Sektor Pertanian Terbukti Dorong Kesejahteraan Petani dan Nelayan di Sumbar

(Provinsi Sumatera Barat menjadi tuan rumah Pekan Nasional Tani dan Nelayan XVI yang akan berlangsung dari 10-15 Juni 2023 di Lanud Sutan Syahrir Padang. Diperkirakan akan hadir 40.000 petani dan nelayan dari seluruh Indonesia.

Harianindonesia (HI) : Bagaimana persiapan Penas Tani di Sumbar pak Gubernur

Mahyeldi :

Alhamdulillah. Semua persiapan sudah kita rampungkan. Mulai dari tempat kegiatan Penas di Lanud sudah kita lengkapi dengan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk memeriahkan Penas Tani. Begitu juga dengan akomodasi para peserta, selain hotel kita juga siapkan rumah warga Sumbar sebagai tempat mereka menginap selama pelaksanaan Penas Tani.

HI : Apa makna penting dari penyelenggaraan Penas Tani dan nelayan bagi Sumbar?

Mahyeldi :

Sangat penting. Sebab Pertanian merupakan sektor pembangunan yang penting di Sumatera
Barat.

Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memberikan kontribusi
sebesar 21,20% untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2022
(BPS Sumbar, 2023), dan merupakan kontribusi terbesar dibandingkan dengan
sektor-sektor lainnya.

Sektor ini juga telah membuktikan keandalannya dengan
tetap tumbuh positif ditengah pandemi covid yang telah melumpuhkan ekonomi
secara menyeluruh.

Sumatera Barat memiliki bentang kehidupan dan bentang
alam yang memungkinkan ragam aktivitas pertanian dilakukan oleh penduduknya.

Sebagaimana filosofi masyarakat Minangkabau, alam takambang
jadikan guru, kita telah diwarisi sebuah semangat untuk peduli pada lingkungan
alam sekitar dan menjadikan alam sebagai sumber pembelajaran dalam
mengelola sumber daya pertanian yang dianugerahi oleh Allah SWT.

Kita selalu
berharap pada kondisi baik dalam mengelola alam dan lingkungannya dengan
kedalaman makna filosofis dari ‘padi manguniang, jaguang maupiah, taranak
bakambang biak, ikan maambiak dan rimbo tajago pulo’.

Hal ini menunjukkan
bahwa kita memiliki kearifan lokal yang unggul dan berkelanjutan untuk
mengelola alam dan lingkungannya, termasuk dalam pembangunan pertanian.

HI : Apa bentuk keberpihakan Pemrov terhadap sektor pertanian Sumbar?

Mahyeldi :

Salah satu bentuk keberpihakan itu bisa dilihat pada Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

Perda ini menegaskan secara
eksplisit keberpihakan Pemerintah Sumatera Barat kepada sektor pertanian
sebagai sektor inti dari pembangunan daerah.

Sebagai contoh, kebijakan alokasi anggaran 10%
APBD Sumatera Barat untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan ini
tercermin dari misi RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
petani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

(1) Meningkatkan pendapatan petani
pertanian; (2) Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan; (3) Meningkatnya pendapatan petani hutan.

Multifier efek yang diharapkan dari
kebijakan ini adalah terwujudnya Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung
padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak.

Kesejahteraan petani menjadi tujuan utama kami agar petani Sumatera
Barat menjadi unggul dalam produktivitasnya dan dengan demikian aktivitas
pertanian dapat dilakukan secara berkelanjutan.

HI : Apa saja bentuk konkret yang dilakukan Pemprop Sumbar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan itu?

Mahyeldi :

kami melakukan banyak hal
untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Salah satunya adalah meningkatkan
pendapatan petani dengan mengembangkan praktek-praktek pertanian ramah
lingkungan yang mengedepankan produksi hasil pertanian unggulan lokal dan
memperlihatkan kepedulian bagi kelestarian ekosistem dan alam
lingkungannya.

Selian itu, untuk meningkatkan pendapatan petani, telah ditetapkan
Program Unggulan Sumbar Sejahtera yang diarahkan pada upaya memajukan
pertanian, perikanan, dan kehutanan di Sumatera Barat.

Upaya ini memerlukan
sebuah sinergisitas antar pemangku kepentingan pada sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan. Pemangku kepentingan meliputi unsur pemerintahan,
swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Untuk mendukung visi dan misi yang berkaitan dengan pembangunan
pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menjalankan Program Unggulan
Sumbar Sejahtera dengan fokus kepada Meningkatkan pendapatan petani dan
nelayan dengan mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk
sektor pertanian serta mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung
padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak.

HI : Bisa bapak sebutkan model keberpihakan anggaran untuk sektor pertanian di Sumbar ?

Mahyeldi :

Baik. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran pada OPD Lingkup Sektor Pertanian sebesar 10%
dari Rp. 6,794 Triliun APBD Provinsi Sumatera Barat.

Artinya ada Rp679 Milyar
anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2022 pada sektor pertanian.

Pada
tahun 2023 ini kami meningkatkannya menjadi Rp695 milyar, yang dialokasikan kepada 6
Perangkat Daerah yaitu, Dinas Pekebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas
Kehutanan dan Dinas Pangan serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

HI : Apa target yang ingin dicapai dari kebijakan alokasi anggaran yang cukup ekstrim itu ?

Mahyeldi :

Target kami, dengan alokasi anggaran yang cukup besar ini diharapkan dapat mengatasi
permasalahan yang masih dihadapi pada sektor pertanian.

Contohnya, diantaranya penguasaan lahan yang relatif sempit bahkan ada diantaranya yang hanya
merupakan petani penggarap yang tentunya hasilnya tidak seluruhnya dapat
dinikmati petani.

Kedua, Sumberdaya manusia yang relatif terbatas, terutama dari segi kualitas,
sehingga inovasi dalam pengelolaan usaha relatif terbatas.

Ketiga , penguasahaqn teknologi pengolahan yang relatif terbatas.

Keeempat,
keterbatasan jangkauan sarana dan prasarana pertanian.

Kelima,
kualitas produksi yang belum mampu memenuhi pasar dan selera
masyarakat yang semakin meningkat kualitasnya dan,

Terakhir, permasalahan permodalan usaha yang relatif terbatas.

HI : Bisa bapak sebutkan bentuk program aksi yang dilakukan Pemprop lewat kebijakan anggaran pro pertanian tersebut?

Mahyeldi :

Ya, baik.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas kami menerapkan strategi pengembangan sektor Pertanian dari on farm menjadi off farm.

Pertanian on
farm merupakan proses yang berhubungan langsung dengan budidaya
pertanian, seperti menyemai bibit, mengawinkan hewan ternak, memupuk,
memberi pakan ternak, mengendalikan hama dan penyakit, panen dan lainnya.

Sementara, off farm adalah proses komersialisasi hasil-hasil budidaya pertanian,
melalui perdagangan komoditi pertanian.

Harapan kami, kedepannya petani dan nelayan dapat diperkuat aktivitasnya
dari on farm menuju ke off farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas
usaha tani dan perikanannya melalui pengolahan produk pertanian dan
perikanan, maupun pengembangan usaha berbasis pertanian dan perikanan.

Jika hal ini dapat dielaborasi dan dikolaborasi bersama antara Pemerintah
Provinsi Sumbar dengan seluruh stakeholder tentu tujuan dan sasaran
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan lebih cepat
dicapai.

HI : Apa tujuan lain dari alokasi 10 persen untuk sektor pertanian Sumbar, selain disebutkan sebelumnya?

Mahyeldi :

Komitmen anggaran pertanian 10% dari APBD salah satunya bertujuan untuk
menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah produk
pertanian melalui hilirisasi produk pertanian.

Dukungan anggaran ini
diharapkan juga dapat mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan menurunkan kemiskinan dan stunting serta mendorong upaya penyerapan
tenaga kerja baru di sektor pertanian, yaitu dengan menumbuh-kembangkan
petani milenial.

HI : Apakah kebijakan Pro Pertanian itu sudah memberi manfaat bagi petani dan nelayan?

Mahyeldi :

Baik. Kebijakan kami ini sudah memberikan manfaat nyata bagi para petani dan nelayan, walaupun baru berjalan satu tahun sejak tahun 2022.

Sampai pertengahan tahun 2023 kebijakan anggaran 10 persen itu telah
memberikan dampak peningkatan kesejahteraan petani yang ditandai
dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).

Sebagai contoh, NPT pada tahun 2022 mencapai sebesar 110,37 atau
meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 107,61 dan 100,39 pada tahun
2020.

Contoh kedua, untuk produksi pertanian telah menghasilkan peningkatan produksi
pertanian terhadap tanaman prioritas yakni mengalami peningkatan produksi padi dari
1.317.209,38 pada tahun 2021 menjadi 1.373.532,19 pada tahun 2022.

Begitu juga produksi
jagung naik dari 837.960,96 pada tahun 2021 menjadi 853.023,69 pada tahun 2022.

Hal yang sama juga terjadi pada produksi cabe dari 115.726,40 pada tahun 2021 menjadi 128.217,80 pada tahun
2022 dan termasuk peningkatan produksi pada berbagai komoditas lainnya.

Contohnya, pada sektor peternakan. Meskipun sempat terjadi wabah Penyakit Mulut
dan Kuku (PMK) ternyata produksi daging masih dapat ditingkatkan dari 15.030
ton pada tahun 2021 menjadi 21.443 ton pada tahun 2022 yang diiringi dengan
peningkatan kebutuhan daging dari 17.250 ton pada tahun 2021 menjadi 25.340
ton pada tahun 2022.

Jumlah ternak yang dikembangkan untuk bisa mandiri
terutama pada ternak kambing dan unggas.

Begitu juga dengan sektor kehutanan, dengan potensi hutan yang ada di
Sumatera Barat banyak hal yang bisa dikembangkan terutama perhutanan
sosial. Karena kewenangan urusan kehutanan sudah dilimpahkan ke provinsi,
pemerintah provinsi terus berkomitmen memperkuat sektor kehutanan.

Pada
tahun 2021 perhutanan sosial dilaksanakan pada lahan seluas 236.933 hektar
sedangkan pada tahun 2022 berhasil ditingkatkan sebesar 271.745 hektar.

Program ini berhasil meningkatkan pendapatan petani hutan dari tahun 2021 sebesar 710,00/bulan menjadi Rp. 1.978.367,00/bulan pada tahun 2022.

Adapun
usaha yang meningkat secara signifikan pada perhutanan sosial adalah
pengembangan budidaya lebah madu galo-galo.

Sekitar 3.000 stup lebah madu
telah disediakan setiap tahunnya dan dialokasikan kepada petani-petani yang
tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta meciptakan Kawasan-kawasan
wisata agro yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat disekitar hutan.

Terakhir, pada sektor kelautan dan perikanan, banyak potensi yang telah kami kembangkan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kebijakan ini juga mendorong pendapatan nelayan.

Misalnya, pada
tahun 2021 produksi perikanan baru sebesar 211.930,9 ton dengan nilai Rp.
5.093.187.117.000, tetapi pada tahun 2022 meningkat jadi sebesar
218.688,65 dengan nilai Rp.6.495.513.186.000,00.

HI : Apa langkah lain yang dilakukan Pemprop untuk menunjang pendapatan perkapita petani dan nelayan?

Mahyeldi :

Untuk menjamin produksi tanaman
pangan, kami juga mendorong perluasan kawasan Nagari Mandiri Pangan. Dimulai
dengan mempromosikan 50 Nagari Mandiri Pangan di Sumatera Barat.

Tujuannya adalah supaya masyarakat nagari dapat memanfaatkan lahan-lahan di sekitar
mereka untuk memproduksi tanaman pangan, termasuk lahan-lahan
perkarangan.

Upaya lain yang terus kami kembangkan dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah
menyediakan benih atau bibit ikan yang dapat dikembangkan oleh petani dan nelayan.

Contoh lain adalah, pembangunan Kampung Perikanan Budidaya di Rao Selatan, Kabupaten
Pasaman, dan pembangunan pabrik pakan ikan di wilayah tersebut diharapkan
akan semakin mensejahterakan petani nelayan di daerah tersebut.

Bagi kami, meningkatkan pendapatan petani merupakan sebuah indikator untuk
menjamin keberhasilan pembangunan pertanian di Sumatera Barat.

HI : Sepertinya kebijakan pak Gub yang Pro Pertanian ini berjalan mulus saja. Tidak ada kendala?

Mahyeldi :

Hahahaha. Tentu saja program ini menghadapi
sejumlah tantangan, namun dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan yang peduli pada pembangunan pertanian
berkelanjutan di Sumatera Barat, program Pro Pertanian ini bisa berjalan baik.

HI : Dalam pelaksanaan kebijakan Pro Pertanian ini, apalah Pemprop Sumbar juga melibatkan pihak lain?

Mahyeldi :

Ya. Dalam upaya percepatan peningkatan pendapatan petani, kami mendorong kerjasama antar daerah yang konkrit berdasarkan
potensi dan kebutuhan dari daerah masing-masing.

Secara informal hal ini sudah
dilaksanakan, tetapi secara formal hal ini perlu terus ditingkatkan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat maupun antar provinsi untuk hilirisasi produk
pertanian sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat.

HI : Apa tujuan utama dari Pemprop Sumbar memberlakukan kebijakan Pro Pertanian itu ?

Mahyeldi :

Dengan
komitmen pengalokasian 10 persen untuk sektor pertanian diharapkan peningkatan
kesejahteraan petani dari tahun-tahun sebelumnya dan secara langsung dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat. (*)