JONATHAN GINTING
JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional I Dumai merespon aksi demo masyarakat dan aktifis lingkungan terkait pencemaraan udara disebabkan efek bongkar muar bungkil CPO.
General Manager PT Pelindo Cabang Dumai Jonathan Ginting menjelaskan bahwa Pelindo Dumai bersikap terbuka dan menerima aspirasi dari aktivis maupun masyarakat terkait layanan bongkar muat di Pelabuhan Dumai sebagai bagian dari perbaikan layanan operasional.
“Pelindo telah melakukan upaya inovasi pada peralatan conveyor muat bungkil sawit untuk meminimalkan penyebaran debu, yaitu dengan menggunakan penutup pada corong muat conveyor sehingga dapat meminimalisir debu kargo yang berterbangan.” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Harianindonesia.id, Kamis (30/10/2025).
Pelindo Dumai, lanjut Jonathan, juga menerapkan kebijakan untuk menghentikan kegiatan operasional pemuatan bungkil sawit pada tingkat kecepatan angin tertentu, agar debu tidak berterbangan keluar area Pelabuhan.
Menurut Jonatan, langkah penting lainnya yaitu berkoordinasi dengan otoritas setempat, termasuk KSOP dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan aktivitas di Pelabuhan tidak menimbulkan polusi, dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penjelasan GM Pelindo Cabang Dumai ini menjawab tuntutan masyarakat dan aktifis lingkungan terhadap pencemaran udara dari kegiatan bongkar muat bungkil CPO di dermaga Pelindo.
Tuntutan warga dan aktifis ini disampaikan melalui aksi demo di kantor PT Pelindo dan KSOP Dumai. Aksi demo sudah berlangsung dua kali.
Selain menuntut pengendalian pencemaran udara di pelabuhan, warga dan aktifis lingkungan juga mendesak Pelindo Dumai membuka kembali alur lima sungai ke Pelindo.
Penutupan alur sungai diduga menyebabkan tingkat kebanjiran menjadi lebih tinggi dan sering di kawasan pemukiman penduduk.
Warga dan aktifis lingkungan juga mendesak Pelindo membayarkan konvensasi akibat pencemaran lingkungan oleh PT Pelindo.
Namun penjelasan Jonathan Ginting sama sekali tidak menyentuh tuntutan di luar solusi pencemaran udara di kawasan pemukiman penduduk. (*)
Awaluddin Awe
