol yang dimaksud Tol Kuala Tanjung – Parapat, Sigli – Banda Aceh, Lubuk Linggau – Bengkulu, Medan Binjai, Pekanbaru – Dumai, Binjai – Langsa, Indralaya – Muara Enim, Tol Padang – Sicincin, Tol Pekanbaru – Pangkalan, Tol Bengkulu-Taba Penanjung, hingga Stabat-Pangkalan Brandan.
Selain itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga telah menandatangani kontrak PMN 2021-2022. Tahun ini perusahaan diberikan modal sebesar Rp 3 triliun untuk menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa. Sementara 2021, perusahaan mendapatkan PMN Rp 7,9 triliun
“Untuk Rp 3 triliun Waskita Karya tahun ini untuk khusus menyelesaikan Jalan Tol Kayuagung – Palembang – Betung dan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi,” jelasnya.
Tol Padang Sicincin Selesai 2024
Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro dalam kesempatan terpisah kepada Bisnis.com menyebutkan PT Hutama Karya (Persero) menargetkan jalan tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin rampung pada 2024 mendatang. Lambatnya proses pembebasan lahan telah menyebabkan target pembangunan harus molor tiga tahun.
Sebelumnya, target operasi ruas tol Padang-Sicincin ini adalah tahun 2021 lalu.
Koentjoro menyebutkan progres sepanjang tahun 2021, pada tol Padang–Sicincin sepanjang 36 km itu telah dilakukan land clearing sepanjang 10,5 km di sisi kanan dan kiri badan jalan (main road), dan pekerjaan perkerasan kaku (rigid pavement) sepanjang 4,2 km.
“Jadi progres hingga saat ini yaitu progres konstruksi sebesar 45,3% dan progres lahan sebesar 47,5%,” kata Koentjoro.
Kini, kata dia, Hutama Karya masih fokus menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Tahap I, salah satunya yaitu Tol Padang-Sicincin yang ditargetkan rampung pada tahun 2024.
Hutama Karya terus melakukan penyelesaian konstruksi di lahan yang telah bebas sebesar 47,5% yang berlokasi di Kecamatan Batang Anai (3,41 km), Kecamatan Lubuk Alung (3,08 km), Kecamatan Enam Lingkung (4,09 km), Kecamatan 2X11 Enam Lingkung (4,31 km) dan Kecamatan 2X11 Kayu Tanam (0,77 km).
“Jadi ada sejumlah titik lokasi lahan yang telah bebas itu, kita mulai pengerjaannya tahun 2022 ini,” tegasnya.
Koentjoro mengakui, lambatnya pengerjaan proyek tol Padang–Sicincin itu, akibat sulitnya melakukan pembebasan lahan.
Bahkan, lanjut dia, berbagai solusi alternatif telah dilakukan, antara lain pengajuan penetapan lokasi baru, relokasi trase, termasuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses pembebasan lahan lancar dan konstruksi di lapangan dapat terus berjalan.
“Akhirnya jelang penutupan tahun 2021 kemarin itu, Pemprov Sumbar bersama BPN, dan turut melibatkan dari kejaksaan, lahan sudah banyak dibebaskan. Jadi pengerjaannya kita lanjutkan di tahun 2022 ini,” ujar dia.
Koentjoro menyebutkan tahun 2022 ini, ditargetkan pekerjaan di tol Padang–Sicincin fokus pada konstruksi di lahan yang telah bebas.
Kontraktor pelaksana menyelesaikan pekerjaan pada main road sepanjang 9,75 km dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan turunan lainnya.
Dana Pembebasan Lahan
Selain menyuntik tambahan dana untuk kelanjutan proyek jalan tol, Pemerintah juga menambah alokasi anggaran untuk pembebasan dan pengadaan lahan untuk proyek negara, termasuk lahan tol, melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Badan itu merupakan agensi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan pembebasan dan pembelian lahan untuk proyek negara.
Dalam penandatanganan ini, LMAN diberikan modal sebesar 28,84 triliun. Sri Mulyani mengungkap angka ini naik dua kali lipat dari modal tahun lalu Rp 14,4 triliun.
“Tujuannya apa? Untuk bisa menyelesaikan pembebasan lahan-lahan sehingga proyek-proyek strategis nasional bisa segera dibangun dan dieksekusi sehingga juga terjadi konektivitas dan efisiensi seperti yang diharapkan Bapak Presiden tadi,” ucapnya.
Sri Mulyani menyatakan, dana untuk LMAN itu tidak hanya untuk pembebasan lahan proyek jalan tol. “Anggaran pembebasan lahan juga digunakan untuk lahan kereta api, pelabuhan, irigasi juga bahkan untuk air bersih, air baku sampai dengan dengan kawasan industri,” tambahnya.
Dia berharap BUMN yang mendapatkan modal dari pemerintah bisa berkomitmen untuk menyelesaikan tugas negara, bukan dikorupsi.
“Tentu diharapkan akan menjadi sebuah testimoni sekaligus komitmen bagi seluruh jajaran direksi untuk menjalankan tugas negara tersebut dan menggunakan uang negara dengan seefisien mungkin se-akuntabel mungkin. Tentu bebas dari korupsi dan nepotisme,” imbuhnya. (*)
Awaluddin Awe
(dari berbagai sumber)
