JAKARTA, harianindonesia.id ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), berjanji akan selalu mengawal rencana investasi PT. Inalum (Persero) hingga terealisasi. Bahkan, Pemprov Kaltara juga telah membentuk Tim Khusus yang akan intensif mengawal, membantu dan memfasilitasi pihak investor agar Investasinya segera terealisasi. Demikian diungkapkan Gubernur Kaltara, DR. H. Irianto Lambrie, usai melakukan penandatanganan Addendum Nota Kesepahaman atau perubahan MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan PT Inalum (Persero) yang diwakili Direktur Utama PT. Inalum, Budi Gunadi Sadikin. Bertempat di ruang pertemuan Kantor Perwakilan PT. Inalum (Persero) di Jakarta, Sabtu (11/11/2017).
Dalam pertemuan itu, turut hadir Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman, dan jajaran direksi PT. Inalum. Termasuk General Manager Project Manager (Team of Kaltara Project) Dante Sinaga.
Menurut Irianto, ini merupakan langkah maju dari upaya percepatan realisasi industri smelter alumina oleh PT. Inalum di Kaltara. Karenanya, Pemprov Kaltara juga akan segera membentuk Badan Pengelola Kawasan yang akan bertugas mengelola penggunaan lahan yang akan digunakan untuk kebutuhan investasi.
“Inalum sendiri akan membangun industri smelter di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, dengan luasan lahan yang akan digunakan sekitar 600 hektare.
Dalam percepatan realisasi investasi PT Inalum ini, sedianya akan dilakukan terintegrasi dengan rencana investasi lainnya.
Yakni, investasi pembangunan pembangkit tenaga listrik yang konservatif, PLTA Kayan”, pungkas Irianto.
Lebih jauh Irianto mengatakan, di Kalimantan Utara, PT. Inalum menargetkan produksi alumina sebesar 500 kilo ton pada 2024 mendatang dan akan ditingkatkan hingga 1.000 kilo ton. Untuk mencapai target tersebut tambah Gubernur, PT. Inalum sangat mengandalkan pasokan tenaga listrik dari PLTA Kayan yang ditaksir bisa mencapai 9 ribu MW dari 5 bendungan yang akan dibangun.(Agus Tomadio)
