Oleh : Awaluddin Awe)*
SAAT dilaunching di Bandung, Musyawarah Rakyat disingkat MUSRA Indonesia, masih dicurigai sebagai sarana pemilihan calon presiden dan wakil presiden ‘maunya Jokowi’.
Tetapi setelah digelindingkan sampai di lima daerah yakni Bandung, Makasar, Riau, Palembang dan Kepri publik mulai melihat bahwa pelaksanaan MUSRA seperti sudah mencerminkan dinamika pemilihan calon presiden dan wapres pilihan rakyat Indonesia.
Alasannya, hasil pemilihan secara e-voting di MUSRA hampir dan atau mendekati hasil polling dari sejumlah lembaga survey di Indonesia. Itu bisa menandakan bahwa mekanisme MUSRA adalah model pemilihan capres dan cawapres paling tepat di masa datang.
Pemikirannya seperti ini : setiap TPS akan dilengkapi sarana e-voting, lalu dimunculkan sejumlah nama calon dan lalu dipilih secara langsung. Hasil dari TPS dikompilasi di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, propinsi dan terus ke pusat.
Lalu dimana peran Parpol? Untuk sementara Parpol hanya menetapkan daftar calon seperti sekarang. Dan boleh mengkampanyekan sesuai jadual dari KPU.
Atau sebaliknya, mekanisme MUSRA dijalankan dulu, seperti sekarang. Lalu nama nama calon yang muncul, dipilih partai sebagai calon usungannya. Mana yang tepat saja. Paling penting itu, nama dipilih langsung oleh rakyat, bukan pilihan Parpol lagi.
Setelah itu, daftar nama dikirim ke TPS untuk ditayangkan di monitor. Ada kesempatan untuk menjelaskan latar belakang. Lalu setelah itu, para pemilih melakukan e-voting. Dalam sekejap hasilnya keluar.
Sistim pemilihan ini jauh lebih cepat dan terukur, dan akan memangkas tenaga saksi serta panitia penghitungan suara. Tetapi sebaliknya, beban biaya akan berpindah ke pembelian alat e-voting.
Tapi harus diingat, e-voting masih bisa dipakai berkali kali tanpa harus ada pembelian baru, seperti pengadaan sarana dan prasarana Pemilu atau Pilkada.
Terhalang Mindset Buruk
Tetapi pemilihan ala MUSRA akan menghadapi tantangan dari mindset buruk di kalangan orang pemerintah sendiri yang selama ini biasa mendapat cuan dari pembelian barang dan sarana untuk pemerintah.
Seringkali bisa ditebak, terjadinya praktik kongkalingkong dalam pengadaan barang sarana pendukung Pemilu oleh pejabat atau kalangan yang bertanggungjawab atas pengadaan itu.
Dan sudah jamak juga terjadi, mekanisme pengadaan barang di pemerintah tidak perlu mengacu kepada kualitas, yang penting ada, jalan dulu. Kalau rusak dibuat pengadaan baru. Demikian kondisinya.
Tetapi amat menarik pernyataan Presiden Jokowi yang menyampaikan bahwa MUSRA (Musyawarah Rakyat) Indonesia yang diselenggarakan oleh 18 organ Relawan Jokowi, untuk terus dilanjutkan.
Pasalnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa Musra menjadi saluran masyarakat untuk menyerukan calon pemimpin ke depan.
“Presiden Jokowi menyampaikan dan memerintahkan agar MUSRA terus dilanjutkan. Terus dilaksanakan karena sangat baik untuk mendengar dan merekam apa mau-nya rakyat. Musra sangat baik untuk menyerap apa yg menjadi kehendak rakyat,” kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Sabtu (5/11/2022) seperti dikutip Tribunnews.com.
Diketahui, organ relawan Jokowi yang menggelar Musra antara lain PROJO, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Bara JP, Seknas Jokowi, RKIH, RPJB, Kornas Jokowi, Sekber Jokowi, GK, Almisbhat, Duta Jokowi, Indeks, KIB, GAPURA, Sedulur Jokowi, DutaJokowi, JAMAN dan Maluku Satu Hati.
Handoko juga menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan secara langsung hasil- hasil MUSRA di Bandung, Pekanbaru, Palembang dan juga termasuk yang sedang diselenggarakan minggu ini di Batam dan Padang kepada Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa MUSRA yang akan di gelar di seluruh Indonesia itu.
“Beliau mengatakan akan mempertimbangkan kehadirannya sesuai dengan ketersediaan waktu beliau,” ujar Handoko.
Dia juga menyebut, Presiden Jokowi telah menjadwalkan untuk hadir pada Musra di Jakarta pada awal tahun 2023, mendatang.
“Untuk penutupan Musra yang akan digelar di Jakarta awal tahun depan, beliau memastikan akan hadir,” jelas Handoko.
Memunculkan Jagoan Daerah
Apatah lagi MUSRA juga memberi peluang memunculkan tokoh dan jagoan daerah untuk dimunculkan sebagai calon presiden atau wakil presiden.
Seperti di Palembang, terjadi kejutan dari arena Musyawarah Rakyat. Nama Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rasyid muncul sebagai Cawapres Idaman, dengan nilai suara paling tinggi yaitu 17,84 persen.
Nama Arsyad Rasyid mengalahkan sejumlah nama Cawapres lainnya, seperti Airlangga Hartarto 16,69 persen, Moeldoko 15,35 persen, Erick Thohir 15,18 persen, Sandiaga Uno 13,32 persen, Tito Karnavian 7,83 persen, Mahfud Md 3,73 persen
Puan Maharani 3,69 persen dan Andika Perkasa 2,16 persen
Agus Harimurti Yudhoyono 1,05 persen dan nama Capres lainnya 3,16 persen.
Sementara itu, untuk calon presiden, musyawarah rakyat versi gabungan relawan Jokowi ini memunculkan nama Prabowo Subianto sebagai pemuncak dengan suara 19,67 persen, dan diikuti Ganjar Pranowo 19,03 persen.
Musra Nasional ke 4 di Palembang yang berlangsung, Sabtu (31/10) diikuti oleh 3.000 perwakilan masyarakat dari 17 kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Selatan.
Dan, lalu, dengan digelarnya MUSRA ke VI di Padang, Ahad (6/11) apakah akan muncul juga nama nama jagoan nasional dan lokal seperti di Musra sebelumnya?
Ini amat menarik untuk disimak. Sebab Sumbar adalah Ajang kompetisi Pilpres paling ketat di dunia. Meskipun jagoan mereka kalah di dunia, tetapi menang total di daerahnya sendiri.
Perilaku aneh ini diperkirakan bakal terjadi lagi pada Pilpres 2024 mendatang. Sebab mayoritas rakyat Sumbar sudah memastikan akan memilih Anies Baswedan sebagai Capres, meskipun posisi Anis masih dibawah pencapaian elektibilitas Prabowo dan Ganjar Pranowo.
Sekali lagi, sepertinya pemilih di Sumbar terpikat oleh ketampanan dan kegagahan calon, serta kepintaran bicara, dibandingkan cara pandang rasional dalam memilih yakni tingkat keterpilihan calon.
Pemilihan Capres di Sumbar bergeser dari Prabowo Efek ke Anis Efek disebabkan Prabowo bergabung di Kabinet Jokowi.
Artinya, dalam pertarungan Pilpres di Sumbar nanti, diperkirakan lawan pemilih Sumbar bukan Prabowo dan Ganjar, tetapi masih Jokowi. Padahal Jokowi bukan lagi Calon Presiden?
Apakah penerawangan pandangan politik Pilpres itu akan sama dengan hasil Musra VI di Padang?
Kita tunggu hasilnya besok sore🙏
*)Penulis adalah wartawan, Pemimpin Umum Harianindonesia.id dan Pemimpin Redaksi Kabarpolisi.com, berdomisili di Padang Panjang, juga Pengurus di Kadin Sumbar, serta aktif sebagai penulis profil dan biografi para tokoh lokal. Emile : [email protected].
