Lulusan SMA/SMK Membanjiri Pasar Kerja, Pemprov Jabar Didorong Percepat Inovasi Pendidikan dan Ekonomi
Penulis: Daddy Palgunadi – Aktivis Jawa Barat Istimewa
Bandung – Gelombang lulusan baru dari jenjang SMA, SMK, dan sederajat setiap tahun menambah tekanan pada pasar kerja di Jawa Barat. Fenomena ini bukan hanya menjadi tantangan pendidikan, tetapi juga menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi daerah dan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat miskin.
Menurut data Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, setiap tahun lebih dari 800.000 siswa lulus dari jenjang pendidikan menengah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar langsung masuk ke dunia kerja tanpa melanjutkan pendidikan tinggi, dengan harapan bisa segera membantu ekonomi keluarga.
Tantangan Serius untuk Pemerintah Daerah
Kondisi ini menciptakan dua tantangan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat: pertama, bagaimana menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak bagi lulusan baru; kedua, bagaimana memastikan kualitas tenaga kerja tetap kompetitif di era industri digital dan otomasi.
“Jika tidak disiapkan dengan baik, lulusan-lulusan ini akan menumpuk sebagai pengangguran terselubung. Mereka rentan terhadap eksploitasi kerja informal dengan upah rendah. Ini bisa jadi bom waktu sosial,” ujar seorang pejabat Disnakertrans Jabar.
Pendidikan Tinggi: Kunci Mobilitas Ekonomi
Bagi banyak keluarga miskin, harapan besar bertumpu pada anak-anak mereka yang baru lulus sekolah. Namun, keterbatasan biaya sering kali membuat mereka tak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Padahal, riset menunjukkan bahwa pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam mendorong mobilitas ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.
“Mimpi keluarga miskin bisa terwujud jika anaknya menempuh pendidikan yang lebih tinggi, bukan hanya berhenti di SMA atau SMK. Tapi sistem kita harus mendukung itu, mulai dari beasiswa, pelatihan vokasi, hingga koneksi ke dunia industri,” ujar Daddy Palgunadi, aktivis sosial dari Jawa Barat.
Strategi Pemprov: Pendidikan Vokasi dan Link & Match
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri. Program “Jabar Masagi”, “SMK Pusat Keunggulan”, serta kerja sama dengan BUMN dan perusahaan swasta menjadi bagian dari strategi membangun sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan ijazah. Yang dibutuhkan sekarang adalah keterampilan. Maka dari itu, pelatihan teknis, magang industri, dan program wirausaha muda sedang kami galakkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Solusi Berbasis Keadilan dan Kesejahteraan
Selain pendidikan vokasi, Pemprov juga menggulirkan program beasiswa Jabar Future Leader untuk siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta memperluas akses pendidikan tinggi melalui universitas terbuka dan politeknik daerah.
Pemerintah meyakini bahwa keberhasilan ekonomi Jawa Barat dalam jangka panjang hanya bisa dicapai jika pendidikan masyarakat—terutama anak muda—meningkat. Tanpa itu, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban demografi.
“Kalau kita ingin ekonomi meningkat, maka rakyatnya harus dididik setinggi mungkin. Jangan biarkan kemiskinan menghalangi masa depan anak-anak kita,” tegas Daddy Palgunadi.
