KETUA Umum Kadin Indonesia Arsyad Rasyid menyampaikan sambutan pada acarq sosialisasi PP No 12 tahun 2023 di Ciputra Artpreneur Jakarta, Selasa (23/5). (Foto : Awe-HI)
JAKARTA (Harianindonesia.id) – KADIN Indonesia memastikan pembangunan proyek Ibukota Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan terus berjalan sesuai program, dan tidak akan terhenti akibat isu politik Pilpres.
KEPALA Badan Otorita IKN Bambang Susantono (foto : Awe)
“Proyek IKN tidak bisa dilihat dengan hitungan tahun 2024. Ini proyek mercusuar yang akan berjalan sampai 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak mungkin tidak dilanjutkan,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rasyid pada acara sosialisasi PP Nomor 12 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara di Auditorium Ciputra Preneur Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Program sosialisasi ini merupakan kerjasama antara Badan Otorita IKN (BO-IKN) dengan Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu (BPKPT) dan Kelompok Kerja (Pokja) IKN Kadin Indonesia pimpinan Budiarsa Sastrawinata dari Ciputra Grup.
Sosialsasi juga menampilkan empat narasumber yang terkait dengan masalah investasi, perpajakan, dan skema berusaha di kawasan IKN. Acara dihadiri ratusan pengusaha yang tergabung dalam Anggota Luar Biasa (ALB) dan para WKU Kadin Indonesia, termasuk WKU Bidang Infrastuktur dan PUPR Insannul Kamil serta Ketua ketua Kadin Propinsi.
Arsyad menyampaikan pernyataan ini terkait dengan banyaknya pertanyaan seputar keberlanjutan pembangunan IKN. Keraguan itu dipengaruhi oleh akan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi, apakah presiden baru akan komit melanjutkan pembangunan IKN.
Menurut Arsyad, pembangunan IKN adalah kebutuhan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas pada 2045 sekaligus menjadi negara keempat dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi.
“Jadi kalau ada yang bertanya dan ragu tentang keberlanjutan proyek IKN, saya kira tidak perlu ragu. Sebab dia akan terus berjalan, dan sampai hari ini masih terus berjalan kok,” papar Arsyad.
Menurut Arsyad, isu isu tentang politik dan penggantian presiden, wajar menjadi bahasan para pengusaha, namun dia menegaskan bahwa siapapun yang akan terpilih menjadi presiden tetap akan melanjutkan pembangunan IKN.
Arsyad mengajak dunia usaha di Indonesia untuk mengambil peran dalam pemanfaatan pembangunan fasilitas di IKN. Sebab, IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia yang juga merangsang perhatian negara bagian Malaysia dan Brunai.
Apalagi, sebut Arsyad, IKN dirancang sedemikian rupa menjadi kota hutan dengan konsep green city yang ditanami kembali pepohonan asli Kalimantan.
IKN juga dirancang sebagai kota smart dan digitalisasi. Disitu hanya ada kendaraan listrik dan khusus untuk angkutan publik bersifat auto pilot. Bahkan, akan ada perusahaan yang mengembangkan taksi udara.
Sampai saat ini, sudah tercatat sekitar 204 investor yang sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Otorita IKN, dan akan ditingkatkan menjadi Letter of Intens (LoI).
Namun, tambah Ketua Otorita IKN Bambang Susantono, kapan para investor ini akan memulai ‘memacul’ atau mengerjakan proyeknya. Sebab untuk pembangunan fasilitas ibukota sudah terus diburukan oleh Kementerian PUPR bersama sejumlah BUMN Infrastruktur.
Ke 204 investor yang telah menandatangani MoU itu memiliki karakteristik usaha yang beragam seperti berikut ; usaha infrastuktur (23 perusahaan), sarana kesehatan (7), pendidikan (16), perumahan (17), pengolahan limbah (11), penyediaan energi (EBT) (11), gedung perkantoran (4), pusat perbelajaan (commercial) (12), perdagangan dan jasa (32), konektivitas dan transportasi (4), jasa konsultan (16), dan kawasan industri (4).
Menurut Bambang, saat ini BO-IKN juga sudah menandatangani MoU dengan 5 kelembagaan di Jepang dan
24 LoI lagi dengan para pengusaha di Jepang.
“Ini hadiah yang saya terima dari KTT APEC di Jepang. Artinya, semangat para pengusaha di luar negeri untuk masuk ke IKN sangat tinggi sekali.” Ujar Bambang optimistik.
Sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2023, para pengusaha ini mendapatkan fasilitas dan kemudahan dari pemerintah berupa fasilitas perpajakan yang sangat ringan sampai pada pembebasan Pph 21 bagi staf pimpinan dan karyawan, tax holiday untuk investasi Rp10 miliar sampai 30 tahun dan fasilitas HGU sampai 95 tahun. (*)
Awaluddin Awe
