Gubernur Kaltara Ikuti Pertemuan Bilateral Kerjasama Indonesia-China

  • Bagikan

CHINA, harianindonesia.id ~ Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie, turut serta dalam pertemuan bilateral kerjasama Indonesia – China dan Seminar Pembiayaan Pembangunan atau seminar on Development Finance & China-Indonesia Cooperation di Beijing, China pada 20-24 November 2017, yang dimulai hari ini, Senin (20/11/2017).

Pertemuan yang difasilitasi oleh China Development Bank, delegasi Indonesia dipimpin pihak Kementerian Koordinator Kemaritiman, diwakili Deputi Bidang Pembangunan Infrastruktur, Ridwan Djamaluddin.

Rombongan Delegasi dari Indonesia, selain Gubernur Kaltara, juga Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, Gubernur Sumut dan Gubernur Sulawesi Utara serta para pejabat Eselon 1 dari Kementerian/Lembaga (Bappenas, BKPM, Kementerian Perindustrian, dll).

“Kami didampingi oleh Dubes RI untuk RRC, Bapak Soegeng Rahardjo. Hadir juga para Dirut/Pimpinan BUMN, serta para pengusaha/calon investor dari Indonesia dan China. Kebanyakan dari investor ini, adalah mereka yang telah menyatakan minatnya berinvestasi di Kaltara. Seperti di antaranya, PT Kayan Hydro Energy, Sarawak Energy Berhad, Gezouba, dan beberapa lainnya”, ujar Irianto Lambrie, melalui akun facebooknya .
Lebih jauh Irianto menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari program kerjasama bilateral antara Indonesia dan Pemerintah China (Tingkok) melalui skema Global Maritime Fulcru (GMF) dan Belt Road Initiative (BRI) yang juga sering disebut OBOR (One Belt and One Road) Initiative.

“Dari pertemuan ini, akan menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya mengenai proyek-proyek apa saja yang akan disupport pendanaan oleh China Development Bank, sebagai investasi di Indonesia. Terutama ke daerah-daerah yang masuk dalam skema kerja sama GMF-BRI. Yang salah satunya adalah Kalimantan Utara”, ujarnya.

Untuk diketahui tandas Gubernur, program kerjasama BRI Indonesia-Tiongkok dilakukan di empat provinsi di Indonesia. Yaitu, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan terakhir juga Provinsi Bali.
“Di Kalimantan Utara, melalui skema kerja sama ini difokuskan pada pengembangan investasi untuk pembangunan sektor perkebunan, hydro power, serta pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Termasuk juga rencana pembangunan kilang minyak”, tambah Irianto.

SIMAK JUGA :  Gubernur Irianto Pastikan Pembangunan PLTA Sungai Kayan Dimulai 2018

Ditambahkan, nilai investasi melalui skema kerja sama tersebut lumayan besar. Untuk Kalimantan Utara, direncanakan mencapai USD 26,5 Miliar. Kaltara merupakan yang terbesar, dibanding tiga provinsi lainnya. Untuk Sumatera Utara USD 17,2 Miliar, Sulawesi Utara USD 10,6 miliar dan Bali USD 10,3 miliar.
“Ini merupakan kesempatan emas bagi Provinsi Kalimantan Utara, untuk mampu memanfaatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia – China melalui skema BRI”, pungkas orang nomor satu di Kaltara ini.

Namun demikian, tegas Gubernur investasi besar tersebut akan bisa direalisasikan sangat tergantung dari mindset (pola pikir), cara kerja dan sikap dari semua pihak yang ada di Kaltara. Mulai dari jajaran pemerintah hingga masyarakatnya dalam merespons atau menyikapinya.

“Karena itu, saya mengajak mari bekerjakeras, bersemangat, bekerja cepat, dan selalu berprasangka baik (berpikir dan bersikap positif), disiplin, solid dan berhati bersih, serta berpikir jernih. Agar seluruh kemampuan dan kecerdasan kita dapat secara optimal dimanfaatkan, untuk mewujudkan Kaltara yang maju dan sejahtera”, tandas mantan Sekdaprov Kaltim ini.

Agus Tomadio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *