MUHAKAM SH
JAKARTA – Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP PKDP Indonesia meminta klarifikasi dari DPW PKDP Riau tentang pengukuhan Pengurus dan Rakerwilnya yang tidak dihadiri Ketua Umum atau jajaran DPP PKDP Indonesia, Sabtu (11/12) di Hotel Aryaduta, Pekanbaru.
Pengukuhan Herman Nazar Cs malah dihadiri dua kepala daerah dari Ranah Piaman yakni Walikota Genius Umar dan Wawako Mardison Mahyuddin serta Bupati Suhatri Bur.
Bahkan secara simbolis, penyerahan SK dan Pataka DPW PKDP Riau dilakukan oleh Walikota Pariaman Genius Umar.
Selanjutnya, pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang digelar juga tidak melibatkan DPP PKDP Indonesia. Padahal salah satu peserta Rakerwil adalah DPP.
“Dari tata laksana pengukuhan Pengurus dan Rakerwil DPW PKDP Riau sudah menyalahi aturan. Sebab kewenangan mengukuhkan DPW PKDP itu ada ditangan DPP PKDP Indonesia. Untuk itu, kita minta klarifikasi kepada Ketua DPW PKDP Riau Herman Nazar,” kata Muhammadiyah Muhakam SH kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (12/13).
Mantan Ketua DPW PKDP Sumut ini mengaku banyak ditelpon koleganya dari DPW PKDP se Indonesia tentang pengukuhan dan Rakerwil DPW PKDP Riau yang tidak melibatkan DPP PKDP Indonesia sama sekali.
Muhakam mengaku telah menelusuri terlebih dahulu persoalan ini di jajaran DPP PKDP Indonesia, termasuk dari Ketua Umum Refrizal.
Dijelaskan Muhakam, bahwa tim panitia dari DPW PKDP Riau memang ada menemui Ketum DPP PKDP Indonesia, Refrizal memberitahu rencana pengukuhan Pengurus DPW PKDP Riau, Sabtu (11/12).
Namun, jelas Muhakam, pada saat itu Refrizal mengaku tidak bisa hadir tanggal 11 Desember itu, karena sudah ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Dan, yang jadi masalah kemudian, papar Muhakam lagi, karena Refrizal tidak bisa hadir, DPW PKDP Riau juga menolak Refrizal diwakili oleh orang DPP PKPDP Indonesia lainnya.
“Nah, ini kan sudah menunjukan pembangkangan DPW PKDP Riau terhadap DPP PKDP Indonesia. Sebab didalam ketentuannya, jika Ketua umum berhalangan hadir bisa digantikan oleh Waketum dan atau Sekjen untuk melantiknya. Ini kok malah ditolak, ada apa dengan DPW PKDP Riau,” tanya Muhakam serius.
Ketua Umum DPP PKDP Indonesia, Refrizal yang dihubungi terpisah juga menolak mengakui pengukuhan DPW PKDP Riau, Sabtu (11/12) lalu itu.
“Saya berpendapat belum ada pengukuhan DPW PKDP Riau pada Sabtu lalu itu di Hotel Aryaduta, Pekanbaru. Sebab tidak dihadiri Ketua umum dan atau jajaran DPP PKPD Indonesia,” kata Refrizal.
Oleh sebab itu, Refrizal meminta jajaran DPP PKDP Indonesia untuk segera melakukan klarifikasi kepada DPW PKDP Riau tentang pengukuhan dan Rakerwil Sabtu lalu itu.
“Saya minta jajaran DPP PKDP Indonesia segera melakukan klarifikasi kepada DPW PKDP Riau,” ulas mantan anggota DPRRI dari PKS ini.
Refrizal mengaku bahwa saat dirinya didatangi Pengurus DPW PKDP Riau di Jakarta, dirinya hanya dikabarkan hanya ada pembacaan susunan pengurus, bukan pengukuhan.
Muhakam menegaskan, DPW PKDP harus taat dengan aturan dan tata cara pengukuhan pengurusnya. Jika masih ingin bergabung dengan DPP PKDP Indonesia maka prosesi pengukuhannya harus dilakukan DPP PKDP Indonesia.
“Saya minta tidak ada persoalan pribadi dalam pelantikan DPW PKDP. Sebab DPW PKDP adalah organ DPP PKDP Indonesia, bukan milik pribadi tertentu. Jika ada urusan pribadi sebaiknya tidak dilibatkan dalam DPW PKDP. Sebaiknya tinggalkan dulu urusan pribadi itu,” tegas Muhakam.
Muhakam juga meminta jajaran DPW dan DPD PKDP menghormati dan menghargai jajaran DPP PKDP Indonesia yang sedang bertugas di wilayah dan DPD PKDP. “Tolong hargai mereka, sebab mereka datang ditugaskan oleh DPP. Bukan datang atas inisiatif sendiri” ujar Muhakam lagi.
Menjawab pertanyaan wartawan, apakah DPP PKDP Indonesia akan membatalkan pengukuhan atau sebaliknya akan mencabut SK DPW PKDP Riau, Muhakam menyatakan hal itu baru akan diputuskan setelah ada klarifikasi dari DPW PKDP Riau.
Jika dibaca dari pemberitaan media, sebut Muhakam, memang ada bahasa pengukuhan DPW PKDP Riau. “Lalu siapa yang mengukuhkan,” tanya Muhakam lagi.
Dia mengingatkan jajaran DPW PKDP untuk menghargai jajaran DPP PKDP Indonesia dalam proses pengukuhan. Sebab SK DPW itu diteken oleh DPP. (*)
Awaluddin Awe
