Job Fair 2025: 53.107 Lowongan Kerja Dibuka, Negara Hadir di Tengah Rakyat
Oleh: Penta Peturun
Jakarta, 22 Mei 2025 – Di pelataran Kementerian Ketenagakerjaan RI, tenda-tenda putih yang baru kemarin dipenuhi pencari kerja kini tampak sunyi. Namun, keheningan itu menyimpan cerita besar: tentang harapan, perjuangan, dan negara yang mulai bergerak mendekat ke rakyatnya.
Ribuan Pencari Kerja dan Map Coklat Berisi Harapan
Ribuan orang dari berbagai pelosok Indonesia memadati lokasi Job Fair. Mereka bukan peserta festival atau kampanye politik. Mereka datang membawa map coklat—berisi CV, ijazah, dan secuil harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Termasuk di antaranya seorang difabel dari Tangerang, dengan kursi roda bertuliskan “Saya Bisa”. Ia tidak meminta belas kasihan, tapi menuntut hak. Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, menegaskan dalam sambutannya:
> “Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya mencari kerja sendirian. Ini tanggung jawab konstitusional.”
Job Fair 2025: 53.107 Lowongan Kerja dan 112 Booth Perusahaan
Kemnaker membuka 53.107 lowongan kerja melalui Job Fair 22–23 Mei 2025, termasuk 135 lowongan untuk penyandang disabilitas. Sebanyak 112 booth perusahaan dan mitra kerja hadir, dari sektor tambang hingga digital.
Peluang terbagi dalam:
18.478 lowongan luring
34.629 lowongan daring
Job portal seperti Jobstreet, KarirHub, dan HiredToday ikut berpartisipasi. Acara ini tidak hanya jadi wadah rekrutmen, tapi juga mencerminkan keseriusan negara mengatasi pengangguran yang saat ini mencapai 7,28 juta orang (4,76%) menurut BPS.
Negara Turun Tangan: Dari Sidak ke Sistem
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel), melakukan inspeksi mendadak. Ia temukan praktik penahanan ijazah oleh HRD perusahaan.
> “Ini bukan administrasi. Ini perbudakan,” tegasnya.
Hasil sidak berujung pada terbitnya Surat Edaran No. M/5/HK.04.00/V/2025 yang melarang:
Penahanan ijazah dan dokumen pribadi
Penghambatan buruh pindah kerja
Surat ini jadi tonggak bahwa negara mulai hadir membela yang lemah.
Tantangan: Pengangguran, JKP, dan Ketimpangan Peluang
Meski upaya pemerintah patut diapresiasi, pekerjaan rumah masih banyak:
40% angkatan kerja belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
Skills mismatch: 55% lulusan bekerja tak sesuai bidang
Disabilitas hanya dapat 135 lowongan, padahal UU mewajibkan kuota lebih besar
Langkah Konkret: Pelatihan Vokasi, Green Jobs, dan Digitalisasi
Pemerintah menargetkan:
5 juta peserta pelatihan vokasi/tahun
Dorongan sektor baru: ekonomi digital, energi terbarukan, green jobs
Transformasi digital melalui portal kerja nasional
Menurut Bappenas, 4,4 juta lapangan kerja baru bisa tercipta jika sektor ini didukung penuh.
Penutup: Republik di Balik Map Coklat
Job Fair ini bukan sekadar seremoni. Ia adalah bukti bahwa negara mulai mendengar. Bahwa rakyat tidak menuntut belas kasih, tapi hak yang dijamin konstitusi.
Di malam Jumat itu, di bawah tenda putih, kita saksikan denyut republik yang masih punya nyawa—diperjuangkan oleh para pencari kerja dan pejabat yang tidak hanya bicara, tapi bertindak.
—
