Persaingan Politik Jangan Membuat BUMD Teraniaya

  • Bagikan

SYAMSIR

JAKARTA (Harianindonesia.id) – Mantan Anggota DPRD Sumbar dari Partai Golkar, Syamsir menyatakan sebaiknya persaingan politik antarpartai jangan sampai membuat BUMD teraniaya.

“Sebisanya persaingan politik antarpartai di Sumbar jangan sampai merugikan, bahkan menganiaya BUMD. Sebab dampaknya akan merugikan daerah sendiri.” kata Syamsir di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Syamsir dimintakan pandangannya sehubungan dengan permintaan DPRD Sumbar menghentikan pembayaran sewa Kantor Penghubung Propinsi Sumbar kepada Hotel Balairung senilai Rp1,1 miliar per tahun.

Menurut sebuah sumber, pembatalan pembayaran sewa terkait dengan penilaian DPRD Sumbar yang mengaku kecewa dengan terus meruginya Hotel Balairung.

Syamsir menegaskan, DPRD Sumbar harus bersikap bijak dalam menetapkan keputusannya terhadap Hotel Balairung dan tidak bisa bersikap arogan dalam memutus kewajiban sewa kantor penghubung begitu saja.

Sebab soal sewa menyewa kantor itu, kata Syamsir, merupakan satu kontrak terpisah dari persoalan tatakelola pemerintah daerah dan hubungannya dengan BUMD.

“Dengan membatalkan pembayaran sewa kepada Hotel Balairung berarti DPRD Sumbar secara tidak langsung membuat posisi Kantor Penghubung menjadi wanprestasi. Hal ini akan membawa implikasi hukum terhadap kantor penghubung sebagai penyewa di Hotel Balairung,” papar mantan Pengurus Golkar Sumbar ini.

Syamsir menyebutkan bahwa dirinya adalah salah satu pelaku sejarah dalam pembangunan Hotel Balairung pada tahun 2004-2009 lalu. Pembangunan Hotel adalah untuk tempat menginap para ASN dan anggota DPRD se Sumbar yang bertugas ke Jakarta.

Jika kemudian DPRD Sumbar berpendapat bahwa hotel Balairung terus merugi, harus ditelusuri secara terbuka apa sebabnya.

Dalam pandangan Syamsir, jika semua ASN dan anggota DPRD Sumbar yang bertugas ke Jakarta menginap di Hotel Balairung dipastikannya Hotel milik daerah Sumbar itu tidak akan merugi.

SIMAK JUGA :  Polisi Resmi Menahan Eks Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono

Hindari Politik Aniaya

Syamsir lebih melihat keputusan DPRD Sumbar membatalkan pembayaran sewa kantor penghubung kepada Hotel Balairung, sebagai persaingan tidak sehat antarpartai di Sumbar, khususnya di DPRD Sumbar sendiri.

Seharusnya, papar Syamsir, DPRD Sumbar menghindari praktik politik aniaya, apalagi terhadap BUMD sendiri. “Dan cara seperti ini malah akan menjadi bahan olok olokan di publik. Berang kepada Gubernur, BUMD yang dianiaya,” ujar Syamsir mentamsilkan.

Dia berharap Kepala Penghubung dan Direksi Hotel Balairung membicarakan perihal pembatalan sewa ini kepada pihak DPRD Sumbar supaya dicarikan jalan keluarnya, supaya tidak membawa dampak lebih luas.

“Saran saya, bicarakan dengan komisi terkait dan pimpinan DPRD Sumbar secepatnya. Supaya cepat dicarian jalan keluarnya,” pungkas Syamsir (*)

DMP

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *